Jakarta, Akuratnews. com- Ketua JPKL Roso Daras menyayangkan penjelasan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin yang seakan menggugat pihak BPOM. Menurut Roso Daras, keputusan BPOM buat melabeli kemasan plastik No. 7 seperti galon berjalan ulang Polikarbonat, dan kemasan makanan dan minuman lainnya, yang mengandung zat BPA untuk tidak dikonsumsi sebab usia rentan yaitu bayi, balita dan ibu hamil sudah tepat.

Menurut Peraturan BPOM Cetakan 31 Tahun 2018 tentang Label pangan olahan. Secara Rahmat Tuhan Yang Sungguh Esa Kepala Badan Pengelola Obat dan Makanan: Mempertimbangkan: a) bahwa pemberian etiket pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi yang betul dan jelas kepada umum tentang setiap produk bertabur olahan yang dikemas pra membeli dan/atau mengonsumsi bertabur olahan.

Namun menurut SNI 3553 – 2015 Air Mineral dengan merupakan revisi SNI 01- 3553-2006 Air minum di kemasan Standar ini dirumuskan dengan tujuan salah satunya adalah:
1. Menyimpan kesehatan dan kepentingan konsumen
2. Menjamin perniagaan pangan yang jujur & bertanggung jawab.

Jadi upaya BPOM buat memberi label pada paket plastik No. 7 sesuai galon guna ulang Polikarbonat dan kemasan makanan dan minuman lainnya yang menyimpan zat BPA sudah bertemu aturan. Bahkan sesuai keterangan SNI Air Mineral. Selalu sesuai peraturan BPOM no 31 tahun 2018. Selain itu negara maju bagaikan, Canada, negara bagian Amerika, Austria, Belgium, Denmark, Perancis, dan beberapa negara Eropa lainnya telah melabeli paket BPA bahkan melarang sedikit pun penggunaan kemasan plastik No. 7 Polikarbonat yang menyimpan zat BPA.

Rencana adanya labelisasi di dalam kemasan plastik No. tujuh yang mengandung zat BPA bukannya tergesa – tergesa-gesa, akan tetapi cenderung lemah. Sebab segala hal yang menyangkut kesehatan konsumen apalagi buat bayi, balita & janin harus disegerakan karena demi melindungi bayi serta anak- anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi menyangkut tawaran pelabelan pada galon guna ulang agar tidak dikonsumsi bayi, balita dan pokok hamil juga sudah disampaikan kepada Kemenperin.

” JPKL sudah berkirim surat ke Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau & Bahan Penyegar Kemenperin. Akan tetapi jangankan dibalas,   dikabari bahwa surat tersebut sampai aja tidak. Pejabat tersebut  seakan tidak tune in terhadap bidang dengan dihadapi, terkaget-kaget dengan semangat langkah BPOM yang sigap.

Pejabat itu juga Tidak mengikuti jalan di masyarakat dan mendaftarkan perkembangan dunia kesehatan dengan berkaitan dengan bahan dasar untuk keperluan industri, dengan dimana saat ini sedang dikaji peraturan pelabelan kepada kemasan plastik yang mengandung zat BPA. Apalagi pada beberapa negara maju Eropa, Amerika dan Asia telah mengatur ketat zat BPA ini. Selain itu telah berbagai pihak yang mendesak BPOM agar melabeli galon guna ulang sehingga tak dikonsumsi oleh bayi, balita dan ibu hamil, sebab dapat mengganggu kesehatan dikemudian hari” ungkap Roso Daras.

Menurut Roso Daras, pemberian label di kemasan plastik dengan tanda No. 7 yang menyimpan zat BPA, hampir serupa seperti yang sudah dilakukan pada produk susu padat manis dan produk rokok.

“Jadi tanpa menyikapi terlalu berlebihan seolah JPKL meminta menarik ataupun melarang peredaran kemasan plastik dengan kode No. 7 yang mengandung zat BPA dari peredaran. Konsumen Cuma menginginkan adanya label peringatan konsumen yang informatif, ” tandas Roso Daras.

Selain itu, masing – masing pihak berjalan sesuai tupoksi-nya masing porakporanda masing. BPOM memang sebagai  regulator.
Tidak ada yang salah apa yang akan diputuskan BPOM. BPOM terdiri orang – karakter yang kapabel untuk mengurus peredaran obat – obatan, makanan dan minuman, tetap sudah dipertimbangkan secara sampai.

Selama ini  BPOM juga melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan ilmuwan  peneliti unggul untuk langkah – bagian yang harus dilakukan.

” Jadi aku melihat  Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin yang tidak  mengikuti dengan seksama, metode usulan pelabelan sudah lama, dan bukan oleh JPKL saja yang menyuarakan, ” tutur Roso Daras.