AKURATNEWS – Sebanyak kasus korupsi yang melibatkan gelang-gelang satu kekuasaan. Hingga yang final Menteri Sosial yang terjerat kejadian Korupsi Bansos COVID-19 membuat permintaan perombakan kabinet kembali menguat.

Amanah Perisai Nusantara tahu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah-langkah strategis dan taktis serta ketegasan dalam menangani peristiwa korupsi yang dilakukan para pembantunya.

Ketua Umum Lurus Perisai Nusantara Ahmad Ahyar mengucapkan, popularitas Kabinet Indonesia Maju dalam periode kedua Presiden Joko Widodo telah rusak setelah ditangkapnya kadet PDI Perjuangan tersebut.

“Masyarakat acapkali menyaksikan visi urusan Presiden terkadang tidak diimplementasikan dengan maksimal oleh para pembantunya, pertama para menteri yang minim “sense of social and politics”-nya” perkataan Ahyar, Minggu 6 Desember 2020.

“Kami juga meminta agar Presiden Jokowi untuk segera melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju” katanya.

Ahyar menghargai tidak ada alasan lagi untuk Jokowi untuk tidak melakukan pembenahan didalam kabinetnya. Menurutnya pemerintahan Jokowi di tahun pertama pada periode kedua ini dinilai sangat buruk dibandingkan periode sebelumnya.

“Menteri-menteri ini hanya memberikan bagasi, untuk apa juga dipertahankan? ” tegasnya.

Terakhir secara kasus yang menjerat menteri baik Juliari Batubara, ini merupakan satu diantara contoh dari sekian menteri dengan merusak citra baik Jokowi dalam mata rakyat.

“Kasus tertangkapnya menteri sosial juga dapat simpulkan bahwa Presiden tidak didengar oleh pembantunya sendiri, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati proses lembaga yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka. Kejadian tersebut disampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Desember 2020.

“Kita hormati proses patokan yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi! ” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga menegaskan bahwa penguasa negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi jalan untuk APBN maupun APBD daerah, kabupaten, dan kota.

“Itu uang rakyat, apalagi itu terkait dengan bansos, bantuan baik dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat, ” tegas Presiden.

Presiden juga menegaskan tidak akan menyimpan yang terlibat korupsi dan negeri akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja dengan transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, ” ucap Pemimpin.

Terkait dengan substitusi Menteri Sosial, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Gajah Sosial.