Sinjai, Akuratnews. com – Besar Satgas Korsupgah  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Wilayah IV Sulawesi Selatan, Niken Ariati menyampaikan bahwa masih ada pemerintahan di daerah yang belum mencapai 100 obat jerih tingkat kepatuhan dalam penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pemangku Negara (LHKPN).

Niken menyebut, dari 10 pemerintah kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Sinjai.

Menanggapi hal itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai, A. Adeha Syamsuri zaman dikonfirmasi menyampaikan bahwa segenap pejabat eselon II dan III yang ada pada lingkup Pemkab Sinjai sudah melaporkan LHKPN dengan benar waktu.

“Pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Sinjai tercatat Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Sinjai serupa sudah melaporkan LHKPN, ” tulisnya melalui pesan whatsApp, Jumat (2/4/2021).

Namun kata Adeha, penguasa yang dimaksud oleh KPK belum melaporkan LHKPNnya adalah dua orang pejabat yang telah pensiun di akhir Desember 2020 lalu.

“Ada dua pejabat eselon III yang sudah pensiun pada akhir Desember dan belum melaporkan LHKPNnya. Jabatannya adalah Sekretaris Camat, dan satunya lagi Kepala Bidang (Kabid), ” jelasnya.

Menindaklanjuti situasi tersebut, pihaknya sudah memberikan kepada yang bersangkutan agar segera melaporkan laporan kekayaaannya.

“Jadi purnawirawan yang bersangkutan tetap harus melaporkan LHKPNnya, walaupun telah lewat dari tanggal 31 Maret 2021 kemarin. Tersebut sudah kami sampaikan kepada yang bersangkutan, ” tutupnya. ***