Jakarta, Akuratnews. com – Peraturan (UU) Cipta Kerja yang pusat menjadi polemik dalam pembahasan serta pemutusannya di tingkat DPR, tumbuh informasi akan ditandatangani pada 28 Oktober 2020 mendatang. Dalam rencananya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja. Demikian halnya yang disampaikan Kepala Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam keterangan tertulisnya.

Di Jakarta, ulah akan melibatkan puluhan ribu pekerja dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi dan Istana, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 November 2020.

“Sebelumnya saya mengucapkan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin, ” introduksi Said Iqbal.

KSPI memperkirakan, Presiden akan menanda tangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29 – 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.

Pada saat pemberian berkas judicial itulah, buruh melangsungkan aksi nasional dengan tuntutan supaya Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menodong Presiden untuk mengeluarkan Perpu buat membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

“Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi & 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi pada Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh, ” sirih Said Iqbal.

Selain itu, KSPI juga akan melangsungkan aksi nasional serempak di 24 propinsi pada tanggal 9 awut-awutan 10 November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai metode UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.

Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9-10 November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan imbalan minimum 2021.

Dijelaskan Said Iqbal, aksi nasional itu serempak dilakukan di 24 propinsi dan melibatkan 200 kab/kota, kurun lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga bakal dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan lain-lain.

“Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya itu adalah aksi anti kekerasan ‘non violence’. Aksi ini diselenggarakan dengan terukur, terarah dan konstitusional. Kesibukan tidak boleh anarkis dan harus damai serta tertib, ” pungkasnya.