Jakarta – Dewan Pengurus Wilayah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) DKI Jakarta & Bali secara resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 Oktober 2020. Kedua DPD ini menggugat terbitnya Akte pendirian ASITA bertarikh 2016 dengan menurut mereka merupakan tidak tentu.



Asrul, mewakili DPD DKI Jakarta menyatakan bahwa mereka baru selalu mengetahui adanya akte pendirian ASITA 2016 pada Februari kemarin. Padahal selama ini organisasi ASITA dengan menjadi payung kepengurusannya adalah ASITA dengan akte notaris tahun 1975 yang berdiri sejak 1971. Temuan menjadi polemik hingga ke ranah hukum karena ASITA 2016 mengambil aset dan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh ASITA 1971.

Kisruh ini semakin di dalam setelah ASITA 2016 mencopot dan membubarkan kepengurusan DPD DKI Jakarta dan Bali, ujar Asrul. Ia menilai pencopotan dan pembubaran itu sebagai tindakan yang tidak saha. Pasalnya, keputusan tersebut dikeluarkan oleh organisasi yang tidak legal. Menanggapi hal tersebut, DPD DKI Jakarta dan Bali akhirnya melayangkan gugatan ke pengadilan pada Kamis (01/10/2020).

Sahlan M. Taat selalu kuasa hukum mereka di gugatan ini menyatakan bahwa pendaftaran gugatan telah dilakukan secara online dalam keterangan resminya kepada tubuh media, Jumat (2/10/2020).

Saleh mengatakan DPD ASITA DKI Jakarta dan DPD ASITA Bali yang berdiri berdasarkan akta pendirian No 170 Tahun 1975 sudah mengajukan gugatan perdata perbuatan melayani hukum kepada saudara Asnawi Bahar, Nunung Rusmiati, Misto Leo Faisal, Yuliandre Darwis dan Notaris Khanief.

Lanjutnya, bahwa nama-nama tersebut digugat karena sebagai pendiri dan sebagai notaris yang mengasaskan perkumpulan dengan mengambil nama serta aset ASITA pada 2016. “Kami menuntut kerugian materiel dan immateriel sebesar Rp 30 miliar, ”pungkasnya.

“Kami selaku pengaruh hukum ingin menguji secara Kaidah di Pengadilan tentang keabsahan Keterangan Pendirian Baru No. 30 Tahun 2016 dengan Akta Pendirian No. 170 Tahun 1975 dan perlu diketahui gugatan ini semata lengah untuk menghindari perdebatan yang tidak terarah dan berkepanjangan maka perlunya untuk di uji secara hukum”, Ungkap Sahlan M. Saleh, SH.

Dan Selain itu, menurut Abdul Fakhridz, SH. MH Selaku kuasa hukum yang tergabung Advokat Dan Pengacara Sahlan M. Saleh, SH Dan Rekan mengantarkan agar pihak manapun tidak memakai nama ASITA.

Adanya gugatan Kami ini, Di mohon tidak menggunakan nama ASITA sebab masih dalam sangketa pengadilan datang ada keputusan tetap”, kata Abdul Fakhridz, SH.

Apalagi Ia juga berharap kepada Pemerintah Pusat dan Daerah tidak melibatkan ASITA baik di tingkatan DPP maupun DPD karena masih dalam sangketa dan apabila ada pihak yang melakukan kegiatan mengatasnamakan ASITA akan dilakukan upaya hukum bertemu dengan ketentuan hukum yang sahih