Jakarta, Akuratnews. com – Sejumlah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) & Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Pesantren Indonesia menolak hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 yang diselenggarakan lewat virtual pada 28-29 Oktobet 2020. Pasalnya Munas tersebut tidak lulus atau cacat hukum karena penuh melanggar AD/ART organisasi.

“Munas II IPI tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai modus AD/ART organisasi, ” kata Ketua DPW Prov. Aceh, Tgk. Sayid Abdulloh Alydrus lewat releasenya dengan diterima redaksi, Sabtu (30/10)

Munas itu sendiri sebelumnya dilaporkan sudah tidak singkron & menjadi polemik oleh para pengelola DPP dan DPW karena dianggap melanggara AD/ART namun akibat segelintir orang yang punya kepentingan munas tetap dipaksakan.

“Munas tersebut secara hukum tidak memiliki legitimasi karena tidak sesuai AD/ART dan banyak DPW (Sumut, Sulsel, Sulut, Maluku, Lampung Dll) & DPC tidak memberikan suaranya, mengikuti tidak mengetahui adanya Munas Melalui Virtual, ” ungkapnya.

Sementara itu, Rahmat Sholeh dengan juga menjabat sebagai Sekretatis Bagian Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pondok Indonesia (DPP IPI) mengungkapkan kejadian yang sama terkait Munas IPI Ke-2 2020, namun ia pula menjelaskan bahwa sebenarnya periodesasi pengurus DPP itu massa purnanya selasai sampai 2021 bukan 2020, ” jelasnya.

Ia selalu mengungkan bahwa baru pertama kala ada dalam sejarah penyelanggaran Musyawarah Nasional (MUNAS) dengan tidak mempunyai atau tanpa ada Ketua Umum, Pasalnya pasca Ketua Umum DPP IPI mundur dengan alasan kesehatan tubuh, ia telah menunjuk Plt Ketum dari unsur Waketum yaitu KH. Muslish Basori oleh karena semacam sebab beliau mengundurkan diri.

“Jika kita faham pola seharus yang kita lakukan pasca mundur nya Ketum adalah memeriksa Plt jika mundur cari plt sampai Munas diselenggarakan karena Plt. Ketua Umum adalah sebagai Penanggung Jawab Munas bukan malah menyelanggarakan Munas tanpa Plt. Ketua Ijmal, ” jelasnya.

Rahmat menilai akibat adanya kekosongan Kedudukan Ketua Umum, ada sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungn & itu terbukti pas Munas dengan tetap dilaksanlan, ” ungkapnya.