AKURATNEWS – Korporasi merupakan salah satu dasar ekonomi yang terdapat di Indonesia. Tidak heran, Negeri demikian sangat mendukung kelanjutan korporasi yang ada pada Indonesia, untuk terus memelihara keberlangsungan ekonomi negara. Perannya cukup eksklusif, seperti mengambil lapangan kerja, menambah penerimaan negara melalui pajak serta membantu roda produksi pemerintah berupa barang dan jasa.

Mekanisme rekan yang selalu berkembang arah dasar kebutuhan dasar, menjadikan para korporasi besar menjalankan diri untuk melakukan inovasi pada produk yang dijual. Akibatnya timbul suasana dengan kompetitif antar pelaku Korporasi untuk dapat ‘unjuk gigi’ di depan masyarakat demi konsumen. Slogan ‘supply and demand’ menjadi kredo bagi Korporasi untuk dapat semakin aktif di muka pasar.

Perlombaan mengaduk-aduk pasar yang dilakukan sebab Korporasi, merupakan pemantik untuk bagi keberlangsungan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia, semasa dalam batas koridor norma tertentu dengan tidak menerbitkan persaingan usaha yang tidak sehat. Namun, terdapat bagian lain yang amat kurang terlihat oleh pelaku konsumen, yaitu menyoal ‘sisi gelap’ Korporasi terhadap kepedulian zona sekitar usahanya.

Pencemaran lingkungan, penebangan alas secara liar dan pengucilan sampah limbah yang tak didasari dengan amdal (analisis dampak lingkungan) adalah serangkaian peliknya insiden kerusakan lingkungan hidup, yang tidak pas hanya dibahas dalam dunia akademik atau diskusi-diskusi tertentu saja.

Padahal terdapat kasus konkret yang terjadi di lapangan. Jadi contoh kasus lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, merupakan kerusakan lingkungan yang terjadi sebab kesalahan pengeboran yang dilakukan oleh Korporasi Swasta terbatas yaitu Lapindo Brantas Inc yang saham keseluruhannya dimiliki oleh PT Energi Mega Persada Tbk, perusahaan yang terafiliasi dengan Group Bakrie.

Akibatnya lebih dari 3 (tiga) kecamatan dengan total 4 (empat) desa, belum lagi daerah lainnya, yang harus masuk akibat semburan lumpur itu. Adapun total korban disinyalir mencapai 45 ribu spirit, dengan total kerugian secara menyeluruh mencapai Rp 3, 8 Trilliun. Walaupun begitu, Lapindo Brantas Inc telah membayar kewajiban hutangnya, dengan tentunya dengan dana talangan dari Pemerintah yang bermula dari APBN.

Kegiatan revitalisasi yang dikerjakan oleh Pemerintah terus dijalankan melalui anggaran APBN dengan alokasi anggaran sekitar Rp. 340 Miliar pada tarikh 2020 lalu. Namun sayangnya, ingatan dan dampak dengan diberikan bagi kawasan sekitar dan masyarakat masih teringat amat sekarang,

Contoh kasus Lumpur Lapindo yang terjdi di Jatim, seyogyanya merupakan cerita mungil dari serangkaian banyak isu kerusakan lingkungan hidup oleh Korporasi di Indonesia. Lantas, setidaknya terdapat pendekatan yuridis yang dapat dilakukan buat dapat memahami pertanggunjawaban patokan Korporasi yang melakukan keburukan terhadap lingkungan hidup. Sehingga persamaan dimata hukum taat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat terealisasikan.

Kala Sanksi Pidana Bagi Korporasi

Sebelumnya, Korporasi yang dimaksud di tulisan ini, mengacu di pengertian secara etimologis dengan berasal dari kata “corporatio” . Maka corporaptio sebagai sebutan benda, berasal dari prawacana kerja yakni “corporare” yang dipakai banyak orang pada periode abad pertengahan. Corporare tunggal berasal dari kata “corpus” yang berarti badan. Sajipto Rahardjo menyimpulkan bahwa pranata yang dimaksud adalah awak yang diciptakan secara dasar atau lebih dikenal sebagai badan hukum.

Sementara itu, Mahkamah Gede sebagai institusi yang menyelenggarakan fungsi yudisial, telah menyerahkan defnisi secara normatif yuridis berdasarkan Pasal 1 nilai 1 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Metode Cara Penanganan Perkara Aksi Pidana Oleh Korporasi, kalau Korporasi adalah kumpulan karakter dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan asas maupun bukan badan asas.

Berbeda secara manusia yang memiliki karakter alamiah sebagai naturlijk person , memiliki kehendak untuk berbuat dan berakal. Sebaliknya, Korporasi sebagai badan hukum (rechtspersoon) lebih bersifat pasif, berbeda laksana manusia. Walaupun banyak yang mengartikan badan hukum adalah subjek hukum buatan bani adam yang memiliki kehendak cocok seperti manusia. Tetapi KUHP yang berlaku sekarang, tak ada memberikan penjelasan terpaut kedudukan Korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sehingga hal ini membedakan pertanggungjawaban pidana dari Korporasi itu sendiri.

Pertanggungjawaban pidana bagi Korporasi dapat mendasari pada 2 (dua) prinsip atau asas yang adalah penyerapan dari asas yang terdapat pada kaidah patokan perdata yaitu, strict liability dan vicarious liability . Strict liability atau disebut jadi pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab yang tidak mempunyai keharusan untuk membuktikan semacam ‘kesalahan’. Sedangkan vicarious liability adalah pertanggungjawaban pengganti, yang berarti majikan atau karakter yang memberi perintah ialah penanggungjawab utama dari tanduk atau buruh atau karyawan, pada asas ini ditekankan pada aspek hubungan kegiatan.

Kedua dasar diatas telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tarikh 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Strict liability tercantum pada Pasal 88 UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009, bahwa “Setiap orang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatan menggunakan B3 menghasilkan dan/atau membandingkan limbah B3, dan/atau dengan menimbulkan ancaman serius kepada lingkungan hidup bertanggung pikiran mutlak atas kerugian dengan terjadi tanpa perlu pembuktikan unsur kesalahan”, selain itu masih terdapat di Pencetus 35, Pasal 116 bagian (1) UU Nomor 32 Tahun 2009.

Adapun pada vicarious liability , tercatat dalam Pasal 116 bagian (2) UU Nomor 32 Tahun 2009. Selain mampu menjadi sandaran dalam tahu aspek pertanggungjawaban pidana, ke-2 asas ini dapat diterapkan juga untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi pada Korporasi terkait yang memiliki indikasi melanggar beberapa ketentuan pasal a quo lebih dari. Dengan konteks gugatan kelakuan melawan hukum.

Penerapan kedua asas lebih dari dapat mengesampingkan asas tidak pidana tanpa kesalahan, meskipun masih banyak sebagian para-para ahli yang masih meributkan soal itu. Namun, kejadian ini dapat menjadi kelakuan solusi yang efektif bagi para penegak hukum untuk dapat melakukan pemidanaan kepada Korporasi yang melakukan aksi pidana lingkungan hidup.

Implikasi yang terjadi, secara tidak langsung mau berdampak pada aspek pengesahan di persidangan, apabila secara leterlijk , memahami esensi dari kedua asas tersebut sebagai sepadan pertanggungjawaban yang tidak menetapkan dibuktikan lagi oleh Penuntut, dalam konteks pidana bermakna Jaksa Penuntut Umum.

Karena sebagaimana kita tahu, pembuktian dalam kondisi tindak pidana lingkungan tumbuh cukup kompleks, dengan membabitkan bukti ilmiah (scientific evidence) dalam proses pembuktiannya, belum lagi bukti yang asing sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 184 KUHAP yang turut dihadirkan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat keterangan, untuk dapat membuktikan apakah Korporasi tersebut melakukan tindak pidana dan kesalahan ataupun tidak.

Sebab karena itu, instrumen asas seperti  kedua asas diatas pada pokoknya dapat sikap solutif untuk dapat meminta pertanggungjawaban hukum Korporasi dalam menjalankan usahanya, dengan patah pucuk mengindahkan aspek lingkungan tumbuh pada kawasan sekitarnya. Peristiwa ini bertujuan untuk membentengi hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup dengan baik, sebagaimana yang termaktub pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. ***