Jakarta, Akuratnews. com – Mantan Menteri BUMN zaman SBY, Dahlan Iskan menilai bahwa UU Ciptaker yang diprotes keras mahasiswa serta buruh justru tidak merugikan pekerja. UU tersebut dinilainya merugikan sistem serikat buruh yang kepentingannya tergerus UU Ciptaker ini.

“Saya selalu mengutarakan bahwa RUU Cipta kerja, ialah RUU yang sangat menguntungkan Pengusaha dan Buruh/Pekerja, tapi tidak menguntungkan bagi beberapa pihak. Salah satunya adalah Organisasi Buruh, “ujarnya di keterangan tertulis yang kami dapat (11/10)

Dahlan Iskan juga menambahkan bahwa tujuan dibuatnya UU Ciptaker ini murni buat kepentingan Buruh. Imbas UU tersebut membuat Serikat buruh tidak mampu lagi menjadikan buruh sebagai bahan kepentingan elite serikat buruh.

“Ini murni untuk hajat organisasi buruh, sama sekali tidak ada kerugian bagi buruh. Buruh yang selama ini jadi pokok bagi organisasi buruh dalam melangsungkan berbagai tindakan yang selain merugikan buruh juga merugikan perekonomian negara, kini tidak lagi bisa mereka jadikan objek, “tambahnya

Selanjutnya Dahlan Iskan yang pernah menjadi Dirut PLN juga mengisbatkan, UU Ciptaker berfungsi untuk mengembalikan fungsi buruh sebagai pencari nafkah keluarga bukan sebagai tentara dari serikat buruh.

“Buruh bukan lagi “anak buah” dan “tentara” Organisasi buruh. RUU itu mengembalikan porsi buruh sebagai karakter yang bekerja mencari nafkah untuk memperjuangkan keluarga, buruh bukan teristimewa menjadi tentara dan anak bahan organisasi buruh untuk melaksanakan relevansi organisasi buruh, “tegasnya

Terakhir Dahlan Iskan menjabarkan pasal-pasal mana di omnibus law UU Ciptaker yang membuat kewenangan konsorsium buruh dicabut, sehingga serikat pekerja tidak bisa menjadikan buruh wujud mereka lagi.

“Pertama Dalam Kesepakatan pengaturan dan penentuan pengupahan, keterlibatan Organisasi Buruh DIHAPUS, sehingga mereka tidak bisa sedang ikut campur dalam urusan kata sepakat upah antara buruh dan pengusaha.

Karena selama itu mereka adalah pihak yang kala merusak kesepakatan tersebut (Pasal 91)

Kedua Organisasi pekerja sudah tidak boleh lagi mengoper buruh untuk melakukan ini dan itu sehingga mengganggu jam kerja buruh. Selama ini buruh laksana anak buah dan tentara Organisasi Buruh.

Mereka kudu patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Organisasi buruh. Tindakan tersebut sangat merugikan buruh dan Pengusaha. RUU ini mengembalikan lagi pekerja sebagai buruh bukan tentara ataupun anak buah Organisasi buruh (Pasal 93)

Ketiga di urusan Pengupahan Nasional, Organisasi Buruh adalah pihak yang sangat merugikan karena mereka tidak mewakili buruh seluruh Indonesia dan terkesan mendesak, karena selalu dengan pengerahan kala dalam merumuskan sistem pengupahan nasional.

Dalam RUU Membentuk kerja, kewenangan Organisasi Buruh pada MERUMUSKAN kebijakan Pengupahan yang bakal ditetapkan oleh pemerintah, DICABUT!

Kini Organisasi buruh hanya diberi peran untuk memberikan saran dan pertimbangan saja, tidak lagi ikut merumuskan. Jadi tidak ada lagi pengerahan-pengerahan masa dan kengototan yang merugikan buruh dalam mengikat upah.

Sehingga perumusan pengupahan itu bisa berjalan secara normal tanpa ada kesan pemaksaan. Pemerintah tahu mana yang utama yang akan diputuskan sehingga tidak merugikan pengusaha dan buruh (Pasal 98)

Keempat pola buruh dalam keanggotaan di Mahkamah Nasional tidak lagi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Begitupun buat keanggotaan organisasi buruh di Provinsi dan kabupaten/Kota, tidak lagi diangkat dan diberhentikan oleh kepala kawasan.

Sehingga tidak teristimewa merasa mereka adalah penentu & yang berjasa atas kehidupan pekerja. Ini yang membuat buruh alhasil mau tidak mau menjadi tentara dan anak buah organisasi buruh. Karena merasa diperjuangkan, padahal tersebut merugikan buruh sendiri dan tetap ekonomi negara. (Pasal 98)

Peran Organisasi Buruh di Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja DICABUT! Pemutusan Hubungan kerja dilakukan cuma berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha serta buruh.

Tidak boleh lagi ada campur tangan dibanding Organisasi Buruh. Karena banyak terjadi ketika pengusaha dan buruh telah sepakat, Organisasi buruh yang tidak sepakat dan melakukan berbagai cara sehingga ujung-ujungnya masalah menjadi panjang dan buruh yang dirugikan.

Kalau buruh yang dirugikan, Organisasi buruh angkat tangan. Banyak terjadi seperti itu. Selain itu peran organisasi buruh dalam permufakatan dengan Pengusaha DICABUT! Jadi tidak ada kewenangan Organisasi buruh buat melakukan perundingan dengan Pengusaha. (Pasal 151), “pungkasnya.