Jakarta, Akuratnews. com –   Perkara yang telah mendera perusahaan Pengembang dan pengelola Gedung One Bell Park Mall, The Aspen Apartment dan Admiralty Residence, PT. Harmas Jalesveva akhirnya melakukan kolom Hukum Kasasi, akibat dari vonis Pailit yang telah diketuk pemukul oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Nomor 02/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian /2020/PN. Niaga. lkt. Pst.

Keputusan yang diambil oleh PN Niaga Jakarta Induk ini dinilai janggal. Bagaimana tidak, Perjanjian Perdamaian PT. Harmas Jalesveva dengan Para Kreditur yang disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Bagian: SS/Pdt. Sus-PKU/2018/ PN. Niaga. Jkt. Pst. dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Seperti yang diungkapkan sebab Kuasa Hukum PT Harmas Jalesveva Wahab Abdillah dari KD Wardhani Law Office, bahwa Pemohon II, Nyonya Farida Soemawidjaya yang tak mempunyai legal standing dalam pasal pembatalan perjaniian perdamaian karena nama yang bersangkutan tidak ada ataupun tidak tercantum dalam perjaniian homologasi berdasarkan Putusan Niaga Nomor; 55 /Pdt. Sus-PKU/2018/ PN. Niaga. Jkt. Psr.

“Selain tersebut Pemohon I, Nyonya Agustin Farida, tidak mempunyai tagihan berupa poin uang yang telah jatuh tempo. Ny. Agustin Farida belum melunasi/menyelesaikan biaya administrasi  pada saat penyelesaian pembangunan, sehingga PT. Harmas Jalesveva belum mempunyai kewajiban untuk membalas denda keterlambatan, karena syarat buat pengajuan permohonan Pailit sesuai secara undang-undang nomor 37 Tahun 2004 adalah harus sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ” ujar Wardhani, kepada awak jalan, di Jakarta (16/6).

Untuk itu, pihaknya telah melakukan Kasasi pada tanggal 15 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Pengadilan Niaga dengan nomor register 25 Kas/PdtSus Pailit/ZOZO/PN. Niaga. ]kt. Pst. Jo. Nomor 02/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst, Jo. Nomor 55/Pdt. Sus-PKU/2018/ PN. Niaga. lkt. Pst, tertanggal 15 luni 2020.

“PT. Harmas Jalesveva menjamin 100% kepada pihak-pihak yang telah membeli serta atau yang telah menghuni kekayaan PT. Hamas Jalesveva, ” katanya.

Pihaknya menilai, cara hukum yang harus dilakukan bila tenjadi sengket adalah melalui pengadilan negeri bukan pengadilan niaga karena tidak sederhana (sumir), hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Selanjutnya 1 2