Akuratnews. com – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjelaskan faktor kehalalan tidak menjadi masalah utama dalam cara produksi kandidat vaksin Covid-19. Wapres mengatakan, kehalalan vaksin memang penting, tapi dalam kondisi darurat vaksin diperbolehkan dipakai meski tidak halal.

Hal itu disampaikan Kiai Ma’ruf masa menerima laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Direktur Bio Farma Honesti Basyir tentang pengembangan vaksin, di rumah dinas Wapres dalam Jakarta, Jumat (2/10).

Juru bicara Wapres, Masduki mengucapkan, nantinya Luhut, Menkes dan Bio Farma akan terlebih dahulu berangkat ke China untuk melakukan pengecekan terhadap vaksin yang akan dikirim ke Indonesia. Wapres akan meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut dalam kunjungan tersebut buat memverifikasi kehalalan dari awal.

Masduki mengatakan, dalam petunjuk itu juga Luhut yang sekali lalu ketua penanganan Covid-19 di 10 provinsi prioritas juga melaporkan bila tahap pertama vaksin yang mau tiba sebanyak tiga juta vaksin. Tahap pertama yang mendapat preferensi vaksinasi, adalah garda terdepan penanganan Covid-19 antara lain tenaga kesehatan, TNI, Polri dan lainnya. (Republika. co, 2/10/2020)

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyatakan, ditemukannya vaksin belum tentu jadi solusi utama menyelesaikan pandemi Covid-19. Doni mengatakan vaksin yang tengah diteliti beberapa negeri termasuk Indonesia masih berproses & belum ada yang terbukti bisa menghentikan pandemi secara total buat kembali ke kehidupan normal (Ayojakarta, 11/08/2020).

Selanjutnya terpaut vaksin Covid-19, Ketua Komisi Studi dan Pengembangan Badan  Perlindungan Konsumen  Nasional (BPKN), Arief Safari mengutarakan berbahaya bila pemerintah terpaksa melepas vaksin Covid-19 untuk dibeli asosiasi dengan mekanisme pasar karena bakal menciptakan  price gouging yaitu kemajuan harga yang gila-gilaan.   Menurut dia, bahaya tersebut tentu harus dihindari oleh pemerintah dengan menetapkan petunjuk harga tertinggi vaksin.

Ketua BPKN Rizal E Halim mengapresiasi rencana pemerintah yang bakal memberikan secara gratis  vaksin Covid-19  kepada warga yang tidak siap. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa vaksin yang akan dikasih kepada masyarakat miskin tersebut disalurkan secara efektif.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 di Indonesia bakal tersedia pada dua jenis, yakni yang bersubsidi dan non-subsidi atau mandiri. Untuk jenis mandiri, harga vaksin bakal sangat bergantung kepada dinamika rekan.

Demikianlah sekelumit kasus vaksin dari keamanan atau kehalalan dan mekanisme pasar. Tentu jadi warga kita berharap agar pemerintah betul-betul mengupayakan pandemi segera berakhir. Namun, jika dari segi kehalalan dan mekanismenya bermasalah tentu hendak membuat kita ragu mungkinkah mengakhiri pandemi dengan vaksin?

Padahal menurut dr Toreni Yurista (anggota HELP Syariah), berkaitan dengan vaksin ada tiga hal istimewa yang harus diperhatikan. Pertama, jalan penelitian vaksin membutuhkan waktu. Ke-2, proses pengadaan vaksin (produksi & distribusinya). Ketiga, kepercayaan publik terpaut keamanan dan (kehalalannya).

Dapat dikatakan upaya pemerintah Nusantara mengatasi penyebaran Covid-19 belum bisa dikatakan maksimal. Upaya karantina/lockdown,   Test- Trace-Treatment  (3T), sampai instruksi Memakai masker, Mencuci lengah, Menjaga jarak (3M) belum dijalankan secara optimal dan cenderung melompat ke solusi vaksin (mengandalkan kehadiran vaksin).

Solusi pemerintah mengandalkan vaksin dengan diterbitkannya Perpu No 99 tahun 2020 mengenai Percepatan Pengadaan Vaksin berbarengan secara disahkannya Omnibus Law. Hal itu menunjukkan bahwa desakan pertimbangan ekonomi dan desakan para kapital dengan diutamakan.

Kebijakan & solusi pemerintah seakan mengutamakan ekonomi membuat solusi vaksin masih jauh dari harapan. Apalagi, kalau dianalisis lebih tajam dan membandingkan secara negara lain belum ada pandemi berhasil diatasi dengan vaksin. Apakah Indonesia mau dijadikan “kelinci percobaan” oleh para kapital vaksin?

Di negara lain semacam China, Vietnam, Korea Selatan, serta Singapura mengatasi covid-19 dengan intervensi sistemik dari negara berupa Lockdown dan 3T/TLI (Test, Trace, Treat/ Tes, Lacak, dan Sembuhkan). Namun, risikonya ekonomi menjadi lumpuh serta terjadi benturan antara rakyat dengan aparat.

Bisa dipastikan negara yang mengusung ideologi Kapitalis sekuler termasuk Indonesia tidak akan mampu Lockdown karena dibutuhkan stabilitas ekonomi yang kuat, tidak bersandar pada pasar modal yang mudah hancur dan terbentur dengan isu HAM. Sama halnya jika menjemput 3T/TLI maka perlu biaya tinggi dan kesiapan fasilitas kesehatan, Indonesia pun sepertinya tidak mampu.

Hal ini tentu betul berbeda jika negara menerapkan sistem Khilafah. Islam tentu akan bertambah mengutamakan kehalalan terkait obat ataupun vaksin. Selain itu, negara sedari awal akan segera melakukan karantina wilayah dengan mengisolasi yang kecil sampai sembuh. Sehingga penduduk atau wilayah lain yang tidak terdampak bebas melakukan aktivitas.

Karantina wilayah dalam Islam itu akan berjalan sempurna jika ekonomi negara tidak tergantung dengan ganjil dan hanya bertumpu pada daerah rill. Selain itu dari segi kesehatan mapan dan tangguh dan teknologi terdepan memperhatikan kehalalan.

Vaksin dalam Islam dasar hukumnya mandub artinya boleh, kedudukannya sama dengan obat. Negara di dalam Islam akan mampu mengarahkan kemampuannya dalam biaya dan penelitian untuk memproduksi dan mendistribusikannya.

Kesehatan bukanlah sistem yang berdiri sendiri perlu sistem lain yang saling terkait dan menunjang. Oleh karena itu, pandemi ini cuma bisa diatasi jika supra-sistemnya berpengaruh dan tangguh, Khilafah memiliki itu.

Wallahu’alam…