AKURATNEWS – Indah hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, menolak dakwaan oditur Militer terhadap Pembantu Letnan Satu (Peltu) M. Fauzi.

Peltu M. Fauzi yang merupakan bagian Kodim 0830 Surabaya Mengadukan, oleh oditur Militer, Kolonel Laut Ediyanto Kesumo. S. H., M. H, didakwa dengan pasal 266 bagian (1) atau 266 bagian (2) KUHP dan kausa 167 KUHP.

Dimana Peltu M. Fauzi dianggap telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Ikatan Perjanjian Ikatan Jual Kulak dan Surat Kuasa Menjual, serta penyerobotan tanah seluas  1, 5 hektar, yang berada di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya.

Namun dalam sidang putusan sela, pada Senin (26/4/21) majelis hakim dengan diketuai oleh Letkol CHK (K) Farma Nihayatula, S. H, memutuskan menolak dakwaan oditur militer dalam kejadian nomor 32 K/PM. III-12/AD/III tersebut.

“Setelah menimbang, dan melihat data dipersidangan. Maka majelis hakim menjatuhkan putusan sela, menegasikan surat dakwaan oditur tentara, terhadap terdakwa Peltu M. Fauzi, ” kata ketua Majelis Hakim.

Majelis hakim berpendapat, surat dakwaan yang disusun Oditur Militer melanggar ketentuan pada pasal 130 ayat (2) Undang – undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

“Yang menjadi pertimbangan putusan sela ini adalah, surat dakwaan oditur militer, disusun dengan tidak cermat, lengkap serta teliti. Tidak sesuai secara pasal 130 ayat (2) Undang – undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ” tambah Kepala Majelis Hakim, Letkol CHK (K) Farma Nihayatula, S. H.

Tatkala itu, Antonius Youngky Ardianto, S. H., penasehat patokan terdakwa berpendapat, bahwa kesimpulan majelis hakim untuk menolak dawaan oditur, sudah benar.

“Dengan vonis sela ini terbukti, kalau memang oditur militer tak mampu menyusun dakwaan dengan cermat, lengkap dan teliti. Sehingga membuat dakwaan menjadi kabur, ” kata pengacara dari kantor hukum AWS & Patners itu.

“Selain itu, surat perjanjian jual beli dan kuasa menjual yang dibuat dihadapan notaris dedy kejayaan belum pernah dibatalkan, ” tambah pria yang akrab disapa Youngky tersebut.

Perlu diketahui, surat yang diduga palsu di dalam dakwaan tersebut adalah Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 203 dan Tulisan Kuasa Menjual nomor 204 tertanggal 13 Mei 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, S. H., Mkn.