AKURATNEWS – Konvensi Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) mendukung Pokok-Pokok Kebijakan Negara (PPHN) masuk pada amandemen terbatas Undang-Undang Pokok (UUD) 1945.

Menurut Wakil Ketua Pengurus Wilayah (PD) XIII FKPPI Jatim Agus Ronald Mangunsong, penetapan PPHN sangat diperlukan buat memberi kepastian keberlangsungan pandangan dan misi negara Nusantara kedepan sesuai dengan UUD 1945.

“Saat ini paksa yang tepat menetapkan PPHN dalam amandemen terbatas UUD 1945. Sebab PPHN yang bersifat filosofis bisa menjawab tantangan terhadap masalah dengan timbul akibat masuknya ideologi-ideologi baru, ” katanya kepada Akuratnews. com di Surabaya, Jumat (20/8)

Ronald menyampaikan, adanya dampak sosial kelanjutan masuknya ideologi baru serta bahkan pandemi Covid-19 era ini harus menjadi pemikiran semua pihak tentang bagaimana menguatkan kesatuan dan persekutuan Negara Kesatuan Republik Nusantara ( NKRI).

PPHN, sendat Ronald, akan menjadi pelindung ideologi dan konstitusional negeri dalam penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Agenda Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM).

Karenanya, Ronald sepakat dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut bahwa PPHN merupakan vaksinasi ideologi dalam Indonesia.

“Jadi setiap rancangan strategis pemerintah akan diseuaikan dengan PHN. Karena tersebut, kami mendukungan penambahan kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN ini, ” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris PD XIII FKPPI Jatim Tony Hartono menambahkan, bahwa PPHN sangat penting bagi masa depan bangsa dan negeri Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, kebiasaan dan bahasa.

“PPHN mau semakin memperkuat nilai-nilai sopan dan jatidiri bangsa. Sehingga potensi ancaman dan usikan yang berpotensi memecah mengacaukan persatuan dan kesatuan warga akan dapat dicegah & ditangkal, ” pungkasnya.