Cara Karang Taruna Sinjai Peringati Hari Kopi Internasional dan HUT Ke-61

AKURATNEWS – Karang Taruna Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan sukses menggelar acara peringatan Hari Kopi Internasional dan Ramah Tamah HUT ke-61 Karang Taruna tahun 2021 di Kebun T’Sang Tanassang, Kecamatan Sinjai Utara, Sabtu (2/10/2021) malam.

Kemeriahan acara yang mengangkat tema ‘secangkir Kopi untuk Indahnya Kebersamaan’ ini, diisi dengan Opening Ceremony, Lomba Minum Kopi, Literasi Kopi, Digitalisasi Kopi, dan Pembinaan UKM.

Mengawali sambutannya, Ketua Karang Taruna Sinjai Andi Adry Ismawan Putra menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah mendukung sehingga acara bisa sukses terlaksana.

“Terima kasih dukungannya Ibu Asisten III Setdakab Sinjai Haerani Dahlan atas fasilitas tempat, mitra kami AMPI, Air Purairo, Seduhasta, Toko Ternate, dan Bank Sulselbar Sinjai. Kita berharap jalinan silaturahmi makin kuat, dan karang taruna dapat mengambil peran dalam membantu Pemkab Sinjai memberdayakan pelaku usaha,” ucapnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Sinjai, Andi Ilham Abubakar menyampaikan apresiasi atas keterlibatan banyak pihak dalam memajukan UMKM di Kabupaten Sinjai.

“Dengan sumbangsih dan kolaborasi kita semua, para pelaku usaha atau petani kopi dan pemilik warkop bisa semakin bertumbuh yang pada akhirnya akan turut menyumbang dalam akselerasi peningkatan ekonomi daerah,” ungkapnya dalam sharing session Digitalisasi Kopi dan Pembinaan UKM.

Dalam kesempatan ini, Andi Ilham Abubakar yang juga selaku Asisten II Setdakab Sinjai berharap dan mendorong karang taruna untuk melahirkan wirausaha baru di Kabupaten Sinjai.

“Dengan melihat potensi sumber daya alam di desa-desa, diharap karang taruna hingga ditingkat desa bisa memanfaatkan dalam melahirkan wirausaha baru,” pesannya.

Selain Andi Ilham Abubakar, dalam sharing session ini turut dihadiri Asisten III Setdakab Haerani Dahlan, Kepala Bapenda Asdar Darmawan, Ketua MPKT Karang Taruna Ilhamuddin beserta anggotanya Amrullah Hamid dan Abd Hakim, serta Owner Seduh Hasta Andi Ichwan sebagai narasumber.

Pemotongan kue HUT ke-61 Karang Taruna 2021 oleh Ketua Karang Taruna Sinjai Andi Adry Ismawan Putra. Ketua MPKT Karang Sinjai Ilhamuddin menyerahkan potongan kue ke Asisten II Setdakab Sinjai Andi Ilham Abubakar. /Ashari/AKURATNEWS.

Sedangkan dalam Lomba Minum Kopi pada kegiatan ini, dua perwakilan pengurus Karang Taruna Sinjai terpaksa harus mengakui keunggulan perwakilan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sinjai.

Pada kategori kopi hitam tanpa gula diraih Sumardi Mawardi dari AMPI mengalahkan Kamrayani dari karang taruna. Sementara di kategori kopi susu, jagoan karang taruna, Wawan Irmansyah harus mengakui keunggulan Andi Satria Massaniga dari AMPI.

SPJ Tidak Ada, Ternyata Bekas Kades Ngaban Sidoarjo Korupsi Dana APBDes

AKURATNEWS – Irfan Nurido (53), mantan Kepala Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, diduga korupsi dana APBDes senilai Rp. 174. 638. 235. Terungkapnya kasus korupsi dengan dilakukan Kades tersebut buatan dari penyelidikan Satreskrim Polresta Sidoarjo.

Penyalahgunaan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Kades Irfan Nurido tersebut pada tahun 2017. Saat itu APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) senilai Rp. 1. 978. 821. 121, yang digunakan untuk pendanaan pembangunan dan pemberdayaan desa Ngaban.

“Terungkapnya tindak kejahatan korupsi yang dilakukan Kades tersebut setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara”, ungkap Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro pada wartawan, Jumat (1/10/2021).

Selain tersebut, dalam audit tersebut pihak Satreskrim Polresta Sidoarjo bekerjasama dengan tim dari ITS dan Pemkab Sidoarjo, untuk mengetahui pengunaan dana yang akan digunakan di dua bidang pembangunan dan pemberdayaan desa tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Kusumo, bahwa penggunaan anggaran tersangka Irfan Nurido, tidak melibatkan bendahara desa maupun TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa).

Sehingga di dalam penggunaan anggarannya tidak dilengkapi dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Dua bidang yang tidak dilengkapi SPJ itu adalah bidang pembangunan tempat yang meliputi 12 item pembangunan fisik di tempat. Serta bidang pemberdayaan umum yang meliputi pembayaran honor tenaga pengajar TPQ serta honor pengelolah sampah.

Sementara didapati kesialan Negara akibat perbuatan tersangka adalah senilai Rp. 174. 638. 235.

Dari pengakuan tersangka, ia melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi maupun memperkaya diri sendiri.

“Sejumlah barang bukti dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, berupa 45 kwitansi pembayaran honor pengajar TPQ serta honor pengangkut sampah, lalu tiga bendel peraturan Daerah Ngaban, serta 23 eksemplar fotocopy legalisir cek tunai”, terang Kombespol Kusumo.

Kemudian, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat secara pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU MENODAI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi.

“Tersangka terancam hukuman pidana seumur hidup atau paling kecil 4 tahun dan memutar lama 20 Tahun, ” pungkasnya. ***

Pengasuh Besar Teknik Kimia Undip: “Kemasan Makanan & Minuman Plastik Harus Bebas Zat BPA”

Jakarta, Akuratnews. com- Migrasi maujud Bisphenol A (BPA) dari kemasan makanan dan minuman plastik ternyata bisa lebih cepat prosesnya. Ada dua pemicu cepatnya proses migrasi BPA, yakni goresan & panas.

Situasi ini diungkapkan Guru Gembung Teknik Kimia Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Andi Cahyo Kumoro, S. T., M. Tia mengatakan, bila kemasan plastik yang menyimpan BPA mengalami ada pemanasan dan goresan, maka migrasi zat BPA akan lebih cepat.

“Terutama jika ada pemanasan dan goresan, migrasi BPA bakal lebih cepat dibandingkan bila tidak ada guncangan ataupun tidak ada perlakuan thermal begitu, ” ujar Prof Andi lewat sambungan telepon, Kamis (30/9).

Salah satu kemasan plastik makanan dan minuman dengan mempunyai potensi besar bertambah cepat terjadi migrasi BPA adalah galon guna ulang. Galon guna ulang secara kode daur ulang tujuh merupakan kemasan plastik berbahan dasar polycarbonat.

Kemasan  ini wajib menjadi perhatian serius. Sebab pada proses distribusinya, kerap terpapar panas matahari, belum lagi saat pencucian kerap disikat dan disemprot dengan air panas juga. Kondisi tersebut memenuhi syarat proses cepatnya migrasi BPA. Selain itu penggunaan di masyarakat betul besar.

Taat Prof Andri, cara asing zat BPA bermigrasi lantaran kemasan plastik, selain karena goresan dan panas, BPA juga bisa sedikit lebur di minyak.

“Jangan sampai ada tulisan, juga jangan menyimpan paket plastik terlalu lama, zaman plastik mulai rapuh oleh karena itu mempermudah migrasi BPA lantaran struktur polikarbonat yang ada, ” jelas Prof Andri.

“Artinya jika produk-produknya mengandung minyak ataupun mungkin kemasannya sudah lama, ditambah ada pemanasan, penggoresan lalu dikocok-kocok misalnya, tersebut akan mempercepat laju peluruhan atau migrasi dari senyawa BPA ini ke keluaran yang tersimpan di dalam kemasan tersebut, ” bebernya.

Ia pula mengingatkan bahaya yang ditumbulkan jika terpapar BPA. Dikatakannya, di anak-anak akan memusingkan sistem saraf, kemudian hendak mengubah perilakunya. Bagi pokok hamil, bisa terjadi miscarriage atau keguguran. Oleh karenanya, di berbagai negara telah tidak direkomendasikan menggunakan kemasan yang mengandung BPA.

Mengingat sejumlah bahaya dari penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA ini, Prof Andri setuju bila Indonesia perlu menerapkan regulasi pelarangan penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA.

“Saya rasa iya, walaupun ini menjadi rumit ya. Karena bagi pembuat kalau tidak menggunakan paket yang mengandung BPA, agak-agak harus mencari alternatif dengan lebih mahal. Mungkin dengan bisnis akan susah, ” ujarnya.

Walau begitu, Prof Andi berpendapat, demi generasi mendatang, sedia tidak mau pemerintah harus memiliki kebijakan melindungi tingkatan penerus, terutama anak-anak, budak dan juga balita.

“Apalagi di era pandemi seperti ini, kita tidak boleh makan di tempat, sehingga harus mendatangkan kemasan serba plastik. Itu menjadi tantangan kita semua dan juga pemerintah tentunya. Tapi, saya tetap meminta, sebaiknya harus ada regulasi soal ini, ” pungkas Prof Andri.

Prof Andri mendukung apabila BPOM sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen mampu melakukan pembatasan.

“Saya betul mendukung BPOM karena lembaga ini bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen terkait penerapan bahan terutama bahan-bahan kimia serta bahan obat. Apalagi zat BPA ini sangat mempengaruhi terhadap kesehatan balita termasuk pada ibu-ibu hamil terutama pada janin. Bisa berlaku keguguran jika terpapar pada jumlah besar dan rutin. Jadi saya rasa itu sudah semestinya BPOM mengusulkan  regulasi yang lebih nyata dan terkontrol bahwa keluaran yang menggunakan kemasan sepatutnya yang bebas zat Bisohenol A, ” harap Prof Andri.

PKS: Pemerintah Harus Tarik Pelajaran Dari Krisis Energi di Inggris

AKURATNEWS – Anggota DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah cermati betul penyebab krisis energi yang terjadi di Inggris dalam sepekan terakhir. Indonesia harus mengambil pelajaran, sehingga tidak mengalami hal serupa di kemudian hari. Pasalnya akhir-akhir ini kebijakan serupa, yakni transisi energi dari fosil ke sumber energi bersih (EBT) tengah hangat-hangatnya dibahas Pemerintah.

“Krisis energi di Inggris yang menjalar ke Eropa harus menjadi pelajaran bagi pengelolaan transisi energi kita, terutama terkait semangat untuk menghentikan lebih cepat operasi PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) dan menggenjot EBT (energi baru terbarukan), ” kata Mulyanto saat Rapat Panja Listrik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Gatrik Kementerian ESDM dan Dirut PLN, Rabu, (29/9/2021) tentang penyusunan RUPTL yang sudah lewat 9 bulan.

Mulyanto minta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, menyusun kebijakan dan program pengembangan ketahanan energi berdasarkan pada kepentingan energi nasional. Bukan sekedar ikut-ikutan tren dunia apalagi didikte pihak pemodal.

“Manajemen energi kita harus benar-benar berdasar pada national interest bukan sekedar latah atau didikte keinginan pihak luar. Karena ujung-ujungnya yang akan merugi dan menjadi korban adalah rakyat dengan menanggung harga energi yang mahal.

Dalam rangka mensejahterakan rakyat kita membutuhkan energi yang bersih dan murah. Apalagi sumber dayanya melimpah secara domestik, ” imbuh Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menyebutkan sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tentu harus mengikuti aturan main internasional yang telah disepakati bersama secara fair.

Namun di atas itu semua, kepentingan nasional terkait kesejahteraan masyarakat adalah yang utama. Jangan sampai Indonesia didikte dan dipaksa mengikuti kemauan pihak luar, apakah melalui pemboikotan bank-bank internasional terhadap PLTU atau melalui kebijakan-kebijakan lain yang dapat merugikan masyarakat.

“Kasus Inggris yang kembali ke batubara adalah contoh aktual untuk kita.

Hukum besi dunia memang seperti itu. Di atas hukum internasional tetap ada hukum domestik, yakni nasional interest masing-masing negara, ” kata Mulyanto.

“Tidak mungkin Inggris mengorbankan masyarakatnya demi komitmen atas energi bersih mereka. Tetap yang utama adalah kesejahteraan rakyat mereka. Setiap negara fokus untuk memperjuangkan kepentingan nasional mereka.

Kita pun harusnya demikian. Kesejahteraan masyarakat kita adalah hal yang utama. Ini adalah national interest yang diamanatkan dalam pembukaan Konstitusi kita.

Jangan mau dicocok-hidung oleh pihak asing. Termasuk dalam masalah energi, ” tandas Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan dalam dua pekan belakangan Inggris mengalami krisis pasokan energi. Hal ini disebabkan karena tidak mulusnya proses transisi energi mereka dari pembangkit listrik batu bara ke gas. Akibatnya distribusi gas terganggu dan harga melambung, sehingga menyebabkan kelangkaan.

Akibat gangguan tersebut maka produksi energi menjadi terbatas. Masyarakat Inggris kalut dan melakulan aksi panic buying. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Inggris akhirnya menetapkan kembali penggunaan batu bara untuk produksi energi.

Indonesia juga tengah intens membahas kebijakan transisi energi ini dengan meningkatkan porsi pembangkit listrik dari sumber EBT dan mengurangi peran energi fosil. Ditargetkan tahun 2060 Indonesia bebas dari emisi karbon.

Catut Nama Kapolsek di Sinjai untuk Bebaskan Kasus, Penipu Raup Jutaan Rupiah

AKURATNEWS – Penipuan mengatasnamakan aparat kepolisian kembali berlaku di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Rabu (29/9/2021).

Pelaku penipuan yang terindentifikasi bernama Gunawan itu mengaku sebagai Kapolsek Sinjai Borong, Ipda Sasmito.

Dalam melakukan aksinya, Gunawan (pelaku) meminta sejumlah uang jutaan rupiah kepada keluarga pelaku tindak pidana yang ditangani Reskrim Polsek Sinjai Borong.

Kapolsek Sinjai Borong, Ipda Sasmito mengatakan, Gunawan (pelaku) tersebut menggelabui korbannya bernama Rustam (55), warga Desa Jeppara, Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong dalam Selasa kemarin.

“Gunawan (pelaku) ini mengatasnamakan saya. Dia meminta uang kepada Rustam sebesar Rp5 juta dengan dijanjikan urusan yang menimpa keluarganya tak diproses hukum, ” ungkapnya.

Sasmito menerangkan bahwa kronologis peristiwa penipuan berawal ketika korban mendapat telepon dari seseorang menggunakan telepon bernomor 081286952899.

Gunawan (pelaku) kemudian menyampaikan bahwa kasus yang menimpa saudara iparnya berna Hamide (pelaku pengrusakan kemudahan Tahura 25 September 2021 lalu) tidak dilanjutkan ke proses hukum asalkan sanggup menyediakan dana Rp5 juta rupiah untuk dihadapkan ke Bapak Kapolres Sinjai.

Saat itu, Rustam (korban) hanya menyanggupinya Rp3 juta saja. pelaku lalu menyampaikan ke korban bahwa akan melaporkan hal tersebut ke Bapak Kapolres Sinjai.

Berselang lima menit, pelaku kembali menghubungi korban dan menyetujui kepandaian korban tersebut dan akhirnya pelaku mengirim nomor bon BNI 1232 214 092 An Gunawan ke korban.

Akhirnya pada pukul 14. 37 Wita, korban mentransfer uang ke rekening tersebut sebesar Rp3 juta melalui BRI Link di dekat rumahnya.

Beberapa saat lalu, pelaku kembali menghubungi target bahwa pihak Kejaksaan Sinjai An Rijal, juga menodong dana Rp2 juta supaya kasus saudara iparnya itu tidak disidangkan di pengadilan.

Korban lalu kembali melakukan transfer pada BRI Link secara tunai pada nomor rekening yang serupa dengan alasan nanti karakter yang menyerahkan dana tersebut ke Jaksa Rijal.

Pukul 16. 45 Wita, korban kembali dihubungi oleh Gunawan (pelaku) agar ke Polsek Sinjai Sekaligus untuk menandatangani surat maklumat pencabutan Laporan Polisi dengan membawa fotocopy kartu keluarganya sebanyak 2 lembar.

Korban kemudian bergegas menuju Kantor Polsek Sinjai Borong. Dalam perjalanan, korban kembali di telepon oleh pelaku agar mengirim denyut ke nomor handpone dengan digunakan pelaku senilai Rp200 ribu dan korban menyanggupinya.

Setelah muncul di Kantor Polsek Sinjai Borong dan bertemu dengan petugas jaga Mako, korban menanyakan keberadaan Bapak Kapolsek, maka disampaikanlah bahwa Abu Kapolsek sedang di asing kantor, sehingga korban meminta untuk dihubungi Kapolsek melalui telepon selular.

“Saat berbicara langsung secara saya, korban tersadar sebab suara dan dialeg hamba sangat berbeda dengan suara pelaku (Gunawan), sehingga target pada saat itu menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya dan sadar bahwa dirinya telah ditipu, ” beber Sasmito.

Jim: Proses Lelang Bisa Pengaruhi Kualitas Hasil Pekerjaan Uluran tangan Konstruksi!

AKURATNEWS kacau Pekerjaan jasa konstruksi senilai di atas Rp1 milyar berasal dari APBD Sidoarjo kerapkali mendapat sorotan sejak masyarakat setempat, karena hasilnya dinilai tidak sesuai tumpuan mereka. Apa penyebabnya?

Sebagaimana dikemukakan Kepala DPD LSM Gerah Jatim, Jim Darwin pada Akuratnews. com, Senin (27/9/2021), sesungguhnya banyak hal yang mampu mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan jasa konstruksi itu. Salah satunya, proses lelang.

“Sebagai contoh, bisa dilihat proses lelang order jasa konstruksi Dinas PUBMSDA Sidoarjo, yakni proyek peningkatan jalan Wonoplintahan – Jedongcangkring, berlokasi di Prambon, Sidoarjo yang dimenangkan PT Dwi Jaya Mulya. Padahal, kadar HPS pekerjaan ini Rp21 milyar, tapi kontraktor penawar Rp14 milyar ditetapkan oleh karena itu pemenangnya. Berarti, anjlok 32% atau tinggal 68% dibanding nilai HPS, ” ungkapnya.

Rendahnya nilai penawaran yang terkesan kurang wajar itu, sambung Jim, tentu sangat berdampak terhadap kualitas hasil pekerjaan.

“Dalam evaluasi & koreksi harga, Pokmil UKPBJ harus mengetahui sumber kehormatan satuan material, upah serta alat dari survei harga pasar. Serta, Pokmil pula harus menghitung secara teknis gambar perencanaan dan pengkhususan sesuai dokumen pemilihan. Tetapi disayangkan, pada temuan peningkatan Jalan Wonoplintahan – Jedongcangkring tampak tidak sepadan antara kebutuhan dalam gambar perencanaan dengan pelaksanaannya, sehingga berlaku pengurangan mutu hasil pekerjaan. Bahkan, pemborosan uang negara, karena terdapat pada item pekerjaan yang selayaknya tidak dimasukkan dalam anggaran belanja, ” paparnya.

Kemudian, Jim menandaskan, penghitungan HPS itu dibuat bersandarkan keahlian dan menggunakan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Lalu, bagaimana soal penawaran kontraktor yang turun jadi 68% dari jumlah HPS bisa ditetapkan sebagai pemenang lelang? Apakah situasi ini dianggap suatu jumlah kewajaran harga penawaran? Bila kemudian hari, terjadi hasil pekerjaan kontraktor gagal bangunan, siapa pihak yang mau dan ikut bertanggung tanggungan?, ” tanya pria yang dikenal seorang pemerhati pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah ini. ***

3 Raperda Di Tetapkan DPRD Kota Bogor

AKURATNEWS – Kinerja DPRD Kota Bogor Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2021 (Mei sampai dengan Agustua 2021), DPRD Kota Bogor Masa Bhakti 2019 – 2024 telah berhasil menetapkan sebanyak 3 Rancangan Peraturan Kawasan (Raperda) menjadi Peraturan Kawasan (Perda).

Ketiga Perda tersebut adalah Perda tentang Rencana Tata Bagian Wilayah Kota Bogor Tarikh 2011 – 2013, Perda Tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor & Perda tentang Pertanggungjawaban Pengamalan APBD Tahun Anggaran 2020.

Menurut Kepala DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, S. Hut, M. Si. selain telah lulus menetapkan ketiga Perda itu, DPRD Kota Bogor pula masih membahas 2 Raperda lainnya yakni Raperda tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial serta Raperda mengenai Perubahan atas Perda Bagian 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum.

Selain itu ada dua Rarperda lagi yang telah rampung dibahas & kini menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat, yakni Raperda tentang Santunan Janji Bagi Masyarakat dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Selain itu, sambung Atang, selama Masa Wasit Ketiga, DPRD Kota Bogor juga telah menerbitkan sebanyak 6 Keputusan DPRD serta 2 Keputusan Pimpinan DPRD. Sedangkan terkait fungsi legislasi yakni Program Pembentukan Susunan Daerah (Propemperda), selama Masa Sidang Ketiga, setidaknya masih ada 2 Raperda dengan masih dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

Kedua Raperda tersebut adalah Raperda tentang Penyelenggaraan & Penanganan Kesejahteraan Sosial, dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Buatan Hukum.

Sementara itu, terkait pelaksanaan kegiatan anggaran, jelas Atang, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Praja Bogor telah melaksanakan sebanyak 25 kegiatan. Adapun yang menjadi fokus pembahasan Banggar tersebut antara lain, mempercakapkan tindak lanjut Laporan Buatan Pemeriksaan (LHP) Badan Penyelidik Keuangan (BPK) Tahun 2020, melaksanaan Pembahasan atas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, serta mempercakapkan Kebijakan Umum Perubahan Taksiran dan Plafon Prioritas Perkiraan Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2021, membuka Politis Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sedangkan pelaksanaan Fungsi Pengawasan, sambung Atang Trisnanto, secara sungguh-sungguh dilaksanakan oleh Komisi-Komisi sebati bidang tugasnya masing-masing. Terpaut fungsi pengawasan ini selama Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2021, semua Komisi telah melaksanakan tugas pantas bidangnya, seperti Komisi I telah melakukan sebanyak 19 kali kegiatan.

Adapun yang menjadi pokok bahasan Komisi I antara lain pada pengawasan bagaimana meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam masa Pendemi Covid-19. Komisi II secara kuantitatif telah melaksanakan sebesar 25 kegiatan. Adapun bahasan utamanya antara lain mendorong pemerintah Kota Bogor supaya fokus pada program-program & kegiatan sektor perekonomian.

Selain itu, Tip II juga mendorong Pemerintah Kota Bogor agar melakukan inventarisasi potensi terkait aset-aset Pemerintah Kota Bogor jadi salah satu alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara tersebut, Komisi III selama Periode Sidang Ketiga telah melaksanakan sebanyak 63 kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain penjagaan dibidang pembanguan dan lingkungan hidup. Sedangkan Komisi IV setidaknya telah melaksanakan sebanyak 34 kegiatan.

Kegiatan tersebut antara asing pengawasan pelaksanaan PPDB Online, bantuan sosial bagi para siswa kurang mampu. “Selain itu pengawasan pelaksanaan penerapan SOLID untuk bantuan Baik bagi masyarakat dan memeriksa progress report pelaksanaan vaksinasi nasional di wilayah Praja Bogor”, ungkap Atang Trisnanto. ***

Helloween Dikabarkan Bakal Gelar United Forces Tour 2022

AKURATNEWS – Band yang mengklaim diri beraliran “power metal” asal Jerman, Helloween, dikabarkan bakal menggelar mati 2022 mendatang begitu pandemi Corvid 19 mereda. Dikutip dari laman resmi itu, helloween. org, tur tersebut diberi label United Forces Tour 2022, dengan cakupan beberapa negara di Kesultanan Eropa.

Dalam tur tersebut, rencananya Helloween akan memasang band rekanan mereka; Hammerfall, sebagai pembuka. Konsep ini disebut kepala paket oleh Andi Derris. “Kami menggamit Hammerfall, karena tahun 2022 mereka serupa akan mengeluarkan album dengan mereka produseri sendiri; Crimson Thunder. Kami merasa suka satu sama lain, & itu salah satu kausa kenapa Hammerfall disertakan serupa, ” kata Andi, dengan kini berbagi porsi kritis dengan penyanyi lama Helloween, Michael Kiske. yang balik bersama Kai Hansen (vokalis, gitaris) di tahun 2018.

Tur United Forces adalah sebuah penantian panjang para anggota band juga penggemarnya. Kejenuhan ‘menikmati’ masa vakum akibat pandemi Corona, bukan berarti energi mereka harus ikut reses.

Perencanaan dilakukan untuk kembali membuat gebrakan, apalagi single yang belum lama mereka rilis -secara gratis- di YouTube, yakni Fear of the Fallen dan Skyfall, menjadi pendongkrak larisnya album CD terbaru; Helloween (2021). Semuanya memetik sukses besar. Album tersebut, bahkan menempati chart teratas di berbagai negara Eropa.

Kembalinya Kiske dengan bergabung di depan vokal bersama Derris, ditambah Hansen di lagu-lagu bercorak speed, menjadi faktor penting kekuatan Helloween. Ketiganya memberi warna berbeda, meski rancangan mereka tidak berubah.

Mungkin saja para-para penggemar fanatik Helloween bertambah mengonsumsi performance mereka sebagai bentuk kerinduan pada era lalu. Tapi tak sanggup dipungkiri, kalau Helloween harus diperhitungkan sebagai raksasa metal Eropa yang masih pintar bin mandraguna.

“Bersama mereka (lagi), merupakan hal yang sangat elegan. Seperti memulai hidup perdana. Andi teman yang ramah, hangat dan bersahabat sekadar. Sementara saya dan Weikath sudah melupakan konflik periode lalu. Saling memaafkan serupa membuat sebuah energi asing biasa bagi kami, ” ujar Kiske di lupa satu wawancara berbahasa Inggris di YouTube, didampingi Hansen.

Sejumlah negara yang dijadwalkan menjadi lokasi tur, antara lain merupakan Jerman sendiri, Austria, Norwegia, Spanyol, Swiss, Inggris dan Rusia. Dan di mulia negara pun, seperti yang redaksi lihat pada rencana resmi di website itu, ada beberapa kota dengan menjadi persinggahan konser. Oleh sebab itu, hitung saja berapa banyaknya angka Euro yang bakal menambahi rekening mereka. ***

Kerawanan Mikroplastik di Galon Bertugas Ulang Ternyata Lebih Tinggi

AKURATNEWS – Perut Mikroplastik galon isi ulang atau galon guna ulang berbahan polycarbonate (PC) jauh lebih besar dan berbahaya dibandingkan dengan kemasan plastik lainnya. Pemicunya karena dimanfaatkan berulang kali, sehingga mikroplastik mengalami peluruhan yang bertambah besar.

Hal tersebut ditegaskan oleh kepala laboratorium kimia universitas indonesia Agustino Zulys bahwa kandungan mikroplastik galon guna ulang lebih besar dibandingkan galon plastik polyethylene terephthalate (PET) dalam Konferensi Pers bertajuk ‘Ancaman Kontaminasi Mikroplastik di dalam Galon Sekali Pakai, yang diselenggarakan oleh Greenpeace, Kamis (23/9).

Menurutnya, bahwa kemasan plastik yang digunakan berulang kali jelas mengalami peluruhan mikroplastik yang lebih tinggi. Hal itu berbeda dengan galon berbahan polyethylene terephthalate (PET) yang selalu baru galon & isinya.

“Untuk (galon) isi ulang, menetapkan dicek lagi dan dicek lagi. Namun menurut hipotesis saya, karena isi ulang tentu lebih banyak lagi (mikroplastiknya) proses yang berlangsung lama, proses peluruhan yang cukup lama, ” kata Agus di Jakarta, Kamis (23/9).

Menurut Agus, hasil riset membuktikan bahwa galon PET yang sekali pakai mempunyai material sama dengan amdk botol. Beberapa merk masih memakai mikroplastik 11 – 257 mikro meter. Dan dengan terpenting Mikroplastik yang dimanfaatkan masih dalam batas aman.

Selain Agus, Konferensi Pers juga diikuti oleh Anggota Pengurus YLKI Tubagus Haryo Karbayanto (YLKI), serta spesialis saraf serta staf pengajar ilmu kedokteran UI dr Pukovias Prawiroharjo.

Sementara tersebut, Purkovisa mengungkapkan semakin mungil kemasan air tersebut pula bisa menyebabkan paparan Mikroplastik yang besar. “Ambangnya sedang rendah di bawah WHO mengenai Mikroplastik, ” Introduksi Purkovisa.

Namun, lanjut Purkovisa, sampai zaman ini belum ada tes klinis dampak mikroplastik untuk kesehatan. “Karena belum sahih bahaya Mikroplastik, maka perlu riset lanjutan dari sisi kesahatan, ” ujarnya.

Sedangkan Tubagus Haryo Karbyanto menyoroti tentang perlunya informasi kepada konsumen melanggar potensi kandungan mikroplastik pada kemasan air minum ini.

“Greenpeace serta UI memberi tahu bahwa mikroplastik ada loh dalam setiap minuman yang dimakan setiap hari. Kita sebegai konsumen harus memiliki benar dasar untuk mengetahui buatan yang digunakan, ” katanya.

Mulyanto Mengecam Pemerintah Menekan ASN Gugat UU Sisnas-Iptek

AKURATNEWS – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengecam sikap Pemerintah yang menekan salah satu aparatur sipil negara (ASN) karena turut menggugat UU Sistem Nasional Iptek (Sisnas-Iptek).

Menurutnya, sikap Pemerintah itu tidak tepat dan bertentangan dengan nilai demokrasi yang ingin dikembangkan.

Tekanan kepada ASN yang mengakibatkan mundurnya salah satu penggugat UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek (Sisnas-Iptek).

Dalam kaitannya dengan peleburan lembaga litbang ke dalam BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

”Ini adalah sebuah kemunduran bagi pembangunan sistem hukum dan demokrasi di Indonesia,” kata Mulyanto dalam siaran pers, Jum’at, 24 September 2021.

Mulyanto menegaskan, seharusnya kekuasaan tidak boleh mengintervensi persoalan hukum seperti ini. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional dan akses yang sama dalam sistem hukum.

”Jadi, Pemerintah tidak semestinya menekan salah seorang penggugat untuk mundur dari proses di MK (Mahkamah Konstitusi) ini, mesti ia adalah pegawai ASN (Aparat Sipil Negara). Apalagi yang bersangkutan memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang kuat dalam kasus yang diajukan,” ujar dia.

Dia melanjutkan, ini terkesan kekuasaan takut menghadapi proses hukum. Takut kalah dalam persidangan MK, yang dari sana berpeluang terungkap bahwa proses pembentukan regulasi di tingkat eksekutif tidak akurat alias sembrono.

Selanjutnya 1 2 3