Jakarta, Akuratnews. com semrawut Libur panjang menyambut HUT RI Ke-75, bakal memberi ketenangan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Di tengah Pandemi COVID-19 yang memproduksi perekonomian menjadi lesu. Tentu selalu, termasuk dompet rakyat ikut-ikutan lesu.

Khusus pekerja dengan gajinya di bawah Rp5 juta sebulan, pemerintah sudah menetapkan adanya dana bantuan pendapatan sebesar Rp600 ribu per bulan. Bantuan itu disediakan untuk 4 bulan, totalnya menjadi Rp2, 4 juta.

Sesuai rencana, dana bantuan Rp2, 4 juta ini, dibayarkan sekaligus saat perayaan HUT Independensi RI Ke-75 yang jatuh di hari ini (Senin, 17/8/2020). Selain dana bantuan pendapatan, pemerintah selalu mengalokasikan bantuan untuk pengusaha kecil berupa dana cash senilai Rp2, 4 juta. Jumlah pengusaha kecil yang bakal disawer negara tersebut mencapai 12 juta orang.

Dari laman Setkretariat Kabinet (Setkab), subsidi Upah Pekerja & Bantuan Modal UMKM merupakan Imbalan HUT RI Ke-75 dari pemerintah. Di mana, subsidi upah sebesar Rp600 ribu per bulan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per kamar, dan bantuan kepada 12 juta UMKM masing-masing Rp2, 4 juta

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, kausa kedua program stimulus perekonomian bagi pekerja dan pelaku UMKM kelanjutan pandemi Covid-19 ini, sebagai hadiah dari dalam rangka HUT kemerdekaan Indonesia ke-75. “Anggaran subsidi gaji Rp37, 74 triliun kami siapkan, ini harus diluncurkan di Agustus, jadi hadiah ulang tahun MENODAI dari pemerintah bagi rakyat, ” papar Budi, Sabtu (15/8/2020)

Ia menjelaskan, pemerintah semenjak awal sudah menyiapkan program BSU kepada 15, 75 juta gaya kerja formal untuk kuartal III Dan kuartal IV. Subsidi yang diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan dibagikan kepada karyawan ataupun pekerja bergaji dibawah Rp600 seperseribu selama 4 bulan. “Alasan diluncurkannya program subsidi gaji ini karena banyak pekerja di sektor formal tidak terkena PHK, namun sebab kondisi perusahaan sulit, akhirnya dirumahkan atau gajinya dipotong, inilah kita coba buat programnya, ” ujarnya.

Menteri Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki bilang, biaya bantuan tersebut mulai dicairkan pada 17 Agustus 2020. “Jadi ini semacam hibah modal kerja untuk UMKM yang belum pernah memiliki atau menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan (unbakable), persisnya mau diberikan ke pelaku usaha mikro nantinya, ” ujar Teteb dikutip dari kompas. com, beberapa waktu lalu.

Namun, harap maaf, tidak semua masyarakat mempunyai atas bantuan tersebut. Ada syarat-syarat yang musti dipenuhi. Yakni:
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Punya Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul. Biasanya lewat ketua UMKM
4. Bukan ASN, anggota TNI/POLRI, mengikuti pegawai BUMN/BUMD.

Teten menjelaskan, nantinya, pelaku usaha mau diidentifikasi dan diusulkan oleh Lembaga Pengusul. Lembaga pengusul ini antaranya Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan kabupaten/kota.

Atau, diusulkan juga sebab koperasi yang telah disahkan jadi badan hukum. Atau Kementerian/Lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terekam di OJK, dan Lembaga Distributor Program Kredit Pemerintah yang berisi atas BUMN dan BLU.

Lalu setelah itu, keterangan yang berhasil dikumpulkan akan diverifikasi layak atau tidak menerima tumpuan tersebut. “Data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Departemen Koperasi dan UKM bersama Kemenkeu dan OJK, ” kata Teten.

Mengenai teknisnya, dijelaskan Teten, apabila pelaku usaha mikro, benar-benar layak mendapatkan bantuan tersebut. Dananya ditransfer langsung ke rekening masih-masing. “Jadi nanti dana Rp2, 4 juta itu akan dikirim langsung by name by address ke si penerima dan ini akan dipakai untuk modal kegiatan mereka, ” ucapnya.

Pemerintah juga merencanakan pencairan pemberian bantuan sebesar Rp2, 4 juta kepada 12 juta pelaku daya mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pencairan dananya pada saat atau sesudah perayaan HUT Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UMKM melakukan verifikasi data pelaku UMKM yang akan mendapat bantuan sebesar Rp2, 4 juta.

Katanya, keterangan yang akan digunakan dari bahan pemerintah dan perbankan. Bantuan sejak pemerintah tersebut diperkirakan diberikan era atau sesudah peringatan HUT MENODAI. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperlancar usaha UMKM, misalnya untuk uang muka (down payment/DP) pembelian motor atau membayar cicilan motor. “Motor ini bisa digunakan klub untuk menunjang usaha sehingga bisa bayar cicilan motor dan bisnisnya menjadi semakin berkembang, ” cakap Sri Mulyani.