Jakarta, Akuratnews. com semrawut Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (KOMPAK) yang diwakili Yayasan Lentera Anak, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Komnas Pengendalian Tembakau, FAKTA Indonesia, dan Indonesia Institute for Social Development (IISD) menyatakan desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif dan bertindak tegas kepada para Menteri sebagai pembantu Pemimpin yang melakukan penolakan kepada proses revisi PP ini.

Pada pertengahan Maret 2021 lalu, pada sebuah webinar yang berlaku di Jakarta, Menteri Kesehatan tubuh RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan komitmen untuk tentu melanjutkan penyelesaian Revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan 1 yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau untuk Kesehatan.

Pernyataan Menkes memberikan secercah tumpuan bahwa Pemerintah memang bermaksud melindungi masyarakat, khususnya pelestarian masyarakat dari bahaya cerutu dan target pemasaran pabrik rokok.

Tetapi, hingga hari ini, jalan Kemenkes untuk merampungkan penyelesaian regulasi ini tampaknya menemui hambatan dari berbagai pihak. Setelah Menteri Kesehatan membina pernyataan di atas serta proses revisi kembali berjalan setelah tiga tahun tidak kunjung selesai, marak pemberitaan penolakan terhadap Revisi PP Pengamanan Zat Adiktif Cetakan 109 tahun 2012.

Mulai dari anggota DPR, DPD, kelompok yang mengatasnamakan petani, asosiasi pengusaha rokok, pengusaha periklanan, mematok Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian.

Utamanya, penolakan tersebut mengatasnamakan petani tembakau dan buruh kilang rokok, yang disebut-sebut bakal menjadi sangat menderita masa revisi PP Pengamanan Maujud Adiktif tetap dijalankan. Tetapi pak Istanto, seorang petani dari desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menyatakan justru hidupnya menjadi lebih sejahtera sesudah menjadi petani multikultur.

Selanjutnya 1 2