Jakarta, Akuratnews. com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mencairkan Tulisan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) buat Pilkada Serentak 9 Desember 2020, agar penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tahapannya pada 15 Juni 2020. Hal itu diisampaikannya dalam Kerap Koordinasi Khusus Tingkat Menteri menggunakan Video Conference yang dipimpin Menko Polhukam membahas Persiapan Pilkada Langsung Tanggal 9 Desember 2020, Senin (08/06/2020).

“Kita harapakan agar sebelum tanggal 15, KPUD dan Bawaslu memiliki anggaran buat melaksanakan tahapan lanjutan yang bakal dimulai tanggal 15 Juni sambil untuk penambahan anggaran-anggaran yang asing dimintakan kepada APBD melalui addendum NPHD, ” kata Mendagri.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga memaparkan realisasi perkiraan masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Ia juga meminta pemerintah kawasan untuk menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.

“Kemudian kami melihat realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah, realisasi anggarannya kita lihat dari provinsu ini sudah merealisasi sebanyak 42 persen, tinggal 57 persen, kabupaten/kota sudah merealisasi sebanyk 41, 68 persen sehingga rata-rata sudah 41 persen yang terealisasi, masih kurang 50an persen yang belum terealisasi. Dalam rapat minggu lalu secara 270 kepala daerah yang bakal melaksanakan pilkada, kami sudah sampaikan bahwa sebelum tanggal 15 Juni agar daerah-daerah segera untuk melelehkan anggaran sesuai dengan NPHD, yang masih belum teralisasi direalisasikan, serupa duduk bersama dengan KPUD dan Bawaslu daerah untuk menghitung penambahan sekaligus efisiensi mata program kegiatan anggran dari KPU dan Bawaslu, ” paparnya.

Dia juga mengatakan, melalui Ditjen Keuangan Daerah, pihaknya telah melakukan pengecekan, untuk memastikan setia daerah mempunyai ruang fiskal yang cukup terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan, di luar NPHD.

“129 daerah sudah melaporkan, 141 belum melaporkan, dari 129 wilayah yang sudah melaporkan ini perkara keuangannya 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk mmbiayai dari APBD nya, mampu membiayai bunga KPUD maupun Bawaslu Daerah masing-masing, kemudian 72 daerah yang tempat fiskalnya memang sulit itu meminta bantuan dari APBD, ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan, ” jelasnya.

Tak kalah istimewa, pihaknya juga memastikan agar anggaran penyelenggara Pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga karena urgensinya untuk kesuksesan Pilkada di tengah pendemi.

“Kami sudah sampaikan surat serupa kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP, ” tutup Mendagri.