Covid-19 Bencana Nasional, Prudential Tetap Siapkan Hal Ini

Covid-19 Bencana Nasional, Prudential Tetap Siapkan Hal Ini

Jakarta, Akuratnews. com – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), Rabu (20/5) melaporkan kinerja unit syariah yang sehat dalam sepanjang 2019.

Masukan ini sekaligus menegaskan
kembali kepemimpinannya di industri asuransi atma syariah melalui pendapatan kontribusi
bruto sebesar Rp3, 7 triliun, tertinggi di industri.

Unit syariah Prudential Indonesia pula mampu mempertahankan total aset dengan stabil sebesar Rp9, 1 triliun. Selain itu, Dana  Tabarru terekam meningkat dari Rp770 M di 2018 menjadi Rp887 M di 2019, dengan pertumbuhan mencapai 15 persen

Perusahaan juga tetap mempertahankan tingkat solvabilitas (Risk Based Capital) yang  kuat secara mencatatkan tingkat solvabilitas dari Sedekah Tabarru sebesar 2. 581 persen, lebih dari 20 kali ganda dari batas minimum yang ditetapkan regulator, dan tingkat solvabilitas sebab Dana Perusahaan sebesar 7. 300 persen, lebih dari 60 kala lipat dari batas minimum dengan ditetapkan regulator.

Hasil positif ini berhasil kami sampai berkat kepercayaan nasabah yang langsung meningkat dalam 13 tahun belakang, serta berkat kerja keras para tenaga pemasar berlisensi syariah Prudential Indonesia yang berjumlah lebih dibanding 114. 000 orang, terbesar di industri.

Jens Reisch, President Director Prudential Indonesia mengucapkan, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin ekonomi syariah global, dengan jumlah warga muslim yang merupakan salah mulia terbesar di dunia dan dibantu oleh kesamaan beberapa nilai syariah dengan nilai kehidupan budaya karakter Indonesia.

Untuk menolong mewujudkan hal tersebut, sejak 13 tahun lalu kami mendirikan bagian syariah dan terus berupaya menjelma kontributor terkemuka yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia.

Dalam mewujudkan aspirasi itu, kami menerapkan prinsip ‘Sharia for all” atau “Syariah untuk Semua” dan menghadirkan produk asuransi jiwa syariah dapat diterima oleh bertambah banyak lapisan masyarakat Indonesia, tetap melakukan inovasi
produk & saluran pemasaran, edukasi ke jemaah yang lebih luas melalui kemitraan dengan lebih banyak pihak, dan meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas tenaga pemasar.

Nini Sumohandoyo, Sharia, Government Relations and Community Investment Director Prudential Indonesia mengutarakan, prinsip-prinsip asuransi syariah, di antaranya tolong menolong dan saling berderma untuk saling berbagi dan menanggung risiko sebagai antisipasi bila berlaku musibah, senantiasa relevan dengan karakter gotong royong khas masyarakat Nusantara, dan kami berharap, prinsip-prinsip itu dapat diterapkan untuk membantu itu yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

“Di Prudential tunggal, kontribusi kami untuk membantu kelompok berfokus pada 3 aspek, yakni kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk aspek kesehatan, misalnya, kami lestari memberikan perlindungan meskipun Covid-19 telah berstatus pandemi global dan kematian nasional, ” papar Nini.

Selain itu, 95 pegawai juga bekerja dari rumah, tetapi kami tetap mempertahankan kualitas servis kepada peserta.

Singkirkan Ego Birokrasi dan Kegenitan Akademik, Ini Syarat Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi

Singkirkan Ego Birokrasi dan Kegenitan Akademik, Ini Syarat Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi

Jakarta, Akuratnews. com – Pandemi virus Corona (Covid-29) itu memicu sebuah pertanyaan besar, sejauh mana dampaknya pada ketahanan bertabur dan kemandirian nasional terkait secara pangan?

Faktanya, ketahanan pangan nasional saat ini, Beberapa masih bergantung dengan manajemen memasukkan pangan. Akibatnya, petani kerap terpukul ketika masa panen bersamaan secara saat impor pangan.

Jika dirunut ke belakang, pada sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan kerajaan-kerajaan lainnya, belum pemah Indonesia mengimpor. Justru kerajaan-kerajaan itu mengekspor beras ke mancanegara,

Ketahanan pangan sangat strategis dalam geoekonomi dan geopolitik. Pangan bisa menjadi alat diplomasi pada masa depan, selain air serta energi.

Dalam UU Pangan (UU 18/2012), perlu ada dokumen pangan yang terdiri dari rencana pangan nasional, rencana bertabur provinsi dan rencana Pangan kabupaten/kota.

“Memulai ketahanan pangan, LDII telah berupaya dengan memupuk kembali tanah-tanah pertanian yang wujud tanahnya rusak oleh akumulasi gemuk kimia, ” ujar Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Prasetyo Sunaryo di Jakarta, Rabu (20/5).

Arief Iswanto anggota Dewan Pakar LDII memasukkan, LDII telah berhasil menyuburkan kembali lahan-lahan pertanian yang mengeras sebab akumulasi pupuk kimia selama bertahun-tahun dengan mengganti dengan pupuk negeri di daerah Karawang. Terbukti desa kembali subur, dengan basil enam ton per hektar padi organik.

Sementara di wilayah perkebunan, Arief menjelaskan, pihaknya menggelar pembuatan pupuk alam, nntuk flora perkebunan cokelat dan kopi. Produk-produk pertanian tersebut, sudah diminati kafe-kafe di Eropa.

Ketahanan pangan sangat bergantung dari pemerintah sebagai regulator dan petani di sisi lain sebagai pelaku pertanian, yang selalu kreatif dan kreatif untuk meningkatkan produksi pertanian.

Persoalannya, terkadang sebagai regulator, pemerintah berfungsi melindungi petani, dengan menyebabkan kreativitas dan motivasi petani terpacu.

“Petani harusnya menjadi subjek, namun dalam kurang hal saat mereka membuat kader padi atau pupuk justru berhubungan dengan problem birokrasi bahkan norma. Mereka harus menghadapi kegenitan akademik, melalui persyaratan sertiflkasi yang tidak mungkin dicapai oleh petani natural, ” ujar Arief.

Menurutnya, bila temuan bibit ataupun pupuk, bahkan juga obat dalam tanaman, bila dilakukan oleh pribadi atau sekelompok petani, tidak harus dihadapkan pada birokrasi dan hukum, tetapi harus diberi bimbingan agar dapat memenuhi persyaratan yang ada.

“Bahkan bila perlu, pemerintah bisa memberi izin produk bibit dari petani dengan menolong riset dan hak intelektual. Dengan begitu, petani bisa menjadi subjek dan negara melakukan proteksi, ” lanjut Arief.

Perlindungan dari negara ini sangat istimewa. Di negara besar sangat memproteksi para petani mereka. Memberi sumbangan yang besar dalam bentuk non finansial, sehingga panen melimpah dan tentu saja, hasil panennya bisa bersaing untuk ekspor.

Sementara, subsidi dan perlindungan pemerintah di Indonesia terhadap petani belum optimal. Di pedesaan masih terang praktik-praktik ijon, yang memiskinkan petani.

“Kuasai minyak, oleh sebab itu engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan mengabuk rakyat, ” kredo ini pemah dilontarkan Henry Kissinger, Menteri Asing Negeri AS dan selanjutnya menjelma penasihat keamanan nasional di masa Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, ” ucapnya.

Secara demikian penguasaan pangan merupakan peristiwa yang penting dalam geopolitik & geo ekonomi. Ketahanan pangan malah tak tercipta ketika pemerintah menekan kreativitas, atau lebih mementingkan tumbuhan tertentu.

DPP LDII berharap, ketahanan pangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Indonesia harus bisa mandiri dan swasembada pangan melalui pendekatan petani dan nelayan sebagai subyek penyedia pangan.

“Jangan sampai kebutuhan bertabur menjadi tergantung impor. Untuk itu, perlu ada lembaga pembiayaan dengan khusus untuk modal kerja petani/nelayan dan lembaga yang menangani buatan pangan, agar stabilitas penyediaan serta harga pangan dapat terjaga, ” pungkas Arief.

Muhammadiyah Tolak Ajakan Berdamai Dengan Corona

Muhammadiyah Tolak Ajakan Berdamai Dengan Corona

Jakarta, Akuratnews. com – Ajakan Kepala Joko Widodo (Jokowi) berdamai secara virus Corona (Covid-19) terus menuai penolakan.

Jika sebelumnya penolakan disuarakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kini hal sebentuk disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Agus Samsudin mengatakan, pergerakan kasus Covid-19 di tanah air masih terus terbang dari hari ke hari dan belum ada tanda-tanda melandai. Untuk itu, upaya perlawanan terhadap penyebarannya harus ditingkatkan.

Taat Agus, kebijakan untuk mengendorkan Penyekatan Sosial Berskala Besar (PSBB) & pernyataan untuk berdamai dengan virus corona di saat seperti tersebut bukan sikap yang tepat. Sebab, di sisi lain ada kadar para tenaga kesehatan dan warga masyarakat yang terpapar dipertaruhkan.

“Para tenaga kesehatan saat ini bertaruh nyawa menyelamatkan mereka yang terpapar Covid-19, mereka kudu dijaga agar dapat bekerja dengan baik, ” tegasnya kepada kuli, Rabu (20/5).

Jadi wujud perlawanan terhadap penyebaran Covid-19, Muhammadiyah melalui jaringan strukturnya dibanding tingkat pusat hingga ranting tetap melakukan berbagai upaya dalam rancangan penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan penanganan Covid-19 dibuat di tingkat pimpinan pusat dan diterjemahkan dalam aksi pada lapangan dengan ujung tombaknya berkecukupan di Pimpinan Cabang (PCM) serta Ranting Muhammadiyah (PRM), selain Jasa Usaha Muhammadiyah (AUM).

Ketua Lembaga Pengembangan Cabang serta Ranting PP Muhammadiyah, Ahmad Patokan Permata mengatakan bahwa cabang dan ranting Muhammadiyah mempunyai peran yang penting dalam kerja-kerja penanganan pagebluk Covid-19.

“Merekalah yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan keseharian warga dan terhubung secara horisontal dengan struktur pemerintahan kecamatan, desa sampai RT-RW, ” sambungnya.

Saat ini sudah terbentuk 3. 849 PCM dari 7. 100 kecamatan di seluruh Indonesia dan 13. 612 PRM dari 81. 935 kampung dengan persebaran paling banyak sedang berada di Pulau Jawa. Lantaran jumlah tersebut terdapat 19 PCM dan 23 PRM masuk kategori unggulan.

PCM & PRM masuk kategori unggulan menurut Ahmad Norma Permata karena menutup beberapa indikator antara lain pembinaan jamaah (pengajian rutin yang dikelola dengan baik, Muhammadiyah menjadi punca ibadah, loyalitas), manajemen organisasi, pelatihan dan partisipasi anak muda, pemberdayaan ekonomi warga persyarikatan, memiliki AUM unggulan yang mencerminkan Muhammadiyah yang berkemajuan (kreatif, inovatif, solutif) serta daya pengaruh ke umat dan penguasaan media.

Tengah itu berdasarkan update data dengan masuk, hingga pagi ini Muhammadiyah sudah mengucurkan dana total Rp. 143. 458. 606. 000 dengan jumlah penerima manfaat 2. 322. 922 jiwa tersebar di 30 propinsi yang sudah membentuk wujud MCCC.

“Muhammadiyah mencuaikan MCCC berkomitmen untuk mendukung jalan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi, ” tutupnya.

Menimbang Kebijakan Sekolah Dibuka Kembali

Menimbang Kebijakan Sekolah Dibuka Kembali

Akuratnews. com – Kemendikbud tetap berencana menggelar sekolah di tahun ajaran mutakhir. Direktur Jenderal Guru dan Gaya Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril meyakinkan bahwa tidak akan melakukan pengunduran tahun ajaran baru. Pihaknya masih mengkaji model pembelajaran apa yang akan diterapkan melalui daring ataupun tatap muka kembali. Pembukaan madrasah diutamakan untuk wilayah yang sudah dinyatakan bebas dari penyebaran virus corona. Pihak Kementerian menyontohkan di Korea Selatan telah melakukan kegiatan kembali setelah aman dari corona. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pelajaran.

Kebijakan ini adalah tindak lanjut atas rencana negeri untuk berdamai dengan corona. Kementrian Koordinator Perekonomian telah melakukan kajian awal. Kajian tersebut adalah arahan untuk menentukan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Dalam uraian tersebut direncanakan bahwa sekolah bakal mulai dibuka pada tanggal 15 Juni 2020. Pembukaan sekolah tarikh ajaran baru dilakukan dengan pasti menerapkan pembatasan jarak dan kaum penyesuaian.

Atas dialog kebijakan tersebut, sejumlah kalangan menyatakan pendapatnya. Peneliti di Pusat Pengkajian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Anggi Afriansyah berpendapat, membuka sekolah sangat berisiko. Pembukaan kembali sekolah tanpa memperhitungkan berbagai risiko hendak menambah penyebaran Covid-19. Apalagi bila anak yang harus menggunakan pemindahan publik. Di pihak lain, Kemenko PMK, Agus Sartono mengatakan awal kegiatan belajar di sekolah pada pertengahan Juli 2020 masih berisiko. Beliau mengatakan bahwa perlu membenarkan keamanan lingkungan siswa dan pendidik dari virus corona. Kebijakan mengambil kembali sekolah perlu memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik buat mencegah virus corona. Pembukaan sekolah yang paling realistis menurutnya ialah awal bulan Agustus.

Kekhawatiran juga dikemukakan oleh Pemangku Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Kiai Indonesia, Satriawan. Ia cemas bila siswa dan guru menjadi target covid-19 jika sekolah dibuka balik. Ia juga menyangsikan koordinasi Negeri Pusat dan Daerah yang terlihat tidak sinkron dalam penanganan corona. Satriawan menjelaskan bahwa Pembukaan madrasah harus disingkronkan dengan data urusan dan penyebaran corona di setiap daerah. Jangan sampai daerah yang masih dalam pengawasan diperbolehkan mengambil sekolah. Beliau juga menilai tersedia beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait pembukaan sekolah. Misalnya mengatur teknis penyelenggaraan PPDB serta infrastruktur pendukung terkait penanganan corona pada sekolah. Kekhawatiran juga dikatakan oleh orangtua calon murid yang dikutip dalam wawancara Youtube Najwa Shihab. Ibu Widyawati mengaku was-was memasukkan anaknya ke SD kelas satu sebelum kasus Covid-19 ini sudah benar-benar mereda.

Kebijaksanaan pembukaan sekolah kembali tentu kudu dilakukan dengan matang. Rencanya ini jika dilakukan tanpa pertimbangan lantaran dokter sebagai rujukan akan membawa petaka. Pasalnya menurut ahli dan PBB, virus corona ini telah bermutasi dan menjadi semakin ganas. Bahkan WHO menyatakan bawah mungkin virus corona tetap akan tersedia di muka bumi dalam masa maktu yang lama. Virus tersebut dapat menjadi endemi seperti virus DBD yang hadir musiman. Pemerintah perlu benar-benar mengkaji lagi kebijakan ini dengan sangat matang. Jangan sampai korban nyawa melayang karna salah urus pemerintah.

Tren kasus corona belum menjumpai puncaknya. Ahli biostatistik Eijkman Oxford, Iqbal Elyazar mengatakan bahwa kurva yang disampaikan pemerintah setiap harinya kepada publik bukanlah kurva epidemi yang sesuai standar ilmu. Pakar di Indonesia menyatakan kebingungan serta kesulitan melihat perkembangan kasus dengan sesungguhnya di dalam negeri. Taat ahli, kurva yang menurun belum tentu karna kasusnya menurun. Pemerintah dinilai tidak transparan masalah bukti jumlah pemeriksaan yang sudan dilakukan di lab di setiap daerah. Intensitas pemeriksaan dalam mendeteksi karakter yang positif terbilang rendah. Menyelaraskan keadaan di Indonesia dengan Korea Selatan tentu sangatlah timpang. Ruang kesehatan di Korea Selatan memasukkan urutan kedua dalam laman kedudukan Numbeo. com. Sedang Indonesia berkecukupan pada urutan ke-55. Tentu benar jauh membandingkan keadaan Korea Daksina dengan Indonesia. Sejak awal pandemi terjadi, Korea Selatan termasuk dengan paling sigap dalam menangani kesehatan warganya. Data yang transparan serta pelayanan yang baik sudan dijalankan di Korea Selatan.

Pemerintah perlu segera memastikan kalau virus corona ini telah betul-betul mereda sebelum kebijakan sekolah dibuka dilakukan. Jika pemerintah tidak mengingat saran dari para ahli maka akan semakin menegaskan bahwa Negeri adalah penguasa yang tidak kompeten dalam mengurus rakyatnya. Hadist Nabi tentang pemimpin Ruwaibidhah akan semakin terbukti. Rasulullah menegaskan bahwa bakal datang masa penuh penipuan. Bila seorang yang jujur malah didustakan, sedang pengkhianat malah dipercaya. Saat itu Ruwaibidhah akan berbicara. Ruwaibidhah adalah orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.

Lalu bagaimanakah penguasa Islam membuat kebijakan. Jika terkadang benar Presiden serupa tengan Khalifah Umar, maka kebijakannya pun seharusnya sama dengan Umar. Saat wabah terjadi di negeri Syam. Umar pun bermusyawarah dengen para sahabat yang ahli dari kaum Muhajirin dan Anshar. Kemudian Abdurrahman bin Auf yang datang terlambat mengatakan hadits Nabi tentang karantina. Khalifah Umar telah mengambil langkah yg sangat bijaksana. Pertimbangan Khalifah Umar adalah untuk menyelamatkan orang melimpah aga tidak dibinasakan oleh wabah. Begitulah seharusnya pemimpin sejati dalam Islam.

LazisNU Berhasil Himpun ZIS Ratusan Juta

LazisNU Berhasil Himpun ZIS Ratusan Juta

Bekasi, Akuratnews. com – Serah terima Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) keluarga besar Dewan Pengurus Bagian Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) kota Bekasi kepada Lazis NU kota Bekasi yang disaksikan tepat oleh ketua PCNU, KH Kota madinah.

Ketua DPC PKB kota Bekasi, H. Ahmad Ushtuchri mengatakan komitmen ini merupakan sebagai bentuk dukungan nyata PKB tanah air Bekasi kepada Nahdlatul Ulama

“Alhamdulillah sumbangsih PKB menggenapi perolehan Lazis NU menjadi 100 juta lebih dan sebuah hasil menggembirakan bagi Lazis NU dengan baru berumur 3 Minggu pada kota Bekasi. Semoga semua memperoleh keberkahan ramadhan, ” ujarnya, Kamis, (21/5/2020)

Lebih tinggi Ushtuchri yang juga anggota DPRD kota Bekasi mengatakan dukungan tersebut juga bagian dari keinginan pemimpin, kader dan simpatisan PKB untuk bersama sama dengan kekuatan civil society (NU) melalui Muker & LazisNU dalam menjalankan perintah Tuhan untuk bersedekah dan zakat dibulan yang mulia ini.

Ditambah lagi momentumnya sangat positif dimana hari ini semakin banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi akibat dampak Covid-19 serta belum mampu diketahui kapan akan berakhir. Oleh karenanya hal ini sekaligus menjelma ajakan PKB untuk membangun simpati sosial dan kesetiakawanan kepada masyarakat yang kurang beruntung.

Dengan diberlakukannya PSBB dalam pandemi Covid-19 ini semakin hari semakin banyak orang yang terkena buah, mereka yang tadinya hampir miskin (nearfour) sekarang menjadi miskin.

Ushtuchri berharap keadaan itu mengasah kepekaan kita bersama biar kita semua ingat dengan tetangga kiri dan kanan kita serta tentunya menjadi bagian dari amal ibadah ramadhan kita serta menjadi wasilah diampuninya dosa dan dilipatgandakan pahala atas perbuatan baik kita.

Nantinya ZIS itu akan disalurkan langsung untuk para mustahik yang berhak menerima zakat dan PKB kota Bekasi hendak terus memberikan kontribusinya untuk pengikut.

Mengakar Tahap Ketiga, ‘Peduli Jurnalis’ Sasar 100 Jurnalis Terdampak

Mengakar Tahap Ketiga, ‘Peduli Jurnalis’ Sasar 100 Jurnalis Terdampak

Jakarta, Akuratnews. com – Tahap ketiga gerakan ‘Peduli Jurnalis’ telah bergerak menyasar 100 jurnalis yang terdampak secara ekonomi akibat wabah Corona (Covid-19).

Sejak Selasa hingga Rabu (12-13/5), silih berganti para jurnalis mendatangi posko ‘Peduli Jurnalis’ di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan untuk mengambil paket sembako yang sudah disiapkan panitia.

Tenggat tahap ketiga ini, donasi dengan terkumpul sudah tercatat lebih lantaran 40 donatur, baik atas nama individu maupun lembaga.

Dan untuk tahap ketiga ini, Sahabat Kartini, Yayasan Bahira serta Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad  tercatat menjadi salah satu donatur.

M Taufik demi Pembina Yayasan Bahira menyebut, dirinya bersyukur anggota Yayasan Bahira punya rasa kepedulian tinggi, bukan hanya pada masa pandemi Corona (Covid-19) saja, bahkan sejak sebelumnya.

“Alhamdulillah teman-teman punya keunggulan, sehingga dapat menyalurkan bantuan. Kira-kira waktu lalu, kita datangi wilayah nelayan di Muara Baru. Suasana mereka sangat memprihatinkan, begitu juga dengan wartawan pun tidak lolos dari perhatian kami, ” perkataan Taufik di Jakarta, Selasa (12/5).

Selama masa pandemi Covid-19 ini, Yayasan Bahira & Sahabat Kartini pimpinan Rani Anggraini Safitri juga membagikan nasi kotak, beras dan sembako pada umum yang membutuhkan.

“Tidak semua cukup secara ekonomi, & tidak semua memiliki posisi baik. Jadi saat ini kita tak bisa pandang profesi. Wartawan pun banyak yang gajinya dipotong sebab perusahaan tidak kuat menggaji dengan penuh, ” papar Wakil Kepala DPRD DKI Jakarta ini.

Sesaat sebelum pembagian paket sembako pada Selasa (12/5), putaran ‘Peduli Jurnalis’ juga mendapat lawatan dari Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad beserta sang istri, Hana Hasanah yang juga merupakan pengurus Sahabat Kartini.

“Alhamdulillah saya bisa melihat langsung & menyerahkan bantuan ke Posko ‘Jurnalis Peduli’. Saya percaya teman-teman wartawan juga berlelah-lelah untuk membantu sesama wartawan dan masyarakat. Semoga kebaikan ini menjadi berkah untuk seluruh, ” kata Fadel Muhammad.

Dalam kunjungan ini, Fadel dan Hana menitipkan sejumlah sokongan berupa beras, minyak goreng, sabun dan makanan kaleng.

“Jumlah donasi yang kita siapkan bagi jurnalis terdampak Covid-19 juga terus meningkat setiap tahapannya. Tiba dari 75, 80, dan keadaan ini 100 jurnalis yang kita fasilitasi, ” ujar Ketua ‘Peduli Jurnalis, Andi Arif.

Ia menyebut, program ini sedang akan berlanjut sampai beberapa hari jelang dan setelah Idul Fitri 1441 H.

Setelah Sebelumya Dinyatakan Negatif, Dua Masyarakat Indramayu Positif COVID-19

Setelah Sebelumya Dinyatakan Negatif, Dua Masyarakat Indramayu Positif COVID-19

Indramayu, Akuratnews. com – Juru Bicara Gugus Suruhan Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Indramayu Deden Bonni Koswara mengatakan sesudah sempat dinyatakan negatif dari buatan swab pertama, dua warga ternyata diketahui positif terjangkit virus korona jenis baru itu.

“Hasil swab pertama negatif, sedangkan tes swab kedua pasien hasilnya positif, ” kata Deden dalam Indramayu, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020).

Deden menuturkan dua pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut dari Kecamatan Indramayu, berinisial S (41) dan S (51), semuanya laki-laki.

Sebelumnya, tinggi Deden, pasien tersebut sempat dinyatakan negatif COVID-19 berdasarkan tes swab pertama.

Kemudian tim medis kembali melakukan tes swab tenggorokan untuk kali kedua jawab memastikan status pasien.

“Pasien tersebut akhirnya dinyatakan meyakinkan COVID-19 setelah kami menerima buatan tes swab tenggorokan kedua anak obat S (41) dari Labkesda Jawa Barat pada Senin (11/5), ” ujarnya.

Deden mengambil kondisi pasien sekarang ini jalan dengan mendapat terapi dari tabib penanggung jawab untuk pemulihan kedudukan tubuh.

Selain pasien S (41), Gugus Tugas serupa mengumumkan bahwa pasien S (51) juga dari Kecamatan Indramayu dengan sebelumnya hasil swab pada tanggal 4 Mei 2020 dinyatakan negatif, berdasarkan hasil swab pada agenda 11 Mei 2020 dinyatakan membangun COVID-19.

“Dari ke-2 kasus tersebut setelah dikonsultasikan dengan dokter ahli, maka dapat disimpulkan telah terjadi kasus reinfeksi dengan dikarenakan sistem imunitasnya terganggu, laksana pada pasien lansia atau diabetes, ” katanya.

Netty: Pemerintah Jangan Ugal-Ugalan Membuat Kebijakan!

Netty: Pemerintah Jangan Ugal-Ugalan Membuat Kebijakan!

Jakarta, Akuratnews. possuindo – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-15 atau rapat terakhir pada Masa Persidangan III 2019-2020, pada Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020) petang.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Sebagian besar awak DPR mengikuti rapur secara bold.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah di dalam penanganan pandemi Covid-19 selama kuartal I 2020. “Saya prihatin dan sedih mengikuti rapat-rapat selama masa sidang kemarin. Sudahlah kesempatan berbicara terbatas karena rapat daring, mitra kerja dari pemerintah juga kurang sigap dan antisipatif dalam menjalankan program. Saya melihat kepanikan di sana sini, “tambahnya.

Oleh karena itu, dalam kwartal ke depan, ia berharap pemerintah lebih serius dan tidak ugal-ugalan dalam menerapkan kebijakan di tengah pandemi Covid-19. “Jangan ada lagi kebijakan yang ugal-ugalan. Pemerintah harus benar-benar serius dalam membuat kebijakan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di tengah serangan pandemi Covid-19, ” terang Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (12/05/2020).

Menurut legislator dri Fraksi PKS ini, kebijakan pemerintah selama ini tidak konsisten serta selalu membuat gaduh masyarakat. Ia mencontohkan wacana pemerintah yang hendak melonggarkan PSBB.

“Banyak kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, seperti yang ingin melonggarkan PSBB, membuka akses transportasi antar kota dan membolehkan warga di bawah 45 tahun bekerja. Padahal curva pandemi Covid-19 masih terus meningkat yang menandakan kita belum aman untuk melonggarkan PSBB, ” katanya.

Selain itu kebijakan aneh lainnya yang menjadi perhatian Netty adalah masalah Program Kartu Prakerja. Ia menilai program terkait adalah program yang tidak adil ke sebagian pihak serta sia-sia.

“Kartu prakerja tersebut program aneh dan tidak berpihak ke masyarakat kecil yang tidak bisa mengakses internet, padahal tersebut semua menggunakan uang rakyat. Dampaknya pun tidak jelas buat menambah income masyarakat yang terdampak Covid-19. Coba tanya ke lulusan pra kerja, bisa langsung kerja-kah mereka sekarang? Ini program buang-buang anggaran di tengah negara kesulitan uang untuk menyelamatkan rakyat, ” kata Netty.

Pemerintah dalam hal ini presiden, juga harus membuat skema bansos yang terkordinir dengan rapi. Netty meminta presiden turun mengorkestrasikan skema Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah direncanakan.

“Presiden harus turun mengorkestrasikan progran JPS agar bantuan dapat disalurkan dengan rapi serta merata. Jangan malah menimbulkan konflik di masyarakat karena data yang tidak valid dan jumlah bantuan yang tidak mencukupi kebutuhan, ” terangnya.

Sebagai penutup Netty mengatakan bahwa di masa reses yang panjang ini (13 Mei -14 Juni 2020), dia dan seluruh anggota DPR RI akan turun ke daerah pemilihan masing-masing. “Rakyat pasti bertanya dalam kami sebagai wakilnya tentang sengkarut persoalan bansos, BPJS, Kartu Pra Kerja, pelonggaran PSBB, pelarangan mudik dan lainnya. Rakyat butuh penjelasan. Bismillah. Semoga saya dapat memberikan jawaban yang menenangkan rakyat, saya harap saya dapat membantu meringankan beban hidup mereka semampu saya, inch katanya.

PPTQ Darul Fikri Sidoarjo Adakan Bagi-Bagi Sembako Terdampak Virus Corona

PPTQ Darul Fikri Sidoarjo Adakan Bagi-Bagi Sembako Terdampak Virus Corona

Sidoarjo, Akuratnews. com – Pandemi virus corona yang masih terus berlanjut telah menyulitkan kehidupan masyarakat. Kini, kelompok tidak bebas untuk beraktifitas pada luar rumah. Pemerintah juga sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Gembung (PSBB) dan menghimbau masyarakat untuk belajar dan bekerja dari panti.

Bagi sebagian bangsa himbauan pemerintah dan pemberlakuan PSBB tersebut berdampak sangat serius. Klub banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Para pengemudi ojek online juga mengalami penurunan secara signifikan jumlah pendapatan mereka. Begitupun secara anak-anak yatim dan para janda. Virus corona membuat kehidupan asosiasi menjadi semakin sulit.

Melihat situasi tersebut, PPTQ Darul Fikri Sidoarjo berinisiatif melakukan laku kemanusiaan dengan bagi-bagi sembako buat warga terdampak virus corona. Uswatun Khasanah selaku ketua panitia mengutarakan pembagian sembako dilakukan dengan menargetkan 130 warga Desa Sarirogo, Kabupaten Sidoarjo. Ke-130 warga itu, patuh Uswatun Khasanah meliputi para janda, kaum dhuafa, dan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus.

“Alhamdulilah. Kami lulus mengumpulkan donasi senilai 13 juta rupiah. Kami akan membagikan hasil donasi ini dalam bentuk sembako untuk masyarakat yang merasakan efek terbesar virus corona, ” jelas Uswatun.

Pembagian sembako dilakukan pada 13 Mei 2020 di campus SMPIT Darul Fikri Sidoarjo. Basuki Rakhmat selaku besar SMPIT Darul Fikri Sidoarjo memimpin langsung pembagian sembako dan menetapkan prosedur kesehatan selama pembagian semboko dijalankan dengan baik.

Supriyanto, salah satu warga Dukuh Sarirogo merasa senang dengan rencana pembagian sembako dari Darul Fikri. “Alhamdulilah, saya sangat gembira dengan adanya kegiatan Dafi Berbagi di tengah Pandemi ini. Sembako yang diberikan Darul Fikri sangat membatu saya dan keluarga, ” tutup Supriyanto.

Bingkisan Pahit Pandemi Covid-19 Itu Bernama Naiknya Lagi Iuran BPJS Kesehatan

Bingkisan Pahit Pandemi Covid-19 Itu Bernama Naiknya Lagi Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta, Akuratnews. com – Tanda mata pahit datang di tengah pandemi Corona (Covid-19). Alih-alih meringankan barang bawaan rakyat, pemerintah yang diwakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah kembali menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 kelak.

Kepastian kenaikan iuran tersebut berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke-2 Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp150. 000. Kelas II naik menjadi Rp100. 000 dan Kelas III menjadi Rp35. 000.

Tahu hal ini, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, itu merupakan kado pahit Presiden Jokowi saat masyarakat dihadapkan situasi dengan sulit saat ini akibat pandemi virus Corona.

“Pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial terhadap rakyat peserta mandiri. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi masa ini, ” kata Timboel pada Jakarta, Rabu (13/5).

Dikatakan Timboel, pemerintah tidak menghargai putusan Mahkamah Agung (MA) dengan sebelumnya membatalkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

“Putusan MA hanya berlaku 3 bulan yaitu April, Mei dan Juni 2020, setelah itu peserta status I naik lagi jadi Rp150. 000 per orang per kamar dan kelas II menjadi Rp100. 000, sementara kelas III disubsidi Rp 16. 500. Untuk tahun 2021 peserta kelas III Iurannya naik jadi Rp35. 000 jadi subsidi pemerintah menjadi Rp7. 000, ” paparnya.

Timboel menjelaskan peserta mandiri adalah gabungan masyakarat pekerja informal yang sangat terdampak ekonominya oleh Covid-19.

Tetapi Pemerintah dengan sepihak menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan tubuh kelas I dan II dengan tidak berbeda jauh dengan iuran sebelumnya yang mengacu pada Perpres 75.

Hal selaras juga ditegaskan anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Dia menilai pemerintah tidak memiliki empati kepada masyarakat.

“Masyarakat dimana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk mebayar iuran tersebut, ” ujar Taat, Rabu (13/5).

“Saya khawatir, dengan kemajuan iuran ini banyak masyarakat dengan tidak bisa membayar. Akibatnya, itu tidak mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan. Dampaknya bisa serius serta dapat mengarah pada pengabaian hak-hak konstitusional warga negara, ” terang imbuh Wakil Ketua Fraksi Kelompok Amanat Nasional (PAN) ini.

Maka itu, dia sangat menyesalkan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Bagian 82 Tahun 2018 tentang Cagaran Kesehatan.

Dia juga sepakat melihat pemerintah terkesan tak mematuhi putusan MA yang menghapuskan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Sejak awal, saya menduga pemerintah hendak berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru. Melahirkan Perpres baru tentu jauh bertambah mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA, ” tandasnya

“Dan uniknya lagi, iuran untuk bagian III baru akan dinaikkan tarikh 2021. Pemerintah kelihatannya ingin membawa pesan bahwa mereka peduli masyarakat menengah ke bawah, ” tambahan mantan Ketua Umum PP Muda Muhammadiyah ini.

Ditambahkannya, pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020. Dengan begitu, kata dia, tersedia masa dimana pemerintah melaksanakan putusan MA mengembalikan besaran iuran pada jumlah sebelumnya yaitu Kelas I sebesar Rp80 ribu, Kelas II sebesar Rp51 ribu, dan Bagian III sebesar Rp25, 500.

“Artinya, pemerintah mematuhi vonis MA itu hanya 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan sedang, ” pungkasnya.