Jakarta, Akuratnews. com – Sidang perkara pengusaha Arwan Koty yang dilaporkan balik oleh PT Indotruck Utama terkait laporan buatan kembali digelar di Pengadian Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu 17 Maret 2021.

Agenda sidang masih mendengarkan keterangan saksi, dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sigit, S. H., menghadirkan Tommy Tuasihan selaku Direktur PT Bahtera Lintas Globalindo.

Bukti Tommy Tuasihan adalah penyedia kapal yang mengangkut Excavator dari Jakarta ke Nabire untuk Arwan Kotty yang dibeli dari PT Indotruck Utama.

Wandi SH, penasihat hukum Arwan Koty mengungkapkan, Tommy tidak dapat menunjukkan dokumen yang dapat meyakinkan majelis hakim, dan tidak menguatkan perkara JPU.

Bukti, menurut Wandi, juga tak dapat menunjukan dokumen pelayaran diantaranya, Manifes pelayaran maupun Bill Of Loading .

“Dalam kesaksiannya, Direktur PT Bahtera Lintas Globalindo tersebut juga tidak dapat menunjukkan adanya tanda serah terima Excavator dari Arwan Koty. Seharusnya, dokumen tersebut menjelma syarat wajib yang harus dimiliki pelaku usaha pertolongan angkutan pelayaran, ” ujarnya, usai persidangan.

Tommy Tuasihan memberi keterangan bahwa dirinya telah mengirimkan seluruh barang milik Arwan Koty ke Nabire. Situasi itu dapat dipastikan, pokok dirinya selalu memonitor dan berkoordinasi  saat proses pengiriman mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok sampai Pelabuhan Nabire.

Keterangan bukti Tommy Tuasihan tersebut diduga Arwan Kotty diduga tak sesuai fakta,

Arwan Kotty membantah secara mengatakan bahwa sampai masa ini dirinya belum menerima Excavator yang telah dibeli dari PT Indotruck Uatama dan telah dibayar lunas.

Disinyalir menganjurkan keterangan palsu, penasihat lembaga Arwan Koty meminta pada majelis hakim agar bukti Tommy dihadirkan kembali buat membuktikan kesaksiannya yang didukung dengan dokumen pengiriman Excavator dari Tanjung Priok ke Nabire.

Menanggapi usulan penasihat hukum Arwan Koty, Majelis hakim justru bertanya kepada JPU, namun pertanyaan majelis hakim tidak ditanggapi oleh Sigit.

Mellihat hal tersebut, Wandi menyebut majelis hakim tak profesional dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

“Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara indah hakim harus objektif, tak boleh mengarahkan saksi bertemu keinginannya, ”ucapnya.

“Dalam perkara ini klien kami adalah korban arah pembelian Excavator dari PT. Indotruck Utama. Tapi kenapa malah klien kami yang dijadikan tersangka, Bahkan dijadikan terdakwa oleh Jaksa Penggugat Umum atas dakwaan tanduk yang seolah dipaksakan, ” sambungnya.

Wandi pun mengungkapkan keheranannya atas ditetapkannya Arwan Kotty menjadi tersangka oleh Bareskrim had menjadi terdakwa dan disidangkan sehingga menduga alat bukti dan keterangan saksi sebab pelapor yang dihadirkan dipersidangan adalah hasil rekayasa.

Dia berharap kepada majelis hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa & mengadili perkara pidana telaahan kriminalisasi terhadap Arwan Koty dapat mempertimbangkan putusan kejadian perdata wanprestasi yang sudah dimenangkan kliennya.

Menindaklanjuti dugaan kriminalisasi terhadap kliennya, Wandi akan menghasilkan pengaduan ke Badan penilik Mahkamah Agung RI (Bawas MA) Badan pengawas Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar turut mengawasi jalannya persidangan.