Jakarta, Akuratnews. com – Tanda mata pahit datang di tengah pandemi Corona (Covid-19). Alih-alih meringankan barang bawaan rakyat, pemerintah yang diwakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah kembali menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 kelak.

Kepastian kenaikan iuran tersebut berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke-2 Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp150. 000. Kelas II naik menjadi Rp100. 000 dan Kelas III menjadi Rp35. 000.

Tahu hal ini, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, itu merupakan kado pahit Presiden Jokowi saat masyarakat dihadapkan situasi dengan sulit saat ini akibat pandemi virus Corona.

“Pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial terhadap rakyat peserta mandiri. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi masa ini, ” kata Timboel pada Jakarta, Rabu (13/5).

Dikatakan Timboel, pemerintah tidak menghargai putusan Mahkamah Agung (MA) dengan sebelumnya membatalkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

“Putusan MA hanya berlaku 3 bulan yaitu April, Mei dan Juni 2020, setelah itu peserta status I naik lagi jadi Rp150. 000 per orang per kamar dan kelas II menjadi Rp100. 000, sementara kelas III disubsidi Rp 16. 500. Untuk tahun 2021 peserta kelas III Iurannya naik jadi Rp35. 000 jadi subsidi pemerintah menjadi Rp7. 000, ” paparnya.

Timboel menjelaskan peserta mandiri adalah gabungan masyakarat pekerja informal yang sangat terdampak ekonominya oleh Covid-19.

Tetapi Pemerintah dengan sepihak menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan tubuh kelas I dan II dengan tidak berbeda jauh dengan iuran sebelumnya yang mengacu pada Perpres 75.

Hal selaras juga ditegaskan anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Dia menilai pemerintah tidak memiliki empati kepada masyarakat.

“Masyarakat dimana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk mebayar iuran tersebut, ” ujar Taat, Rabu (13/5).

“Saya khawatir, dengan kemajuan iuran ini banyak masyarakat dengan tidak bisa membayar. Akibatnya, itu tidak mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan. Dampaknya bisa serius serta dapat mengarah pada pengabaian hak-hak konstitusional warga negara, ” terang imbuh Wakil Ketua Fraksi Kelompok Amanat Nasional (PAN) ini.

Maka itu, dia sangat menyesalkan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Bagian 82 Tahun 2018 tentang Cagaran Kesehatan.

Dia juga sepakat melihat pemerintah terkesan tak mematuhi putusan MA yang menghapuskan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Sejak awal, saya menduga pemerintah hendak berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru. Melahirkan Perpres baru tentu jauh bertambah mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA, ” tandasnya

“Dan uniknya lagi, iuran untuk bagian III baru akan dinaikkan tarikh 2021. Pemerintah kelihatannya ingin membawa pesan bahwa mereka peduli masyarakat menengah ke bawah, ” tambahan mantan Ketua Umum PP Muda Muhammadiyah ini.

Ditambahkannya, pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020. Dengan begitu, kata dia, tersedia masa dimana pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran pada jumlah sebelumnya yaitu Kelas I sebesar Rp80 ribu, Kelas II sebesar Rp51 ribu, dan Bagian III sebesar Rp25, 500.

“Artinya, pemerintah mematuhi vonis MA itu hanya 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan sedang, ” pungkasnya.