Jakarta, Akuratnews. com – Pasca konferensi Pers yang digelar Universitas Indonesia mengenai kasus diskusi BEM UI #PapuanLivesMatter mengundang banyak pertanyaan dan pandangan. Salah satu Mantan Duta Tidak kecil Indonesia untuk Kolombia Michael Manufandu, mengatakan terselenggaranya acara diskusi #PapuanLivesMatter merupakan hak masyarakat pada kebijakan pemerintah mengenai kebebasan berpendapat, namun terdapat peraturan dan etika publik sebagai ukuran agar masyarakat sopan santun dalam tutur kata dan memberikan pendapat yang mempunyai nilai realistis.

“Universitas Indonesia dengan berbagai perangkat pimpinan / rektornya mempunyai kewenangan untuk meraih produk mahasiswa yang bagus, bernilai tinggi, dan berkarakter. Memang perlu dipertanyakan, banyaknya pelanggaran pada pokok tersebut. Perlunya teguran, peringatan, sanksi dan lain-lain, agar dapat mengevaluasi diskusi yang menyebabkan dampak yang meluas di ranah publik. Contohnya, adanya diskusi atau seminar yg dinilai mengandung unsur berbeda pendapat yang ekstrim, ” ungkapnya

Untuk itu, keteraturan, hierarki, prosedur, dan metode perlu diterapkan oleh organisasi yang di usung BEM UI.

“Universitas Indonesia mempunyai aturan berlaku, untuk membina mahasiswa. Organisasi BEM URINARY INCONTINENCE harus berjalan sesuai aturan, di dalam setiap organisasi harus ada hierarki. Universitas Indonesia memberlakukan aturan tersebut dan akan menekankan kembali kepada BEM UI. Keteraturan, hierarki, prosedur dan metoda akan diberlakukan sesuai ketetapan terlebih pada BEM UI. Kebebasan berpendapat harus diatur agar tidak menyalahi aturan yang berlaku, ” jelasnya

Pihaknya menekankan kepada Universitas bagaimana pimpinan Universitas memberikan reward dan abuse bagi organisasi BEM UI yang telah menyelenggarakan acara tersebut. Jika pimpinan universitas melihat adanya pertentangan, akan diberikan sanksi tersendiri. Kebebasan akademisi harus berpikir realistis berpikir bagaimana dampak yang akan terjadi. Pimpinan harus melihat bagaimana ke depan dampak tersebut, sebagaimana acara yang sama.

Sementara itu, Cudry Sitompul, S. L., M. H., Dosen Fakultas Hukum, mengatakan terselenggaranya acara diskusi #PapuanLivesMatter dinilai peran pembicara tidak mewakili beberapa pihak, sehingga acara tersebut tidak komprehensif. Acara tersebut bukan dapat diterima untuk mewakili Universitas Indonesia.

“Tema yg diangkat oleh BEM UI berkaitan dengan hukum yang bersifat tidak bersifat apartheid, mengenai hak-hak manusia. Pemerintah tidak melakukan seperti yang dibicarakan dalam diskusi tersebut. Pandangan opini seseorang tertentu berkaitan dengan isu diskusi yang missleading, bukan benar pemerintah melakukan tindakan kekerasan ke papua. Hal tersebut sebatas tindakan hukum yang dilakukan pemerintah menangani Papua, ” ungkapnya.

Sayang sekali BEM UI mengadakan diskusi yang isinya bukan ada kaidah ilmiah, rujukan-rujukan, dan teori-teori. Hal tersebut yang disampaikan harus ada ilmunya, sehingga tidak membawa dampak buruk terhadap instansi dan publik. “Dikarenakan diskusi sebatas pendapat pribadi dan bukan tutorial ilmiah, substansi tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya dan perlu diteliti. Hal tersebut dapat menjadi fitnah bagi Pemerintah yang cenderung membawa isu rasisme yang dilakukan pemerintah, ” ujarnya

Mahasiswa UI tidak seharusnya melakukan pembahasan tersebut tanpa ada dasar-dasar serta metodologi ilmiah. Diskusi adalah kebebasan pendapat, atau biasa disebut kebebasan akademik dalam lingkup universitas. Jika hal tersebut adalah kebebasan akademik harusnya membawa hal ilmiah serta metodologinya. Kalau seperti diskusi yang lalu, berarti hanya sekedar orasi mahasiswa.

Selain tersebut, Amelita Lusia, M. Si, Kepala Biro Humas dan KIP USER INTERFACE, mengatakan BEM UI sudah mengajukan perizinan untuk mengadakan acara diskusi #PapuanLivesMatter, namun surat baru diterima Direktorat Mahasiswa pukul 11. 00 WIB dan kegiatan dilaksanakan pada pukul 19. 00 WIB. Pihak Dirmawa sudah memberikan saran berdasarkan narasumber yang terlihat hanya satu pihak perlu dievaluasi, untuk mengikuti sertakan pihak pro dan kontra sehingga acara terselenggara dengan baik. Namun, acara tersebut tetap berlangsung sesuai jadwal. Pihak Dirmawa sudah memberikan tanggapan namun tidak ada lagi komunikasi dengan pihak BASTANTE UI.

“Ketika diskusi publik hanya ada narasumber satu pihak maka perlu dievaluasi pekerjaan tersebut, agar tidak terjadi professional dan kontra di masyarakat / ranah publik. Diskusi yang benar perlu ada perbedaan pendapat, sehingga tidak seperti diskusi #PapuanLivesMatter. Perlu ada pembanding dari pihak professional dan kontra, ” ujarnya

Sanksi yang diberikan untuk BEM UI akan dipertimbangkan oleh civitas akademika, sehingga membuat efek jera kepada mahasiswa.

Menanggapi hal tersebut Wawan Hari Purwanto, Deputi-VII BIN, mengatakan yakni kasus rasialisme di Indonesia bukan bisa disamakan dengan yang ada di Amerika, hal tersebut tidak ada kaitannya. Perlunya melihat situasi dengan proporsional, kasus Papua juga sudah selesai di ranah PBB. Mengkritisi tidak bermasalah, namun yang sudah di sahkan tidak perlu dipermasalahkan kembali.

Dalam dasarnya pemerintah Indonesia telah membangun wilayah Papua dengan kecepatan tinggi dan infrastruktur yang lebih benar. Produk objek vital nasional lalu sarana prasarana sudah ditujukan tuk masyarakat Papua.

“Opini publik yang terus diusung perlu dipertimbangkan dengan baik, harus mengikuti aturan dan jangan sampai melanggar. Institusi UI sudah seharusnya memahami hal tersebut untuk mengadakan suatu diskusi, harus diimbangi dengan kedua sisi pro dan kontra bukan hanya satu sisi, ” ungkapnya

Saat ini kita menuju ke masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Solusi untuk pembangunan Papua ke depan untuk tampil lebih menarik dan mensejahterkan penduduk Indonesia.