Surabaya, Akuratnews. com – Direktur Utama (Dirut) PT Papua Putra Mandiri, Henock Setiawan meminta Presiden Joko Widodo menegur PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

Permohonan yang dilayangkan melalui kuasa hukumnya, Ir Eduard Rudy Suharto SH MH, bersama Nyoman Yudha Subastiyan SH, Fendi Septi Riyanto SH MH itu, lantaran perusahaan asuransi dengan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, tak kunjung melakukan putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal 31 Juli 2013.

Menurut Eduard Rudy, selain PT Jasindo masih ada tiga perusahaan lain yang tidak mengindahkan vonis MA, yakni PT Viktoria Internusa Perkasa, PT Vinici Inti Lines dan
PT Gemilang Bahtera Utama.

“Jadi vonis MA itu sudah lebih lantaran tujuh tahun dan sudah berdaya hukum tetap. Tapi para terhukum belum juga membayar segala kewajibannya sesuai putusan MA tersebut, ” ungkap Direktur Bejana Law Firm itu, Selasa (16/2/2021).

Dengan tidak segera dilaksanakannya vonis MA tersebut, lanjut Eduard, maka akan menjadi preseden buruk pada era Pandemi ini, bila BUMN mempersulit dunia usaha, dengan tidak patuh terhadap putusan MA.

“ Bagaimana rakyat Indonesia pada umumnya dan juga pelaku dunia usaha mau percaya pada pemerintah, sementara BUMN nya tunggal tidak patuh dan taat patokan bahkan mengabaikannya, “ kata Eduard.

Masih kata Eduard, sebagai bentuk tanggungjawab dan setia atas putusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, seharusnya bagian terkait segera menghentikan operasional tengah para pihak yang terhukum.

“ Bilamana hal tersebut diabaikan, maka klien kami sebagai pihak yang dirugikan, akan menempuh langkah hukum lebih lanjut, secara melakukan upaya gugatan kepada Penyelenggara Pemerintahan, terkait lalainya keempat Perseroan terbatas tersebut, dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung. Bahkan kami tidak segan-segan akan memohon kepada Bapak Presiden Jokowi ataupun Mengadu ke DPR RI, agar segera mengabulkan evaluasi, atas ketidak patuhan BUMN terhadap sebuah putusan peradilan dengan sdh Incracht, ” tambah Eduard.

Perlu diketahui, urusan ini bermula dari PT. Papua Putra Mandiri (penggugat) yang hidup dibidang kontraktor/ perdagangan umum, memiliki kepercayaan Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga/Balai Besar Pengamalan Jalan Nasional yaitu Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Pembangunan Bulevar dan Jembatan Sorong berupa Bagian Pembangunan Jalan Sorong-Mega (MYC) daripada tanggal 22 Mei 2009 datang dengan tanggal 30 September 2009.

“ Proyek ini bukanlah yang pertama kali, sebab klien kami sudah diberikan kepercayaan untuk pembangunan jalan dan jembatan (fasilitas umum) di Papua, ” ujar Eduard saat ditemui dalam Surabaya, Selasa (16/2/2020).

Dalam pelaksanaan pembangunan jalan itu dibutuhkan material berupa batu split, untuk pengaspalan/ pengerasan yang harus didatangkan dari Palu Sulawesi Pusat, karena kualitas batu split di daerah Sorong tidak memenuhi standart.

Penggugatpun membeli sundal split di Palu, Sulawesi Tengah sebanyak 2. 000 meter mengupas dengan harga Rp450. 000. 000, 00 (empat ratus lima persepuluhan juta rupiah). Untuk sampai pada Sorong, Penggugat menggunakan jasa angkutan/tambang.

Penggugat dan Tergugat I membuat perjanjian yakni harus mengantarkan batu split yang telah dibelinya dari Palu ke Dorong pada tanggal 11 Juli 2009 (berangkat dari Palu) sampai 19-20 Juli 2009 (tiba di Sorong), dengan sewa tambat sebesar Rp500. 000. 000, 00 yang telah dibayar Penggugat sebesar Rp375. 000. 000, 00 dan sisanya sejumlah Rp125. 000. 000, 00 hendak dibayar setelah batu split muncul di Sorong, Papua Barat.

“Apabila Tergugat I menikmati keterlambatan/mengingkari perjanjian tersebut di arah, maka sesuai kesepakatan Tergugat I dikenakan denda sebesar Rp15. 000. 000, 00 (lima belas juta rupiah)/harinya yang ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2009, ” terang Eduard.

Penggugat juga menggunakan jasa asuransi PT Jasindo, untuk menjamin bila batu tersebut mengalami kebobrokan, hilang atau total loss only, dan sebagainya, maka PT Jasindo membayar kerugian/kewajiban pertanggungan tersebut pada Penggugat sebesar Rp1. 000. 000. 000, 00.

Dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan, yakni kurang ajar split itu tidak dikirimkan, dengan alasan kapal Tug Boat Hebat dan Tongkang Arena 189 terdampar karena cuaca buruk.

“ Penggugat telah berulang kali minta kalau tidak bisa mengirim batu split tersebut maka Penuntut minta dikembalikan saja uang profesional dan harga batu Penggugat dari Para Tergugat, namun tidak sudah dihiraukan, ” imbuh Eduard.

Akibatnya, proyek yang dikerjakan penggugat dihentikan karena diputus oleh pihak instansi terkait.