AKURATNEWS. COM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia tengah mencari jalan tingkatkan akses informasi servis publik melalui pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

Hal tersebut dikemukakan Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Pas Kemenkumham Heni Susila Wardoyo saat sambutannya pada Sosialisasi Pengelolaan SIPP di Kanwil Kemenkumham Yogyakarta pada Kamis (3/6) lalu.

“Pengelolaan pelayanan publik lantaran hulu ke hilir sedang harus terus ditingkatkan. Karena itu tata kelola SIPP masuk dalam target kemampuan Kemenkumham tahun 2021”, ucap Heni dalam keterangan tercatat yang diterima Akuratnews. com, Sabtu, (5/6).

Mendukung itu, Kemenkumham terbitkan pedoman tentang Pengelolaan SIPP pada 31 Maret 2021 lalu. Tujuanya entri bahan seluruh satuan kerja dalam Kemenkuham ke dalam aplikasi SIPP.

“Pada akhir triwulan kedua, saya menargetkan seluruh unit utama, Kanwil, dan UPT telah rampung mengisi layanan publiknya di SIPP” jelas Heni.

SIPP, dengan dapat diakses di laman www.sipp.menpan.go.id, merupakan pusat informasi layanan publik terintegrasi sebab seluruh kementerian dan institusi yang dikembangkan oleh Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sejauh ini, kata Heni, laman tersebut masih dalam tahap pengisian data oleh masing-masing kementerian dan lembaga.

SIPP  yang resmi terbentuk sejak tahun lalu diharapkan oleh pemerintah dapat siap pusat data (database) segenap pelayanan publik di Indonesia, kata Heni.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017, tujuan SIPP adalah terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif

Serta terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan umum, dan tercegahnya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan terbuka.

Situs dengan dirilis pada 2020 itu dimaksudkan dapat menjadi database seluruh pelayanan publik pada Indonesia dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurut Heni, berkembangnya SIPP ini tidak bisa diamanatkan kepada Kementerian PAN-RB semata, melainkan butuh peran mengikuti seluruh kementerian dan institusi mulai dari pusat maka daerah di seluruh Nusantara.

“Karena tersebut, berhasil tidaknya SIPP ada di tangan kita beserta, ” jelas Heni.

Karena lanjutnya, secara adanya SIPP, masyarakat diharapkan dapat mengetahui segala keterangan pelayanan publik yang dibutuhkan, mulai dari nama servis, lokasi, persyaratan, prosedur, hingga biaya.

Tengah itu, Kepala Bagian Servis Advokasi Hukum (LAH) Kemenkumham Deswati menyatakan bahwa pengelolaan SIPP mempunyai dasar norma yang kuat.

Diantaranya Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyajian Publik, Peraturan Pemerintah Bagian 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Publik, Permen PAN RB No. 13 Tarikh 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPPN, dan Pedoman Menteri Hukum dan HAM Bagian No. M. HH. 07. 05 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyelenggaraan SIPPN.

Deswati menekankan pada para peserta bahwa SIPP adalah bagian dari melahirkan pengawasan dan partisipasi klub yang efektif, terlebih karena SIPP juga terhubung dengan LAPOR! di dalam aplikasinya.

“SIPP selain dimanfaatkan oleh masyarakat, pula dapat dimanfaatkan oleh pimpinan karena SIPP menampilkan bukti sebagai dasar pengambilan kecendekiaan terkait pelayanan publik, tahu persebaran pelayanan publik, dan mengukur kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dari macam layanan yang diinput, ” jelas Deswati.

Sebelumnya, pemerintah sudah memiliki aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, (LAPOR! ), yang berjalan semenjak 2013.

LAPOR! adalah hilir dari pelayanan publik di Indonesia karena jika masyarakat memiliki perkara, aspirasi, atau pengaduan terpaut pelayanan publik, bisa disampaikan melalui aplikasi tersebut.