Medan, Akuratnews. com – Badan Akuntabilitas Publik Jawatan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BPD DPD RI) mengapresiasi kinerja Negeri Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terkait tindaklanjut Ikhtisar Hasil Penyeliaan Keuangan Semester (IHPS) I 2020 BPK RI. Sebanyak 91 dari 121 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sudah berhasil ditindaklanjuti Pemprov Sumut.

Menurut Pengantara Ketua III BAP DPD MENODAI Zainal Arifin yang datang bersama-sama tiga senator lainnya, Willem TP Simarmata, Muhammad Fadhil Ramli dan Maya Rumantir, kerja keras tersebut perlu diapresiasi. Walau begitu, dia juga mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya benar secara administrasi, tetapi juga penggunaan perkiraan yang tepat sasaran.

“Tindak lanjut rekomendasi dari BPK sudah di atas rata-rata, tersebut sangat positif dan perlu kita apresiasi. Ke depannya, tentu kita harapkan tidak ada lagi temuan-temuan dari semua Pemda, bukan hanya Sumut dan yang lebih istimewa tepat dalam menggunakan anggaran sehingga masyarakat merasakan pembangunan yang jelas, ” kata Zainal, saat rapat dengar pendapat tindak lanjut IHPS I 2020 BPK RI dalam Aula Tengku Rizal Nurnid, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (4/2/2021).

Berdasarkan keterangan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, ada 121 rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK RI di Pemprov Sumut yang terdiri dari 97 temuan tata laksana dan 24 temuan kerugian daerah. Pemprov Sumut telah berhasil menindaklanjuti temuan tersebut dan menyelesaikan 71 temuan administrasi dan 20 temuan kerugian daerah.

“Untuk administrasi kita sudah menindaklanjuti 73, 19% sedangkan untuk temuan kerugian daerah sudah 83, 3%. Sampai 12 Februari ada 4 temuan yang sedang dalam proses, kita segera menyelesaikan ini, ” logat Edy Rahmayadi, didampingi Staf Ulung Bidand Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Agus Tripriyono & Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar.

Sejumlah temuan administrasi di Pemprov Sumut tersebut, menurut Edy Rahmayadi, salah satunya terkait situasi gawat di Covid-19 di bulan Maret 2020. Namun, di awal tahun 2021 Pemprov Sumut mampu menyelesaikan 73, 19% temuan administrasi BPK.

“Bulan Maret dinyatakan darurat, kita semua kebingungan tatkala peralatan kesehatan untuk mengantisipasi Covid-19 harus tersedia. Akhirnya ada honorarium yang administrasinya masih kurang langsung, tetapi itu sekarang kita selesaikan, ” jelas Edy.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Awak Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut Yono Andi Atmoko menekankan semua Pemda memiliki Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten. Dengan begitu pengelolaan keuangan wilayah akan bisa lebih baik ke depannya.

“Semua Pemda di Sumut sudah memiliki APIP, namun baru 4 Pemda dengan sudah mencapai level 3 lengah satunya Sumut, yang lain masih di level 2. Selain itu juga gunakan aplikasi yang kita sediakan untuk pengelolaan keuangan, Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Letak 3 Pemda yang belum memakai ini, ” katanya.

Selain meminta keterangan kepada Pemprov Sumut, BAP DPD RI juga meminta keterangan Ikhtisar Hasil Pemeriksa Keuangan Semester I 2020 pada Pemko Medan, Pemko Siantar, Pemkab Sergai, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Taput dan Pemkab Tapteng. Turut siap pada rapat dengar pendapat ini Pj Walikota Medan Akhyar Nasution, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor dan Bupati Sergai Sukirman, serta OPD terkait