AKURATNEWS – Penjelasan Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom terkait polemik 75 personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinilai tidak tepat.

Praktisi hukum, Henry Indraguna misalnya. Ia menegaskan, sebagai organisasi umat yang seharusnya memiliki tugas dan kegiatan mengurusi keumatan, PGI telah sepatutnya memahami atau pelajaran hal mana yang seharusnya diurusi dan tidak. Apalagi jika sampai berperilaku serta bertindak layaknya seperti politisi atau pengamat.

“Begitu juga dengan personel KPK yang didampingi sebab kuasa hukumnya juga sudah sepatutnya memahami dan keahlian bahwa PGI bukanlah juru bicara politisi yang dapat dijadikan sebagai pendukung mereka serta sengaja diframing untuk memperjuangkan kepentingannya, ” ujar Henry di sela-sela Peringatan Keadaan Lahir Pancasila, Selasa (1/6).

Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini kembali mengingatkan, kalau memang pegawai KPK beserta kuasa hukumnya merasa tidak puas atas hasil TWK tersebut, seharusnya pegawai KPK dengan kuasa hukumnya sampai ke Mahkamah Agung (MA).

“Harusnya ke MA, lalu mengajukan tes materil terhadap peraturan KPK Nomor 1/2021 tersebut. Bukannya malah mendatangi PGI, sebab kedatangan sebagian pegawai KPK dengan kuasa hukumnya ke PGI secara hukum ialah kedatangan yang keliru, lengah kamar dan salah tempat, ” jelas Henry dengan juga Ketua PPK Kosgoro 1957 ini.

Ia menjelaskan, perubahan UNDANG-UNDANG KPK untuk kedua kalinya, berdasarkan UU 19/2019 dengan pada pokoknya menggariskan kalau status KPK merupakan lembaga penyelenggara negara yang mewujudkan seluruh pegawai KPK statusnya juga diubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sehingga secara adat, status seluruh pegawai KPK beralih menjadi ASN & untuk melaksanakan UU No 19/2019 atau dengan logat lain untuk melaksanakan pengalihan status seluruh pegawai KPK yang sebelumnya bukan sebagai ASN menjadi ASN, ” urainya.

“Jika hasilnya, ternyata terdapat sebagian dari pegawai KPK dengan tidak memenuhi syarat TWK, maka tidak tepat mendekati PGI dan tidak langsung juga bagi Ketua Umum PGI menyampaikan statemen-statemen ke publik tanpa paham secara hukum, ” pungkas Henry.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PGI Gomar Gultom akan menyurati Kepala Jokowi untuk segera mengambil tindakan penyelamatan KPK. Gomar menilai ada upaya pelemahan tubuh lembaga antikorupsi itu dengan memberhentikan 75 penguasa yang tidak TWK.