Jakarta, Akuratnews. com – Bak batil bersambut, opsi reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Jokowi dalam Wasit Kabinet 18 Juni lalu langsung disambut baik sejumlah pihak.

Direktur Eksekutif Center for Budjet Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi misalnya, ia menyatakan setuju dengan niat Jokowi melakukan reshuffle kabinet lantaran gagal menghadapi pandemi Covid-19. Karena itu, Uchok mengusulkan kepada Presiden untuk segera melayani reshuffle kabinet.

“Saat ini, rata-rata kinerja para gajah jelek banget alias jeblok, ” kata Uchok di Jakarta, Senin (29/6).

Uchok tahu ada menteri jarang terdengar suaranya dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Kusangka kena Covid-19, ternyata masih sehat tapi tidak sedia bicara, ” seloroh Uchok

Ia juga mengingatkan, jawab segera meningkatkan performa kinerja negeri, presiden segera melakukan reshuffle.

“Tidak usah mengancam-ancam bakal reshuffle. Langsung saja reshuffle, ” tegasnya.

Menurut Uchok, sejumlah menteri layak diganti.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan yang dianggap tidak memiliki konsep penanggulangan Covid-19. Selain itu, Menkominfo juga perlu diganti.

“Kementerian Keuangan pula harus diganti. Pergantian ini penting agar pasar makin percayaan secara Indonesia. Selain itu, Menteri Keuangan sekarang kerja sangat lambat, sebab Sri Mulyani masih trauma dengan kasus Century, ” tandas bekas pendiri LSM Fitra ini.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyebut, ada 12 menteri lainnya yang harus direshuffle Jokowi.

“Jangan hanya mengancam, tapi reshuffle kabinet harus segera dilakukan. Kabinet Presiden Jokowi sekarang semakin loyo dan tak terarah, baik dalam upaya penegakan hukum, pembangunan sosial maupun ekonomi, ” tegas Neta.

Dicontohkannya, di saat Jokowi membuktikan listrik gratis di tengah pandemi Covid-19 terhadap pemakai golongan kecil, tapi listrik kelompok atas malah melonjak harganya.

“Jika dicermati, kasus listrik inikan sebuah tamparan yg memalukan Jokowi. Selain itu, di saat minyak negeri harganya melorot, tapi harga BBM Indonesia tetap stabil. Semua itukan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah seakan tidak terarah, ” ucap Neta.

Ia menilai, kalau pemerintah ingin berlari kencang bersamaan diterapkannya konsep the new biasa, pergantian kabinet harus dilakukan Jokowi. Konsep dan slogan the new normal hanya omong kosong sama jika menteri-menteri kabinet Jokowi tentu loyo.

Harapan Jokowi akan ada terobosan baru di pemerintahan periode keduanya dengan dimunculkan anak-anak muda milenial di kabinet, ternyata gagal total. Tak ada satu pun terobosan baru dari para menteri Jokowi di tengah pademi Covid-19. Semua seakan ngumpet mengikuti perintah di rumah saja, padahal dlm kondisi pademi Covid-19 Jokowi perlu pemikiran yang mampu membantunya dengan maksimal. Minimal mendirikan konsep terobosan di bidangnya masing dan begitu wabah Covid 19, kementeriannya bisa berlari kencang.

“Ini yang terjadi malah, jika tidak bersembunyi, para menterinya justru membuat hal kontroversial dengan memicu kegaduhan di tengah klub, ” tegasnya.

IPW menyoroti, dari 12 menteri Jokowi yang patut kena reshuffle, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki salah satunya. Pasalnya, di sedang kegoyahan ekonomi global, Kementerian Koperasi dan UKM harusnya bisa berada di depan menggerakkan ekonomi kaum lewat terobosan UKM.

Kemudian Menkumham yang membuat keonaran dengan melepaskan ribuan narapidana, Menpora dan Menteri Pariwisata tak terdengar suaranya, Menteri Perdagangan untuk mengatasi mafia perdagangan gula saja tidak berdaya, Menaker mengijinkan TKA China masuk di tengah pademi Covid-19.

“Lalu Mensos tidak mampu mengkoordinasikan Bansos, Menteri Kominfo tak jelas kiprahnya di sedang kebingungan Jokowi menghadapi pademi Covid-19, Menteri Perhubungan tak muncul semasa pelarangan mudik bisa jadi karena persoalan kesehatan, Menteri Perindustrian tidak terdengar kiprahnya, Menteri BUMN tak jelas fungsi dan kontribusinya di membangun BUMN sebagai daya bawa ekonomi di tengah pademi Covid 19, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selalu memunculkan kontroversial yang memicu kegaduhan, ” perkataan Neta.

Pademi Covid-19 ini dikatakannya harus menjadi paksa bagi Jokowi untuk mengevaluasi menterinya agar ke depan bersamaan debgan diterapkannya the new normal pemerintahan Jokowi bisa berlari kencang membuat negeri ini.