AKURATNEWS – Kinerja DPRD Kota Bogor Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2021 (Mei sampai dengan Agustua 2021), DPRD Kota Bogor Masa Bhakti 2019 – 2024 telah berhasil menetapkan sebanyak 3 Rancangan Peraturan Kawasan (Raperda) menjadi Peraturan Kawasan (Perda).

Ketiga Perda tersebut adalah Perda tentang Rencana Tata Bagian Wilayah Kota Bogor Tarikh 2011 – 2013, Perda Tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor & Perda tentang Pertanggungjawaban Pengamalan APBD Tahun Anggaran 2020.

Menurut Kepala DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, S. Hut, M. Si. selain telah lulus menetapkan ketiga Perda itu, DPRD Kota Bogor pula masih membahas 2 Raperda lainnya yakni Raperda tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial serta Raperda mengenai Perubahan atas Perda Bagian 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum.

Selain itu ada dua Rarperda lagi yang telah rampung dibahas & kini menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat, yakni Raperda tentang Santunan Janji Bagi Masyarakat dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Selain itu, sambung Atang, selama Masa Wasit Ketiga, DPRD Kota Bogor juga telah menerbitkan sebanyak 6 Keputusan DPRD serta 2 Keputusan Pimpinan DPRD. Sedangkan terkait fungsi legislasi yakni Program Pembentukan Susunan Daerah (Propemperda), selama Masa Sidang Ketiga, setidaknya masih ada 2 Raperda dengan masih dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

Kedua Raperda tersebut adalah Raperda tentang Penyelenggaraan & Penanganan Kesejahteraan Sosial, dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Buatan Hukum.

Sementara itu, terkait pelaksanaan kegiatan anggaran, jelas Atang, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Praja Bogor telah melaksanakan sebanyak 25 kegiatan. Adapun yang menjadi fokus pembahasan Banggar tersebut antara lain, mempercakapkan tindak lanjut Laporan Buatan Pemeriksaan (LHP) Badan Penyelidik Keuangan (BPK) Tahun 2020, melaksanaan Pembahasan atas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, serta mempercakapkan Kebijakan Umum Perubahan Taksiran dan Plafon Prioritas Perkiraan Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2021, membuka Politis Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sedangkan pelaksanaan Fungsi Pengawasan, sambung Atang Trisnanto, secara sungguh-sungguh dilaksanakan oleh Komisi-Komisi sebati bidang tugasnya masing-masing. Terpaut fungsi pengawasan ini selama Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2021, semua Komisi telah melaksanakan tugas pantas bidangnya, seperti Komisi I telah melakukan sebanyak 19 kali kegiatan.

Adapun yang menjadi pokok bahasan Komisi I antara lain pada pengawasan bagaimana meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam masa Pendemi Covid-19. Komisi II secara kuantitatif telah melaksanakan sebesar 25 kegiatan. Adapun bahasan utamanya antara lain mendorong pemerintah Kota Bogor supaya fokus pada program-program & kegiatan sektor perekonomian.

Selain itu, Tip II juga mendorong Pemerintah Kota Bogor agar melakukan inventarisasi potensi terkait aset-aset Pemerintah Kota Bogor jadi salah satu alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara tersebut, Komisi III selama Periode Sidang Ketiga telah melaksanakan sebanyak 63 kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain penjagaan dibidang pembanguan dan lingkungan hidup. Sedangkan Komisi IV setidaknya telah melaksanakan sebanyak 34 kegiatan.

Kegiatan tersebut antara asing pengawasan pelaksanaan PPDB Online, bantuan sosial bagi para siswa kurang mampu. “Selain itu pengawasan pelaksanaan penerapan SOLID untuk bantuan Baik bagi masyarakat dan memeriksa progress report pelaksanaan vaksinasi nasional di wilayah Praja Bogor”, ungkap Atang Trisnanto. ***