Kontestasi Dimasa Pandemi: Kuliah Jalan Tetap, UKT Lari Marathon

Akuratnews. com awut-awutan Berbicara mengenai pendidikan adalah benar seluruh warga indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 pada alinie ke 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sejatinya fungsi dan fikrah dari pendidikan itu sendiri.

Banyak orang yang merasakan sulit untuk masuk diperguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi, padahal idealnya masuk perguruan tinggi adalah benar kita, yang dalam arti sesuatu yang hrs kita dapatkan minus syarat dan ketentuan.
Realitas sekarang bahwa pendidikan saat itu tidak didapat dengan cuma2 memperbedakan mempunyai syarat dan ketentuan dengan salah satunya untuk menempuh pendidikan, hrs membayarnya. Pendidikan seakan dalam liberalisasi dan di komodifikasi, yang pada masyarakat umum hal itu dianggap biasa dan sah2 saja.

Dalam pendidikan berbasis Marxis-Sosialis, tujuannya adalah membangun tanda manusia yang tercerahkan, suatu kedudukan mental yang dibutuhkan untuk membangun suatu masyarakat yang berkarakter progresif, egaliter, demokratis, berkeadilan dan miring terhadap kaum-kaum tertindas. Pendidikan yang terjebak pada pragmatisme untuk kepentingan kapitalisme merupakan eksploitasi atas esensi terbentuknya lembaga pendidikan. Menurut Marx, pendidikan bukan lahan basah buat merenggut keuntungan, melainkan sebagai perlengkapan membebaskan manusia dari belenggu dehumanisasi serta menempatkan manusia dalam esensi dan martabat kemanusiaannya yang sejati.

SEJARAH SINGKAT PELAJARAN TINGGI

Melirik dibanding sejarah bahwa pada masa kurun orde lama dibawah kepemimpinan soekarno yg menganut sosialisme dan dengan prinsip berdikari (berdiri diatas berleha-leha sendiri) sehingga bisa terlihat kalau pada saat itu bisa dibilang pelajaran tidak dipungut biaya berbeda secara era orde baru dibawa kepemimpinan soeharto, Sosialisme telah digantikan dengan kapitalisme. Terciptanya UU penanaman pangkal asing, Indonesia mulai mengikuti atau mengkiblatkan barat yg berdampak adanya campur tangan IMF dan Word Bank dalam penyelenggaraan pendidikan secara bergabungnya Indonesia dalam organisasi WTO melalui penandatanganan General Agreement on Trade in Service atau GATS sebagai salah satu skema penyedot yang mengikat bagi seluruh Negara anggotanya dalam sektor perdagangan, besar liberalisasi tidak hanya dalam daerah perdagangan, namun juga menarik sejumlah sektor kedalam sektor jasa sehingga dapat diperdagangkan dan memberikan keuntungan yang melimpah. Dibawah kesepakatan GATS-WTO, WTO telah meletakkan pendidikan sebagai salah satu sektor jasa, sandarmenyandar dengan kesehatan, teknologi informasi serta komunikasi yang tentunya sangat menjanjikan keuntungan yang melimpah dan sejak saat itu pendidikan kita menyelundup dalam cengkraman liberalisasi pendidikan.

MASA PANDEMI COVID 19

Dunia tengah dilanda pandemi yang saat ini sudah menyebar ke 213 negara dan wilayah. Virus corona yang populer di sebut juga Covid-19 ialah virus yang penularannya terbilang benar cepat dengan dampak yang dalam timbulkan salah satunya beresiko di kematian, namun tidak menutup peluang penyakit ini pula bisa di sembuhkan.

Dengan adanya Covid-19 mengharuskan pemerintah mengambil kiprah antisipasi ekstra tinggi, salah satunya meniadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti contohnya melakukan rencana Psysical Distancing atau menjaga langkah, yaitu serangkaian tindakan pengendalian infeksi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular.

Dari perspektif struktural fungsional, elemen yang ada dimasyarakat satu kesatuan yang seling berselirat, dengan demikian hubungan pengaruh dan mempengaruhi dari lembaga yang ada dimasyarakat. Seperti halnya kebijakan dengan dikeluarkan pemerintah untuk pencegahan penularan covid 19 berdampak pada seluruh sendi kehidupan, baik sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain. Upaya Pemerintah untuk memberlakukan Karantina daerah dan PSBB (Pembatasan sosial berskala besar) adalah sebuah dilematis masa meresponnya karena antara keselamatan   dan kebutuhan hidup tidak dapat dipisahkan.

SUARA MAHASISWA DIMASA PANDEMI

Isyarat dari dampak Kebijakan Pemerintah kira-kira orang harus kehilangan pekerjaan   (PHK) dan sebagian orang terpaksa harus dirumahkan. Tidak jarang Karakter tua atau wali mahasiswa terdampak masalah tersebut. Berdasrkan masalah itu LK UNM melakukan survey pada mahasiswa aktif terkait pendapatan pengampu atau wali yang membiayai. Sebesar 3. 023 responden ialah Penetapan hubungan kerja 7 orang, Penurunan Pendapatan 2. 509 Orang, Dirumahkan atau tidak mengalami penurunan pendapatan 507 Orang. Dari data survey tersebut mengenai dampak perekonomian pengampu atau wali mahasiswa yang diajukan kepada mahasiswa aktif, sebagian tinggi berprofesi sebagai buruh, petani, distributor   dan pekerja lainnya terdampak perekonomiannya.

Kebijakan negeri dan birokrasi yang juga mengubah kurikulum dan metode pembelajaran yg dulunya interaksi langsung bertatap membuang menjadi interkasi dengan bantuan gadget atau kuliah online. Perubahan yang tdk dikehendaki atau ketidaksiapan mahasiswa maupun dosen akan berdampak di dalam disintegrasi.
Dari data penelitian LK UNM responden sebanyak 2. 721 mahasiswa Universitas Negeri Makassar ialah Terkendala jaringan (790 Responden), Pembelajaran tidak efektif (281 Responden), Keluhan biaya internet (1. 102 Responden), Beban tugas yang berat (117 Responden), Mata kuliah yang bertabrakan (203 Responden), Fasilitas dengan tidak memadai (234 Responden).

Berbicara UKT yang umum disebut dengan Uang Kuliah Tunggal adalah uang yang dibayarkan mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi bagi semester berdasarkan kemampuan ekonomi.
UKT sangat erat kaitannya secara BKT dan BOPTN, Kalkulasi untuk menghitung UKT = BKT – BOPTN. BKT kepanjangan dari kos kuliah tunggal atau biasa dikenal dengan keseluruhan biaya operasional di dalam menempuh pendidikan. BKT terbagi menjadi dua yang dimana biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Permenristekdikti No. 39 tahun 2019 tentang SSBOPT (Standar satuan imbalan operasional pendidikan tinggi) pasal 4 yakni Biaya langsung adalah ongkos operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi dan beban tidak langsung yakni biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi.

Karena UKT erat kaitannya dengan BKT, maka selama pandemi fasilitas dan akomodasi yang dirasakan hanya kuota 10GB dengan seharga Rp. 50. 000 yang didapatkan 3 kali, jadi rekapitulasi catu RP. 150. 000 dan uluran tangan dosen sebagai penunjang, lantas yg menjadi pertanyaan mendasar lari kemana UKT yg dibayarkan mahasiswa dimasa pandemi? Membenturkan dengan Teori Dasar kausalitas yang merupakan prinsip sebab akibat, biaya muncul dikarenakan adanya jasa atau fasilitas. Selama pandemi dengan kuliah daring jasa atau fasilitas kurang memadai, sehingga pokok dan akibatnya sarana dan infrastruktur kurang terpakai yang mungkin sekadar biaya yang dikeluarkan berbeda secara pada saat kuliah bertatap membuang tanpa bantuan gedget.
Kudu diketahui jg bahwa dengan Posisi yg disandang UNM sebagai PTN BLU maka pendapatan Kampus tidak hnya dari UKT melainkan dari APBN/APBD, Hibah masyarakat, Kerjasama kampus, dan Usaha yang dikelolah kampus.

Hal tersebut mengundang mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk mempertnyakan tranpransi pengeluaran kampus dimasa pandemi dan menuntut digratikasnnya UKT. Sehingga Ada baiknya birokrasi berkerjasama dengan melakukan transparansikan biaya dimasa pandemi krn kita ketahui berhubungan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Asumsi penulis tanpa adanya transparansi berarti ada perubahan kaya terkait pengeluaran atau biaya operasianal dimasa pandemi dan pastinya kos operasional sangat berkurang krn perkakas dan prasaran tidak terpakai dimasa pandemi sehingga kurangnya biaya yang dikeluarkan pihak kampus. Sangat nyata juga pada UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Luhur pasal 78 yakni akuntabilitas akademik maupun non akademik, pertanggung tangkisan yang seharusnya dipublikasikan kepada umum. Jadi tanpa mahasiswa meminta akuntabilitas maupun transparansi biaya, sdh menjadi kewajiban pihak kampus untuk mempublikasikannya.

Adapun Kebijakan Yang dikeluarkan pihak kampus yang perdana melalui surat edaran No. 1199/UN36/TU/2020 tentang mekanisme penyesuaian UKT di masa pandemi covid 19 dalam Lingkup UNM. Sebelum adanya pandemi covid 19, diketahui bahwa UKT berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa atau pihak yang membiayai dan pihak kampus berkewajiban melakukan perubahan ataupun peninjauan ulang UKT ketika tersedia perubahan penghasilan mahasiswa baik orang tua atau wali sesuai Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 urusan 5.
Yang kedua kebijakan dengan surat edaran Rektor No. 933/UN36/TU/2020 tentang Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dalam Rangka Menyikapi Status Pandemi
Covid-19  dilingkungan UNM, salah satu kebijakan tersebut ialah Mahasiswa yang telah menyelesaikan seminar proposal dan telah melulusi semua MK selain skripsi akan dibebaskan UKT semester ganjil tahun akademik 2020/2021. Sebuah tanda tnya mulia? mengapa harus yg telah melulusi semua MK yang dibebaskan uktnya? Bukanka BKT atau Biaya operasionalnya makin sedikit? Yang seharusnya pemotongan ukt atau bahkan pembebasan ukt adalah mahasiswa yang masih banyak mata kuliah yang di agenda krn biaya operasionalnya jg bnyak dibandingkan mahasiswa yg hanya rencana skripsi,

Penulis Memandang Respon birokrasi tidak begitu respect dalam penanganan dampak Covid-19 kepada mahasiswa, Pihak kampus takut menderita, mencari aman dan untung tunggal Di masa pandemi ketika tak ada kebijakan untuk seluruh mahasiswa salah satunya pemotongan UKT krn dari riset yang di lakukan LK UNM bahwa banyak mahasiswa atau pihak yang membiayai berpengaruh pada penurunan perekonomian, tdk efektifnya metode kuliah daring, tidak adanya transparansi unit cost atau BKT, sarana dan prasarana tidak penuh, bantuan kuota dan pelayanan dengan tidak sebanding dengan UKT dengan telah dibayarkan, Kebijakan yang cuma mencari aman, dan dapat disimpulkan bahwa kapitalisme lebih eksis disaat pandemi dalam hal ini Kuliah jalan monoton, UKT lari maraton.

*Penulis ialah: Mahasiswa S1 Sosiologi Fakultas Menimba Sosial Universitas Negeri Makassar
Tulisan ini adalah kiriman lantaran Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Menahan Pailit, PT Harmas Jalesveva Sendat Kasasi

Jakarta, Akuratnews. com –   Perkara yang telah mendera perusahaan Pengembang dan pengelola Gedung One Bell Park Mall, The Aspen Apartment dan Admiralty Residence, PT. Harmas Jalesveva akhirnya melakukan kolom Hukum Kasasi, akibat dari vonis Pailit yang telah diketuk pemukul oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Nomor 02/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian /2020/PN. Niaga. lkt. Pst.

Keputusan yang diambil oleh PN Niaga Jakarta Induk ini dinilai janggal. Bagaimana tidak, Perjanjian Perdamaian PT. Harmas Jalesveva dengan Para Kreditur yang disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Bagian: SS/Pdt. Sus-PKU/2018/ PN. Niaga. Jkt. Pst. dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Seperti yang diungkapkan sebab Kuasa Hukum PT Harmas Jalesveva Wahab Abdillah dari KD Wardhani Law Office, bahwa Pemohon II, Nyonya Farida Soemawidjaya yang tak mempunyai legal standing dalam pasal pembatalan perjaniian perdamaian karena nama yang bersangkutan tidak ada ataupun tidak tercantum dalam perjaniian homologasi berdasarkan Putusan Niaga Nomor; 55 /Pdt. Sus-PKU/2018/ PN. Niaga. Jkt. Psr.

“Selain tersebut Pemohon I, Nyonya Agustin Farida, tidak mempunyai tagihan berupa poin uang yang telah jatuh tempo. Ny. Agustin Farida belum melunasi/menyelesaikan biaya administrasi  pada saat penyelesaian pembangunan, sehingga PT. Harmas Jalesveva belum mempunyai kewajiban untuk membalas denda keterlambatan, karena syarat buat pengajuan permohonan Pailit sesuai secara undang-undang nomor 37 Tahun 2004 adalah harus sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ” ujar Wardhani, kepada awak jalan, di Jakarta (16/6).

Untuk itu, pihaknya telah melakukan Kasasi pada tanggal 15 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Pengadilan Niaga dengan nomor register 25 Kas/PdtSus Pailit/ZOZO/PN. Niaga. ]kt. Pst. Jo. Nomor 02/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst, Jo. Nomor 55/Pdt. Sus-PKU/2018/ PN. Niaga. lkt. Pst, tertanggal 15 luni 2020.

“PT. Harmas Jalesveva menjamin 100% kepada pihak-pihak yang telah membeli serta atau yang telah menghuni kekayaan PT. Hamas Jalesveva, ” katanya.

Pihaknya menilai, cara hukum yang harus dilakukan bila tenjadi sengket adalah melalui pengadilan negeri bukan pengadilan niaga karena tidak sederhana (sumir), hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Selanjutnya 1 2

Lottery Winners Press Conferences – When Average People Become Celebrities

It is not an overstatement to say that very not enough people have the importance idea about winning the lottery. As opposed to following a right lottery winning strategy or system, many belief that winning a lottery is purely a subject of luck, blessing at a ancestors and so forth .. Naturally, these end up being few myths which prevent one from winning.

Think up-and-coming small to win considerable. Most players go for large prize, putting their eggs into one basket trying to strike it big. However the big prize attracts an players, generally there can only be one winner. Instead of the one big prize, get a many smaller prizes. Select a large game which gives out many smaller prizes. USA Powerball 1 of the example. Small wins eventually get to large winning amounts with. They give you the motivation to playing and reinforce the winner’s mindset in you may.

If an individual going to tell me about Uncle Louie who “always wins with those things,” well, I have dozens of friends cannot do this because one from them ever has returned from Las Vegas with tales of losing money. They ALL had victory. However do the casinos pay the electric bills on all men and women neon joins? For the smart player scratch-offs aren’t an idea.

It is not easy to pick 4 Florida lottery numbers because involving winning mafia wars is 1:10,000. This makes this game one within the hardest games to beat out there. The tickets in a position to cheaply pricing one dollar each but addicted players tend to purchase at least 10 lottery tickets a day. Add all of their lottery expenses up for one whole month and you can find a considerably large size.

Using a better data hk number software can assist you to skip study part considering lotto software does all the work for you. With a lotto number software, you can easily get your hot, cold, or overdue numbers on the past drawings instantly with one mouse click.

In 1930, the newly elected local government of New South Wales, led by Premier Jack Lang, decided the only course of action to unravel the critical funding situation in the state’s hospitals was start out a State Lottery. He did this during once you Depression. Money was scarce and unemployment stood at 30%. There were a major influenza epidemic 10 years previously and so it was feared that the hospitals may not be able to accommodate another. Developed believed that the hope of winning the lottery would essentially make the general public to fund the private.

These would be the answers towards the 5 usually asked questions lottery for any who to be able to know how you can play the lottery. I trust they’re helpful and i wish you all the better to your lottery winning trip!


TAG:winning the lottery, tips to winning lottery, winning lottery result, win the lottery guaranteed

Imbas Diskusi BEM UI, Organisasi Diharuskan Sesuai Aturan

Jakarta, Akuratnews. com – Pasca konferensi Pers yang digelar Universitas Indonesia mengenai kasus diskusi BEM UI #PapuanLivesMatter mengundang banyak pertanyaan dan pandangan. Salah satu Mantan Duta Tidak kecil Indonesia untuk Kolombia Michael Manufandu, mengatakan terselenggaranya acara diskusi #PapuanLivesMatter merupakan hak masyarakat pada kebijakan pemerintah mengenai kebebasan berpendapat, namun terdapat peraturan dan etika publik sebagai ukuran agar masyarakat sopan santun dalam tutur kata dan memberikan pendapat yang mempunyai nilai realistis.

“Universitas Indonesia dengan berbagai perangkat pimpinan / rektornya mempunyai kewenangan untuk meraih produk mahasiswa yang bagus, bernilai tinggi, dan berkarakter. Memang perlu dipertanyakan, banyaknya pelanggaran pada pokok tersebut. Perlunya teguran, peringatan, sanksi dan lain-lain, agar dapat mengevaluasi diskusi yang menyebabkan dampak yang meluas di ranah publik. Contohnya, adanya diskusi atau seminar yg dinilai mengandung unsur berbeda pendapat yang ekstrim, ” ungkapnya

Untuk itu, keteraturan, hierarki, prosedur, dan metode perlu diterapkan oleh organisasi yang di usung BEM UI.

“Universitas Indonesia mempunyai aturan berlaku, untuk membina mahasiswa. Organisasi BEM URINARY INCONTINENCE harus berjalan sesuai aturan, di dalam setiap organisasi harus ada hierarki. Universitas Indonesia memberlakukan aturan tersebut dan akan menekankan kembali kepada BEM UI. Keteraturan, hierarki, prosedur dan metoda akan diberlakukan sesuai ketetapan terlebih pada BEM UI. Kebebasan berpendapat harus diatur agar tidak menyalahi aturan yang berlaku, ” jelasnya

Pihaknya menekankan kepada Universitas bagaimana pimpinan Universitas memberikan reward dan abuse bagi organisasi BEM UI yang telah menyelenggarakan acara tersebut. Jika pimpinan universitas melihat adanya pertentangan, akan diberikan sanksi tersendiri. Kebebasan akademisi harus berpikir realistis berpikir bagaimana dampak yang akan terjadi. Pimpinan harus melihat bagaimana ke depan dampak tersebut, sebagaimana acara yang sama.

Sementara itu, Cudry Sitompul, S. L., M. H., Dosen Fakultas Hukum, mengatakan terselenggaranya acara diskusi #PapuanLivesMatter dinilai peran pembicara tidak mewakili beberapa pihak, sehingga acara tersebut tidak komprehensif. Acara tersebut bukan dapat diterima untuk mewakili Universitas Indonesia.

“Tema yg diangkat oleh BEM UI berkaitan dengan hukum yang bersifat tidak bersifat apartheid, mengenai hak-hak manusia. Pemerintah tidak melakukan seperti yang dibicarakan dalam diskusi tersebut. Pandangan opini seseorang tertentu berkaitan dengan isu diskusi yang missleading, bukan benar pemerintah melakukan tindakan kekerasan ke papua. Hal tersebut sebatas tindakan hukum yang dilakukan pemerintah menangani Papua, ” ungkapnya.

Sayang sekali BEM UI mengadakan diskusi yang isinya bukan ada kaidah ilmiah, rujukan-rujukan, dan teori-teori. Hal tersebut yang disampaikan harus ada ilmunya, sehingga tidak membawa dampak buruk terhadap instansi dan publik. “Dikarenakan diskusi sebatas pendapat pribadi dan bukan tutorial ilmiah, substansi tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya dan perlu diteliti. Hal tersebut dapat menjadi fitnah bagi Pemerintah yang cenderung membawa isu rasisme yang dilakukan pemerintah, ” ujarnya

Mahasiswa UI tidak seharusnya melakukan pembahasan tersebut tanpa ada dasar-dasar serta metodologi ilmiah. Diskusi adalah kebebasan pendapat, atau biasa disebut kebebasan akademik dalam lingkup universitas. Jika hal tersebut adalah kebebasan akademik harusnya membawa hal ilmiah serta metodologinya. Kalau seperti diskusi yang lalu, berarti hanya sekedar orasi mahasiswa.

Selain tersebut, Amelita Lusia, M. Si, Kepala Biro Humas dan KIP USER INTERFACE, mengatakan BEM UI sudah mengajukan perizinan untuk mengadakan acara diskusi #PapuanLivesMatter, namun surat baru diterima Direktorat Mahasiswa pukul 11. 00 WIB dan kegiatan dilaksanakan pada pukul 19. 00 WIB. Pihak Dirmawa sudah memberikan saran berdasarkan narasumber yang terlihat hanya satu pihak perlu dievaluasi, untuk mengikuti sertakan pihak pro dan kontra sehingga acara terselenggara dengan baik. Namun, acara tersebut tetap berlangsung sesuai jadwal. Pihak Dirmawa sudah memberikan tanggapan namun tidak ada lagi komunikasi dengan pihak BASTANTE UI.

“Ketika diskusi publik hanya ada narasumber satu pihak maka perlu dievaluasi pekerjaan tersebut, agar tidak terjadi professional dan kontra di masyarakat / ranah publik. Diskusi yang benar perlu ada perbedaan pendapat, sehingga tidak seperti diskusi #PapuanLivesMatter. Perlu ada pembanding dari pihak professional dan kontra, ” ujarnya

Sanksi yang diberikan untuk BEM UI akan dipertimbangkan oleh civitas akademika, sehingga membuat efek jera kepada mahasiswa.

Menanggapi hal tersebut Wawan Hari Purwanto, Deputi-VII BIN, mengatakan yakni kasus rasialisme di Indonesia bukan bisa disamakan dengan yang ada di Amerika, hal tersebut tidak ada kaitannya. Perlunya melihat situasi dengan proporsional, kasus Papua juga sudah selesai di ranah PBB. Mengkritisi tidak bermasalah, namun yang sudah di sahkan tidak perlu dipermasalahkan kembali.

Dalam dasarnya pemerintah Indonesia telah membangun wilayah Papua dengan kecepatan tinggi dan infrastruktur yang lebih benar. Produk objek vital nasional lalu sarana prasarana sudah ditujukan tuk masyarakat Papua.

“Opini publik yang terus diusung perlu dipertimbangkan dengan baik, harus mengikuti aturan dan jangan sampai melanggar. Institusi UI sudah seharusnya memahami hal tersebut untuk mengadakan suatu diskusi, harus diimbangi dengan kedua sisi pro dan kontra bukan hanya satu sisi, ” ungkapnya

Saat ini kita menuju ke masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Solusi untuk pembangunan Papua ke depan untuk tampil lebih menarik dan mensejahterkan penduduk Indonesia.

MEMOTRET: Pedagangnya Positif Covid-19 Pasar Gondangdia Di Tutup

Akuratnews. Jakarta kacau Satu pedagang terpapar virus Covid-19, pihak PD Pasar Jaya Kecamatan Menteng langsung tutup pasar Gondangdia, Menteng. Jakarta Pusat. Senin (15/6/2020). Penutupan sejak Tanggal 15 Juni 2020 hingga 17 Juni 2020 tersebut dilakukan sebagai bentuk membunuh rantai penyebaran virus Covid-19 dalam lingkungan Pasar Gondangdia. foto: Dany Krisnadhi/ANCphoto

Prof Suteki: Ada Penumpang Gelap yang Berupaya Membangkitkan Komunisme

Makassar, Akuratnews. com – Madani Institute mengadakan Dialog Intelektual Sistemik (DIALEKTIK) dengan tema “Refleksi Merohanikan Kelahiran Pancasila dan Kebijakan Pemerintah New Normal Ditengah Pandemi Covid-19” yang dilaksanakan via daring (Zoom Meeting) pada Sabtu, 13 Juni 2020.

Direktur Eksekutif Madani, Syamsuar Hamka mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait implementasi nilai (value) Pancasila dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Sebab banyak yang menjadikan Pancasila hanya sebatas klaim, tanpa memahami bagaimana penerapan pancasila itu sendiri.

“Pancasila yang menjadi Common Platform sangat sarat muatan nilai ruhaninya. Sehingga kebijakan yang timbul tidak melulu mementingkan persoalan materi sebagaimana ideologi Komunisme dan Kapitalisme. Seharusnya Pancasila bisa menjadi jawaban Solutif terhadap kondisi negara kita di tengah Pandemi, ” ujarnya.

Dalam paparannya Prof. Suteki menyampaikan tiga ideologi besar yang ada di Indonesia dan hubungannya dengan pancasila saling tarik menarik. Namun, sila pancasila sudah cukup gamblang tentang landasan dan pijakan utamanya.

“Ideologi agama (Islam), Ideologi Sosial Komunisme dan Ideologi Liberal Kapitalisme. Dalam tubuh sila pancasila yang semuanya berlandaskan pada Ideologi Agama. Dan itu bisa kita lacak sejarah awal dan lahirnya, ” pungkasnya.

Dalam sila pertama pancasila sangatlah jelas bahwa di dalamnya menganut ideologi yang bertuhan kepada yang Maha Esa. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia yang seharusnya tidak terlepas dari nilak-nilai agama.

“Dasar Ideologi Sosial Komunisme dan Ideologi Liberal Kapitalisme itu hanya berlandaskan pada otak, bukan pada wahyu sehingga ini yang membuat dia terpisah dengan agama bahkan tidak bertahan. Dan ini tidak sesuai dengan fitrah manusia, ” lanjutnya.

Ia menilai bahwa keputusan pemerintah untuk melaksanakan tatanan hidup baru atau New Normal Life dengan pertimbangan ekonomi dan ketenagakerjaan dianggap tidak tepat, karena seharusnya keselamatan jiwalah yang paling pertama diperhatikan pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

“New Normal Life ini adalah hasil dari dua Ideologi yakni Ideologi Sosial Komunisme dan Ideologi Liberal Kapitalisme yang lebih mendahulukan permasalah ekonomi dan ketenagakerjaan di bandingkan dengan keselamatan jiwa. New Normal Life ini seharusnya berpaku pada keselamatan jiwa, ” ungkapnya.

Pakar Filsafat Pancasila dan Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut juga angkat bicara dengan RUU HIP yang tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat akhir-akhir ini. Ia berpendapat bahwa RUU HIP memberi peluang untuk bangkitnya kembali komunisme di Indonesia.

“Revisi Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ini bisa menjadi alat untuk menggebuk orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, dengan caplokan sebagai orang yang anti pancasila. Persoalan ini jadi krusial karena ada penunggang gelap yang berupaya membangkitkan komunisme, dan ini telah tercatat dalam sejarah, ” tegasnya.

Berbagai respon telah dilontarkan mengenai RUU HIP ini baik secara individu ataupun ormas. Sebagaimana MUI se-Indonesia telah mengeluarkan Maklumatnya dengan tegas menolak RUU HIP karena berpeluang untuk memberikan ruang agar PKI bisa bangkit kembali di Indonesia.

Perbankan Syariah di Pusaran Covid-19

Jakarta, Akuratnews. com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal I-2020 sebesar 2, 97% year-on-year (yoy). Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2, 41% dibandingkan triwulan IV 2019. Namun, pertumbuhan yang digolongkan cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia yang terpapar Covid-19, pertumbuhan tersebut akan berbanding terbalik pada quartal mendatang, jika dilihat dari pandangan pengamat perekonomian. Perubahan ekonomi yang terjadi, tentu akan berpengaruh pada seluruh sektor, salah satunya sektor Perbankan Syariah.

Era new normal digadang-gadang menjadi salah satu solusi yang harus diambil dalam rangka penyelamatan perkonomian, tanpa terkecuali dunia syariah. Pembatalan ibadah haji, hingga pembatasan ibadah umrah, tentj saja menghantam keberadaan perbankan syariah. Untuk itu, perlu adanya ide-ide solutif dalam menjaga stabilitas ekonomi syariah.

Merunut pada sebuah pandangan, secara umum, tantangan bank syariah saat pandemi Covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non performing finanacing (NPF), bank syariah akan mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus pada puncaknya.

Pada bulan tersebut bank syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil karna nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan kelima.

Redaksi Akuratnews. com, berkesempatan berbincang dengan Akademisi dari Universitas Budi Luhur yang juga pengamat Perbankan Syariah, Dr. Etty Susilowati, via Whassapp. Berikut petikan wawancaranya:

Redaksi : Apa yang menjadi syarat untuk menggeliatkan perbankan syariah dalam kondisi ini?

Dr. Etty : Roda ekonomi harus berputar, walaupum di tengah kondisi Covid-19, karena bank sebagai lembaga keuangan menjadi intermediary antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana. Namun dari pada itu, kebijakan dalam menerapkan roda perekonomian, tentunya tidak melupakan prosedur kesehatan yang harus diutamakan.

Redaksi : Strategi apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kondusifitas perbankan syariah?

Dr. Etty : Dukungan dari industri dan relaksasi regulasi terkait perbankan syariah, tentu misalnya, penurunan rasio GWM, insentif-insentif terhadap perbankan syariah. Selain itu penggunaan teknologi informasi, jemput bola nasabah, kerjasama dengan tenant dunia usaha perlu dilakukan dan ditingkatkan demi menjaga kondusifitas perbankan syariah di tengah pandemi Covid-19.

Redaksi : Usaha apa saja yang berpengaruh di tengah kondisi Covid-19 dalam pertumbuhan perbankan syariah?

Dr. Etty : Usaha-usaha terkait manufaktur, jasa, travel-travel haji dan umroh yang mengalami penurunan akibat Covid–9 yang berpengaruh pula pada kualitas pembiayaan dan pengendapan dana di bank syariah. Selain itu ada rumus dalam mencalai suatu usaha inovasi yakni ATM = Amati, Tiru, Modifikasi perbangkan lainnya.

Redaksi : Upaya-upaya apa saja, bagi para pelaku usaha yg berhubungan dengan perbankan syariah dalam menumbuhkan roda perekonomian?

Dr. Etty : Tentunya upaya dengan melakukan sinergi proyek dengan pemerintah baim dilakukan, agar proyek lebih feasible dan meyakinkan bank untuk memberikan support pendanaan terhadap pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga perlu melihat perilaku konsumen dan pasar. Apa yang menjadi kebutuhan saat ini.

Redaksi : Tantangan yang akan dihadapi ke depan bagi dunia syariah?

Dr. Etty : Perbankan Syariah psrlu melihat kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya NPF, likuiditas, profitabilitas, karena berakhirnya pendemi ini belum diketahui secara bersama.

Redaksi : Apakah perlu adanya regulasi baru dalam menjaga stabilitas syariah? Seperti apa?

Dr. Etty : Perlu, misalnya regulasi edukasi pengenalan syriah di sekolah-sekolah. Selain itu, penerapan profit sharing untuk produk investasi di bank syariah (termasuk deposito) juga perlu dilakukan.

Ojol Wajib Pasang Penyekat di Kurun Pengemudi dan Penumpang

Jakarta, Akuratnews. com – Ojek daring (ojol) wajib memasang penyekat di antara pilot dan pengguna sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 11/2020 Mengenai Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyaluran COVID-19, meskipun belum ada lisensi terkait jaminan keselamatan dan ketenteraman penggunaan penyekat tersebut.

“Baru dibicarakan dengan pakar ITB terkait material dan ukurannya, ” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.

Ia mengatakan ojek daring bisa memasang penyekat tersebut selagi menunggu lisensi atau disesuaikan dengan petunjuk atau standar yang berlaku. “Sementara yang sudah berinovasi bisa dibuat dulu (penyekatnya), sambil mengupayakan secara standar yang sesuai, ” katanya.

Budi menambahkan pihaknya akan mengupayakan lisensi paling cepat minggu depan. “Secepatnya minggu depan kalau sudah siap, mungkin KNKT yang akan menerbitkan karena SNI kelamaan, ” katanya

Dalam SE 11/2020 dinyatakan kalau ojek daring atau yang dikenal sebagai sepeda motor dengan aplikasi berbasis teknologi informasi diimbau bagi kongsi aplikasi agar menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyimpan disinfektan, hand sanitizer, dan pengukur suhu.

“Dalam susunan ini juga kami minta kongsi aplikasi untuk menyediakan penyekat kurun penumpang dan pengemudi serta menyediakan tutup kepala (haircap) jika helm dari pengemudi. Meskipun demikian, penumpang disarankan membawa helm sendiri mengikuti tetap melaksanakan protokol kesehatan lainnya. Untuk pengemudi harus menggunakan kedok, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan hand sanitizer, ” kata Budi.

Terkait lisensi penyekat, hingga saat ini salah satu aplikator, yakni Gojek belum memberikan tanggapan.

Tetapi, sebelumnya Chief of Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho menyebutkan pihaknya akan mengimplementasikan sekat pelindung di layanan GoRIde secara bertahap di kota-kota operasional utama di Indonesia.

“Selebihnya, 15. 000 sekat penjaga pada GoCar akan siap dipasang secara bertahap mulai pertengahan Juni setelah sebelumnya lebih dari 1. 000 armada di Jakarta dan Semarang, ” ujarnya.

Sementara itu, Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan pihaknya akan memasang partisi plastik serta menyediakan peralatan kebersihan kepada bertambah dari 8. 000 kendaraan GrabBike dalam beberapa minggu ke ajaran.

“Kami akan memasang partisi plastik dan mendistribusikan bertambah dari 10. 000 peralatan kebersihan yang terdiri dari han sanitizer, disinfektan kendaraan dan masker paras untuk mitra pengemudi GrabCar Protect selama sebulan mendatang, ” ujarnya.

Pengamat Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno menghargai penyekat tersebut tidak memenuhi patokan jaga jarak.

“Meskipun diberikan penyekat, sekat itu serupa belum mendapatkan sertifikat SNI. Belum dilakukan uji coba oleh institusi yang berwenang, ” tukasnya.

Who To Be Able To Win The Lottery?

Once you’ve won a giant prize about the lottery, it is think that most of the work is produced. However, you’d be quite wrong! Techniques many documented cases individuals who who’ve hit it big only drop their fortunes through bad deals, unhealthy living, selfish acts, any other unfortunate conferences. So if a lot to viewed as a lottery success story, to avoid the famous “lottery curse” that generally seems to always turn out to be to the front side page of newspapers, listed some guidelines help.

So what should a lottery player do increase the possibilities of netting big winnings? Essentially the most important and cost-effective solution to come develop random togel hongkong numbers is simply by using a random number generator applications for the idea.

Many lottery players are attracted to adopt part in big jackpot games which offer extremely high cash pay back. No doubt, a person’s win in this jackpot game, your entire life transform and you’ll have be extremely rich!

Stop and think for only a minute. Would you rather win $100,000 over nothing? Start with the lower odds as well as when you get skilled, may get play larger odds lottery.

People use various for you to accomplish this tool. This is a terrible situation your market real definitely feel. The people using lottery as a must pick numbers inside of normal . This is the true sense on the game to play it for a joy. People lose recreation and listen to it again and again. People also choose numbers from a sequence and try to obtain. However, this is a weird routine. Only thing is trying your luck and random number option. Many people say how the number end up being calculated in past statistics. But this does perform. All is for your luck with the player.

To complicate matters winning the lottery has caused bitter feuds among close friends. There have been cases of with the suing additional over the lottery winnings, each person stating that they have they are able to the fund. Hitting the jackpot can tear families apart if you might be not stringent.

Even though you’ll have to say “no” to lots of greedy people trying to be able to advantage of you, as soon as you that want to giving for you to charity. Many millionaires and billionaires have inked great things with their donations, suit perfectly to hospitals, colleges, and other non-profit suppliers. You can even donate your moments! Even though it sounds crazy, many millionaires and lottery winners do this particular. (If you don’t have a normal work anymore, or only work part-time due to the winning the lottery, you might have a additional free time share and may find that you simply enjoy volunteering tour time).

Enjoy playing the lottery game. Would like win after just a few games, or it may take longer identify is simply. When someone asks, “How to get a windfall?” Start along with a winning lottery system. Persistence in following through and developing a winner’s mindset are the most effective methods for improving your odds of of winning the lottery.


TAG: how to win at the lottery, i want to win the lottery, how to pick winning, lotto prediction software

Permudah Akses di Tengah Pandemi, Prudential Indonesia Siap Implementasikan PAYDI

Jakarta, Akuratnews. com – Jelang implementasi kebijakan stimulus lanjutan di daerah industri keuangan non-bank terkait pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menegaskan kesiapannya.

Perseroan meyakini kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dapat mempermudah masyarakat mengakses perlindungan asuransi, terutama di tengah pandemi Corona (Covid-19).

Jens Reisch, President Director Prudential Indonesia mengatakan, Prudential Indonesia menyambut baik kebijakan OJK terkait penyesuaian pelaksanaan teknis pemasaran Paydi.

“Kebijakan ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap perlindungan kesehatan dan finansial yang semakin meningkat, terutama melihat semakin banyaknya penyakit yang bermunculan, salah satunya Covid19, ” ujar Jens Reichs di Jakarta, Rabu (10/6).

Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan OJK sejalan dengan transformasi digital yang telah Prudential Indonesia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Komitmen transformasi digital perseroan yang end-to-end telah mampu melakukan seluruh proses, mulai dari pendaftaran dan sertifikasi tenaga pemasar baru, penjualan produk, persetujuan dan penerbitan polis, sampai dengan proses klaim, secara online.

“Sejak 1 April 2020 Prudential Indonesia telah menjalankan penjualan secara tatap muka virtual untuk dua produk asuransi jiwa tradisionalnya, yaitu PRUCinta dan PRUCritical Benefit 88, ” ujarnya.

Kondisi pandemi saat ini menimbulkan berbagai tantangan baru serta meningkatkan berbagai ketidakpastian yang berdampak besar terhadap industri dan juga kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, memasuki kenormalan baru (new normal) perlindungan kesehatan dan juga finansial yang menyeluruh menjadi semakin dibutuhkan.

“Kami percaya bahwa teknologi digital dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan literasi terhadap keuangan dan asuransi. Kami telah melakukan dan akan terus menciptakan pengalaman yang menarik dan bernilai tambah untuk mendukung  literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia, ” pungkas Jens.