Surabaya, Akuratnews. com – Masbuhin, memprotes keras vonis bersalah terhadap dirinya yang ditetapkan oleh Sidang Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Permufakatan Indonesia (Peradi) Jatim.

Menurutnya apa yang diputuskan DKD Peradi ini penuh kejanggalan dan ada dugaan unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baiknya sebagai advokat.

“Saya menduga ada pihak-pihak yang secara sistematis untuk merusak profesi dan kehormatan beta sebagai advokat melalui fitnah & pencemaran nama baik saya dalam berbagai media, ”kata Masbuhin, Selasa (16/11/2020).

Selain itu, ia mempermasalahkan statement dari kepala DKD Peradi Jatim, Pieter Talaway, yang menudingnya menjadi kuasa dasar direksi Sipoa sejak 6 Februari 2019.

“Pada agenda 6 Februari 2019, Masbuhin menjelma Pengacara Direksi Sipoa yang menjadi Tersangka dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang. ”ujar Masbuhin menirukan pernyataan Pieter, yang dimuat disalah satu media cetak harian.

“Pernyataan yang tidak disertai bukti, tendensius, dan saya duga untuk mengiring opini kepada seluruh orang (melalui) media masa biar kehormatan Saya sebagai Pengacara menjadi rusak. ” tegas Masbuhin.

“Kalau saudara Pieter Talaway bisa membuktikan bahwa (tanggal 16 Februari 2019 Masbuhin menjadi Pengacara Direksi Sipoa yang menjadi Simpulan dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang), Saya menyatakan bahwa hamba tidak akan banding dan mau pensiun jadi Advokat, ” pengakuan Masbuhin.

Diakui Masbuhin, Direksi Sipoa memang pernah memberi kuasa kepadanya pada tanggal enam Februari 2019, tepatnya 8 keadaan sebelum perkara sipoa diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, tepatnya dalam 14 Februari 2019. Saat itu status hukum direksi Sipoa sudah jadi Terdakwa di Pengadilan.

“Isi, maksud dan tujuan kuasa Sipoa kepada saya ialah agar nantinya kalau putusan Direksi Sipoa berkekuatan hukum tetap, aku diminta untuk mengambilkan aset-aset Sipoa yang disita, dan dikembalikan pada para konsumen dan klien kami sebagai bentuk refund dan pertanggungjawaban Sipoa kepada seluruh konsumennya, ” tandas Masbuhin.

Tatkala, Kuasa hukum Masbuhin yakni Purwanto menambahkan, ada tiga poin yang janggal dalam putusan DK Peradi yakni menelantarkan klien, bermain perut kaki dan tidak ada koneksi.

Menurut Purwanto, di dalam memutus perkara ini DK Peradi tidak independen, tidak solutif serta tidak profesional. Sebab, apabila ada laporan penelantaran ke DK terpaut penelantaran klien maka harus dilihat juga pencapaian kerja yang dilakukan.

“Kalau setiap karakter menyatakan menelantarkan tapi hasil kegiatan sudah terpenuhi apa yang jadi persoalan, ” ujar Purwanto.

Purwanto sangat menyayangkan status SDM yang ada di DK Peradi ini, terlebih lagi adanya benturan kepentingan dalam penanganan mengenai ini.

Yakni, salah satu anggota DK Peradi yakni Yusron mempunyai isteri yang masih kepala assosiate dan yang bersangkutan dengan membuat pengaduan ini.

“Padahal Yusron ini yang menghantam 131 konsumen yang dulu kliennya Masbuhin. Ini sangat syarat secara kepentingan. Saya sudah berungkali mengingatkan hal itu, tapi tidak sudah didengarkan, ” ujarnya.

Kejanggalan kedua terkait menelantarkan konsumen, menurut Purwanto hal itu benar relatif karena apabila ada 900 orang dan ada salah satu, salah dua atau salah tiga menyatakan telah ditelantarkan padahal buatan telah dicapai maka harusnya tersebut ditolak oleh DK Peradi.

“Maka harusnya DK Peradi ini diisi oleh orang dengan bersih, independen dan mengerti apa itu etika, ” ujarnya.

Seperti diketahui, DKD Peradi menjatuhkan putusan pemberhentian sementara semasa 12 bulan kepada Masbuhin.

DKD Peradi juga melarang Masbuhin berpraktek sebagai advokat semasa ia diberikan sanksi.