Akuratnews. com – Assalammualaikum gengs , long time no see nih. Ehm , meskipun kita udah lama enggak jumpa sapa maupun sharing–sharing , kemarin sempat ada yang menghebohkan lho bahkan bisa viral sampe ke media internasional termasuk Korea Selatan.

Lho kok bisa yaaa sampe viral ke media internasional? Tentu saja mampu, karena sebagian hal yang melebih-lebihkan ini juga beredar di dunia media sosial, yup! Twitter. Di Twitter sempat viral lho tagar #tolakomnibuslaw, #JegalSampaiGagal, #MosiTidakPercaya, #tolakruuciptakerja bahkan tagar #GagalkanOmnibusLaw.

Bila kita tengok sejenak, tagar yang banyak ini ditunjukkan kapada undang-undang (UU) yang baru saja disahkan dan masih terbilang masih ‘hangat’. Undang-undang tersebut disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu sebab ketua DPR, Puan Maharani.

Si ibu satu ini baru saja mengetuk palu kode pengesahan UU Ciptaker, lebih lumrah dengan istilah UU Cilaka. Lho kok dibilang UU Cilaka? Bukannya semua UU yang dibuat sebab para wakil rakyat ini diperuntukkan untuk menyejahterakan rakyatnya? Kan itu berprinsip kedaulatan di tangan kaum, jadinya dari rakyat untuk kaum dan oleh rakyat.

Mungkin banyak dari kita maupun segelintir masyarakat yang berpikir bagaikan itu dan itu salah satunya kamu. Iyaa! Kamu yang lagi baca tulisan aku ehe .   Wajar bila banyak masyarakat memiliki asumsi maupun opini seperti itu karena itu berpikir, yaa kalian para pemangku rakyat, kalian kami pilih masa pilkada dan sudah seharusnya kalian mewakilkan suara aspirasi kami di bangku pemerintahan.

Namun realita dari angan ini merupakan ekspektasi yang banyak mengecewakan. Bagaimana tidak, salah satu angan beberapa masyarakat bahkan seluruh masyarakat mendapatlan pekerjaan yang layak agar sanggup memenuhi kebutuhan kita sehari hari. Bahkan dikatakan dapat membalas watak jasa kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita had kita bisa mengenyam bangku perkuliahan hingga mendapatkan gelar sarjana.

Sayangnya, UU yang telah disahkan ini malah membuat heboh ricuh bahkan sampai bersifat perusuh. Hal ini, didukung oleh tanda di lapangan banyak sekali karakter yang menolak UU Ciptaker ini. Mungkin namanya saja UU Ciptaker, padahal isinya malah lebih berpihak kepada majikan/perusahaan ketimbang para buruh/pekerjanya.

Lalu nih gengs , bagaimana jalan kita mengetahui bahwa UU itu lebih pro kepada pengusaha & bahkan kepada TKA? Nih ego paparkan beberapa sorotan terkait UU Ciptaker/Cilaka ini:

  Pertama , penghapusan upah minimum. Salah kepala poin yang banyak ditolak oleh serikat buruh adalah penghapusan risiko minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan ini dinilai membuat risiko pekerja lebih rendah, padahal pada UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 disebutkan tidak boleh tersedia pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum.

  Ke-2 , jam lembur lebih periode. Dalam draf omnibus law bab IV tentang ketenagakerjaan pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya mampu dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 tanda seminggu. Ketentuan jam lembur tersebut lebih lama dibandingkan dalam UU nomor 13 tahun 2003, yang menyebutkan kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam serta 14 jam dalam satu minggu.

  Ketiga , Kontrak seumur hidup dan rentan PHK. Di RUU Ciptaker salah satu poin pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saaat pekerjaan jadi. Sementara, pasal 61A menambahkan keyakinan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Dengan adanya metode ini, RUU Ciptaker dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan dan pertalian kuasa dalam pembuatan kesepakatan. Sebab, jangka waktu kontrak akan berharta di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi dan bahkan pengusaha dinilai bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

  Keempat, Pemotongan waktu istirahat. Pada pasal 79 ayat 2 poin b dikatakan waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Selain itu pada ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang dua kamar per enam tahun. Cuti lama disebut akan diatur dalam konvensi kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut berbeda jauh dari UU ketenagakerjaan sebelumnya dengan menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi praktisi yang telah bekerja selama enam tahun di perusahaan yang pas.

  Kelima, memudahkan perekrutan TKA. Pasal 42 mengenai kemudahan izin bagi tenaga kegiatan asing (TKA) merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja. Pasal tersebut akan mengamandemen pasal 42 UU Ketenagakerjaan tarikh 2003 yang mewajibkan TKA memperoleh izin tertulis dari menteri ataupun pejabat yang ditunjuk.

Namun jika mengacu pada Perpres Nomor 20 tahun 2018, diatur bahwa TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Gaya Kerja Asing (RPTKA), Visa Letak Terbatas (VITAS) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dengan pengesahan RUU Omnibus Law akan memperingan perizinan TKA, karena perusahaan dengan menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja.

Dari kelima poin itu, wajar saja bila para buruh, mahasiswa, kpopers, masyarakat dan juga yang lainnya melakukan aksi demo secara besar-besaran. Namun adakah solusi solutifnya? Efektif pake banget untuk mengatasi juga menangani persoalan ini?

Tentu saja ada, jawabannya adalah Islam! Ehh ehh tunggu deh, kok Islam sih? Bukannya Agama islam hanya agama ritual semata? Bukannya Islam hanya memerintahkan kita untuk shalat, puasa, zakat, dan lari haji? Bukannya Islam hanya menyusun saat kita mengadakan pernikahan, aqiqah maupun saat berkurban? Bukannya Islam hanya ada pada saat kita lagi di masjid saja???

Okay, fix kamu mainnya invalid jauh. Valid no debat! Ternyata dalam Islam ada lho penyelesaian solutif, jitu dan pastinya tokcer pake betul.

Syariat Islam menyampaikan perlindungan kepada kaum buruh secara mengingatkan para majikan atau perusahaan sejumlah hal:

  Pertama , perusahaan harus menjelaskan kepada bahan pekerja jenis pekerjaan, waktu atau durasi pekerjaan serta besaran upahnya. Mempekerjakan pekerja tanpa kejelasan semua itu merupakan kefasadan.

  Ke-2 , upah buruh tidak diukur dari standar hidup minimum pada suatu daerah. Cara inilah yang dipakai sistem kapitalisme di segenap dunia, dibuatlah standar upah kecil daerah, kota, kabupaten atau provinsi. Akibatnya, kaum buruh hidup di dalam keadaan minim atau pas-pasan.

  Ketiga , perusahaan wajib menyampaikan upah dan hak-hak buruh sama dengan akad yang telah disepakati, jalan terkait besarannya maupun jadwal pembayarannya. Majikan atau perusahaan haram menekan hak buruh, mengubah kontrak dengan sepihak, atau menunda-nunda pembayaran upah. Semua ini termasuk kezaliman.

Dan ternyata nih gengs, negara wajib lho turun lengah menyelesaikan perselisihan buruh dengan tuan atau perusahaan. Negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Akan tetapi, negara harus mempertimbangkan dan menyelesaikan permasalahan kedua bagian secara adil sesuai dengan hukum Islam

Sayang seribu sayang, negara yang dimaksud bukanlah negara yang saat ini ada di tengah-tengah kita maupun potongan dunia lainnya. Negara yang kita maksud adalah negara yang menerapkan semua hukum Islam dan mengemban ideologi Islam ke seluruh negeri, yakni KHILAFAH.

Khilafah ialah negara yang bertanggung jawab sempurna atas nasib rakyatnya. Khilafah yang menerapkan syariat Islam wajib menjamin kebutuhan hidup rakyat, memberikan lapangan pekerjaan, menjamin kebutuhan hidupnya bagaikan pendidikan dan kesehatan, serta memelihara keamanan mereka.

Khilafah juga akan menertibkan para pengusaha yang berlaku zalim kepada para pekerja mereka. Bagi khilafah, ketenteraman rakyat di atas kepentingan para pengusaha.