Jakarta, Akuratnews. com semrawut Pemerintah memulai modus pengumpulan data dan pelacakan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss.

Peristiwa tersebut disampaikan Menteri Hukum serta HAM (Menkumham) Yasonna Laoly usai DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Imbang Balik dalam Masalah Pidana Jarang Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss untuk menjadi UU dalam konvensi paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7).

“Langkah selanjutnya tentu kami akan membuat tim dan duduk bersama-sama dengan Bareskrim, Kejaksaan, KPK, serta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan asset tracing (pelacakan aset, red. ), ” kata Yasonna usai wasit paripurna.

“Kita pula nantinya akan bekerja sama dengan pihak Swiss untuk membuka serta meminta data-data yang ada. Dengan dasar hukum ini, kita telah melakukan hal tersebut, ” imbuhnya.

Yasonna juga mengisbatkan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss sebelum UNDANG-UNDANG tentang Perjanjian Bantuan Hukum Imbang Balik dalam Masalah Hukum Timbal Balik dalam Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss benar tetap bisa dilacak dan disita oleh negara.

“Bagusnya, UU ini bersifat retroaktif. Oleh karena itu, seluruh kejahatan fiskal, pencucian kekayaan, atau apa saja yang berlaku sebelum perjanjian ini bisa lestari kita lacak, ” tutur Yasonna.

Yasonna juga memberikan bahwa pemerintah terus mencoba mengatur perjanjian Bantuan Hukum Timbal Pulih (Mutual Legal Assistance/MLA) serupa dengan negara-negara lain sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional.

“UU kali ini kan khusus antara Swiss dengan Indonesia. Sebelumnya, kita juga sudah mengikat konvensi Bantuan Hukum Timbal Balik dengan Rusia, Iran, dan sejumlah negeri lain, ” ucap Yasonna.

“Kita akan teruskan peristiwa ini. Misalnya dengan Serbia, meskipun belum ada perjanjian ekstradisi dan MLA, tetapi Serbia sudah mengajukan draft dan akan kita telaah tahun depan setelah pandemi Covid-19 ini berakhir, ” imbuhnya teristimewa.

Adapun UU dengan mengatur tentang MLA dengan Swiss ini merupakan buah dari jalan panjang yang dilakukan pemerintah Nusantara. Pembicaraan dirintis pada 2007 masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersemuka Presiden Konfederasi Swiss Micheline Calmy-Rey di Istana Negara, Jakarta.

Ketika itu, Calmy-Rey sepakat dengan ide pemerintah Indonesia & Swiss yang bekerja sama mengembalikan aset koruptor di negara itu.

Pembicaraan kembali dilakukan pada 2010 saat Presiden Konfederasi Swiss Doris Leuthard berkunjung ke Indonesia, namun lantas redup kelanjutan berbagai hambatan, termasuk teknis pengembalian aset dan ketatnya aturan perbankan di Swiss.

Permufakatan kembali hidup di era tadbir Presiden Joko Widodo dan perundingan pertama pun digelar pada 28-30 April 2015 di Bali.

Delegasi Indonesia kala tersebut diketuai Direktur Hukum Internasional serta Otoritas Pusat yang kini menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Ijmal Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Perut tahun berikutnya, tepatnya pada 30-31 Agustus 2017, digelar perundingan kedua di Bern, Swiss.

Barulah pada 4 Februari 2019 Menkumham Yasonna Laoly dan Gajah Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter mengesahkan perjanjian MLA Indonesia-Swiss dalam pertemuan di Bernerhof, Bern, Swiss.

Saat membacakan pendapat simpulan Presiden atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Imbang Balik Dalam Masalah Pidana Kurun Indonesia dan Swiss pada Wasit Paripurna DPR, Yasonna menyebut pengesahan RUU itu menjadi UU bakal meningkatkan efektivitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional meliputi tindak pidana korupsi, pembersihan uang, dan tindak pidana fiskal.

“Perjanjian ini juga memuat fitur-fitur penting yang pantas dengan tren kebutuhan penegakan kaidah sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan tindak pidana dengan dihadapi kedua negara, ” katanya.

“Penyelesaian kasus aksi pidana transnasional ini tidak gampang. Hal ini berbeda dengan pengerjaan kasus tindak pidana dalam teritorial negara. Pencegahan dan pemberantasan aksi pidana transnasional memerlukan kerja persis bilaterlal dan multilateral, khususnya pada bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan, ” ujar Yasonna.

Semoga setelah disahkan oleh karena itu UU, upaya pengejaran aset buatan tindak pidana yang disimpan dalam Swiss ini nyata adanya.