Surabaya, Akuratnews. com – Dua pihak yang berperkara dalam Praperadilan terbitnya SP3 atas dugaan dilepasnya 420 hewan liar dilindungi, dari Kebun Binatang Surabaya (KBS), sama-sama menghadirkan Terampil Hukum Pidana, pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (12/11/20).

Dalam sidang Praperadilan itu, pihak Singky Soewadji (pemohon), menghadirkan Profesor Sadjiono, sedangkan Polrestabes Surabaya (termohon) mengajukan Riza Alifianto Kurniawan.

Ahli Hukum Pidana dari ke-2 belah pihak sepakat bahwa Singky bisa dikategorikan pihak ketiga dan bisa mengajukan gugatan Praperadilan.

“Setiap Warga Negara Indonesia yang merasa berkepentingan bisa dikatakan pihak ketiga. KBS didirikan untuk kepentingan publik. Jadi Pemohon menyimpan legal standing mengajukan gugatan Praperadilan sebagai kontrol masyarakat. Berdasarkan Vonis Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 76/PUU-X/2012 tahun 2013 yang dimaksud bagian yang berkepentingan adalah, bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sebanding, yaitu untuk kepentingan umum bagaikan Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya. Bisa itu, bukan berarti harus atau wajib, maka individu atau masyarakatpun bisa, ” terang Profesor Sadjiono.

“Yang penting dia berkepentingan disitu, ” tegas Dekan Fakultas Lembaga Universitas Bhayangkara Surabaya ini.

Hal senadapun diutarakan sebab Riza Alifianto Kurniawan, ahli pidana dari pihak termohon. Ia melegalkan bahwa pemohon bisa dikategorikan jadi pihak ketiga.

“Apakah bapak Singky Soewadji bisa dikategorikan pihak ketiga? ” Tanya M Sholeh, kuasa hukum pemohon.
“Bisa, ” jawab Riza kecil.

Jawaban para Mampu Hukum Pidana itu, sekaligus lidah pendapat Kuasa Hukum Polrestabes Surabaya, yang dalam sidang sebelumnya tersua bahwa pemohon tidak bisa dikategorikan sebagai pihak ketiga dan mampu mengajukan praperadilan.

Sebelumnya, dalam sidang yang beragendakan reaksi termohon, Kasubag Hukum Polrestabes, Kompol Mukhamad Lutfi dan Ipda Corong selaku kuasa hukum termohon, mempermasalahkan legal standing (kelayakan mengajukan praperadilan) pemohon.

Pihak termohon merujuk pada pendapat ahli Prof Edward Omar Sharif Hiariej, yang dalam perkara Praperadilan Nomor: 11/Pra. per/2016/PN Sby, menyebutkan LSM jadi pihak ketiga atau victim/korban, bisa juga orang yang bertalian secara korban atau orang yang terkena dampak suatu tindakan aparat penegak hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana.