AKURATNEWS – Kepala Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi menyayangkan masih digunakannya nama Komnas Perlindungan Anak (PA) sebab pihak Arist Merdeka Sirait dalam melakukan advokasi terkait kasus yang terjadi pada anak.

“Sejak 2016 kita sudah daftarkan, patenkan ke Kemenkumham tanda ini, dimana saya menjadi ketuanya. Tapi kok yang sana masih menggunakan tanda Komnas PA, teman-teman dalam daerah gerah. Kita itu kan abdinya temen-temen wilayah. Kita petugas yang mewujudkan tugas di pusat, ” ujar Seto Mulyadi di Jakarta, Jumat (25/6).

Publik sebenarnya penuh yang belum tahu jika penggunaan nama Komnas MENYAPU seakan merujuk kepada sistem yang dibentuk negara, sebagaimana Komnas HAM. Padahal negara sendiri memiliki institusi sah bernama Komisi Perlindungan Bujang Indonesia (KPAI) yang dibangun berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Transisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seto menyebut, LPAI hingga zaman ini bukanlah badan dengan ada di bawah negeri. LPAI statusnya masih jadi LSM.

“Kita itu perwakilan LPA wilayah, jadi temen-temen di daerah yang membentuk perwakilan, bukan kita. Tapi yang terjadi, ini malah mereka membuat di daerah-daerah. Ini membangun membuat teman-teman di daerah gerah, ” papar adam yang akrab disapa Kak Seto ini.

Terkait kemungkinan akan menggugat Komnas PA di bawah pimpinan Arist Merdeka Sirait, Kak Seto menyerahkan sepenuhnya kepada LPA daerah.

“Kami hanya mematuhi amanah dari LPA. Saya disini hanya bisa menjalankan gugatan lebih kepada penggunaan logonya, karena sudah terdaftar di Kemenkumham. Kita sudah mengingatkan kepada Komnas MENYAPU untuk tidak memakai logo itu, ‘ papar Kak Seto.

Jadi pamungkas, Kak Seto mengingatkan publik agar lebih waspada dan bijaksana dalam melihat sepak terjang Komnas PA.

“Lapor ke LPAI tidak dipungut beban. Kami tidak digaji, relawan betul-betul. Bahkan kami mengajukan yang menjadi komisioner adalah yang sudah mapan dengan ekonomi. Kami juga tak asal mempublikasikan laporan soal penanganan kasus anak, ” pungkas Kak Seto.

Untuk diketahui, berdasarkan sejarahnya, Komisioner dan Ketua Komnas Anak dipilih sebab Lembaga Perlindungan Anak (LPA) seluruh Indonesia.

Setelah ada KPAI, 19 dari 22 LPA yang mendukung Komnas Anak, mengabulkan kembali ke bentuk lama (LPAI) dan Kak Seto didaulat menjadi ketuanya. Kembalinya ke bentuk lama yaitu LPAI sendiri agar tak ada dualisme dengan KPAI sebagai lembaga negara.