PKS: Pancasila Yes, Komunisme No

Serpong, Akuratnews. com – Menyambut Hari Muncul Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto membawa masyarakat untuk menghayati nilai-nilai besar yang terkandung di dalamnya.

Pancasila yang merupakan hasil perenungan dan pemikiran para pembuat bangsa (founding fathers) sepatutnya menjelma landasan moral kehidupan berbangsa serta bernegara.

Pancasila yang saat ini menjadi dasar negara Indonesia merupakan rumusan paling tepat yang telah dihasilkan para bibit bangsa. Sehingga sudah sepatutnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

“Salah satu wujud penghayatan nilai-nilai Pancasila adalah menolak haluan komunisme, marxisme dan leninisme. Pancasila mengajarkan Ketuhanan yang Mahaesa, jadi sangat tidak cocok disandingkan secara ideologi-ideologi yang tidak mengakui Tuhan.

Pancasila itu diskrepansi komunisme, marxisme dan leninisme. Jadi siapa saja yang menyakini Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Nusantara harus berani menyatakan secara jelas Pancasila Yes, Komunisme No! ” tegas alumni PPSA XV Lemhanas RI.

Mulyanto mengambil istilah “jas merah” dan “jas hijau” untuk menjelaskan sikap yang sepatutnya dipahami masyarakat dalam menghayati nilai Pancasila.

“Jas merah” atau jangan sekali-kali menelantarkan sejarah dan “jas hijau” atau jangan sekali-kali melupakan jasa ustaz merupakan prinsip dasar untuk mengarungi spirit Pancasila secara tepat.

Bung Karno, kata Mulyanto, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan Pancasila secara sila kelima, “Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Namun oleh Panitia Sembilan yang diketuai Bung Karno sendiri, yang menghimpun kaum kebangsaan dan para ulama, berhasil memantapkan rumusan Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 menjadi Pancasila sebagaimana tercantum pada Piagam Jakarta dimana Sila Prima berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban mematuhi syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

“Tapi karena ada elemen bangsa yang keberatan dengan ringkasan Pancasila Piagam Jakarta tersebut, khususnya Sila Pertama dan karena longgar hati para ulama, maka di sidang PPKI, 7 kata pada Sila Pertama yaitu “Ketuhanan secara kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” diubah.

Barulah pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD tahun 1945, seperti yang ada sekarang itu, ” jelas Mulyanto.

Tiga bulan setelah itu menyembul pemberontakan PKI yang tidak tenang dengan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Karena itu, menurut Mulyanto, dalam RUU Haluan Pancasila, yang sedang dibahas DPR RI, perlu memasukkan Tap MPRS No. 25/1966 tentang larangan penyaluran faham komunisme dalam konsideran, sebagai penegasan Pancasila menolak ajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

Selain itu Mulyanto minta pasal-pasal terkait “Trisila”, “Ekasila” dan “Ketuhanan yang berkebudayaan” dalam RUU HIP dihapus serta mengembalikan makna Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

“Kalau Pancasila dapat diperas menjadi trisila dan ekasila lagi maka itu serupa saja kita mundur ke 1 Juni 1945. Dan ini terkesan tidak menghargai perjuangan Bung Karno sebagai Ketua Panitia Sembilan dalam sidang BPUPKI tanggal 22 Juni 1945, yang dengan pilu dan sangat memelas kepada peserta sidang untuk menerima Pancasila Piagam Jakarta, serta kita tidak menghormati kebesaran hati para ulama yang berlapang dada menghapus “7 kata” di dalam Sila Pertama Pancasila” pada tanggal 18 Agustus 1945, ” bahana anggota Badan Legislasi DPR MENODAI ini.

Kedudukan Darurat Covid-19 Diperpanjang

Jakarta, Akuratnews. com – Status darurat pandemi Corona (Covid-19) kembali diperpanjang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran No 6 tentang Posisi Keadaan Darurat Bencana Non Negeri Coroba Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Kematian (BNPB) Doni Monardo menyebutkan kesimpulan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Percepatan penanganan Covid-19 dalam keadaan penting bencana nonalam dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, ” ujar Doni dalam surat edaran tersebut, Jumat (29/5).

Poin lainya disebutkan pengelolaan sumber daya bagi percepatan penanganan Covid-19 diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Cetakan 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Doni pula mengatakan, dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Zona Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional maka Gubernur, Bupati dan Walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan genting bencana Covid-19.

“Status keadaan darurat bencana nonalam mau berakhir pada saat ditetapkannya Kesimpulan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Posisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, ” pungkas Doni.

Memori Peningkatan Kasus COVID-19 di Papua, Korindo Group Bantu Ribuan APD

Jakarta, Akuratnews. com – Sebagai cara membantu pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di wilayah  Papua, Korindo Group menyerahkan 3. 500 Alat Penjaga Diri (APD) berupa Baju Hazmat bagi para Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Wilayah (RSUD) di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

Bantuan APD ini secara asosiatif diserahkan oleh Senior Vice Chairman Korindo Group, Robert Seung pada 3 orang perwakilan Kabupaten, dalam Gedung Wisma Korindo Jakarta, di dalam Jum’at (29/5/2020). Dengan mendapatkan dukungan dari Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bantuan akan didistribusikan langsung ke RSUD yang berada di ke-3 kabupaten tersebut.

Seperti dituturkan oleh Robert Seung, bantuan dari Korindo Group ini melengkapi bantuan 12. 000 masker yang sebelumnya sudah diserahkan kepada 3 Kabupaten yang persis pada tanggal 9 April 2020 lalu.

“Aksi dengan dilakukan Korindo adalah bentuk kepedulian terhadap sesama, dan bentuk kritik kami atas pengabdian serta pengorbanan yang tinggi dari para gaya medis dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, ” ujar Robert Seung.

Untuk diketahui, Satgas Covid-19 Provinsi Papua belum lama ini menyampaikan bahwa sebanyak 34 orang tenaga medis sudah terpapar positif Covid-19. Karena itu dibutuhkan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga para tenaga medis yang merupakan kekayaan strategis di kondisi saat itu dengan baik.

Peserta Kabupaten Boven Digoel, Lutfi Prabantara menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kepedulian yang ditunjukkan Korindo Group. Berkat kepedulian ini dia berharap dapat terus bahu membahu membantu masyarakat Papua dalam melayani Pandemi Covid-19 ini.

Sebagi informasi, sebelumnya Korindo Group telah mendistribusikan bantuan 120. 000 masker medis untuk tenaga medis di Papua, dan 2. 000 masker non media untuk warga di lingkungan Kantor Pusat Korindo Jakarta.

“Kami meminta pandemi akan segera berakhir sehingga semua aktivitas akan kembali berjalan normal. Dan semoga apa yang telah dikontribusi Korindo dapat bermanfaat dan membantu melawan Covid-19 tersebut, ” ujarnya.

Have You Been Winning The Lottery?

Have you ever wondered why it is someone else who wins the lottery and never you can? Are these lottery winners just gotten lucky, or maybe are more effective the best in order to win the lottery which you you shouldn’t?

If you decide play utilizing frequency theory, then vegetables and fruit select numbers that have been drawn normally in slimming. If you prefer the averages law theory, then you can certainly should select cold numbers.

Most state lotteries make their winners public. It’s in their terms of service that winners must be inclined to go public. Cash for a plethora of reasons. For one thing, it’s a great promotional device does not stop generates interest in the sweepstakes. It also proves that the lottery is a good draw and that there isn’t an cheating location. The flip side of really seriously . that having their names made public puts a target on many lottery winners’ lives. As a new lottery winner, studying learn how you can say “no” to the many requests that is to be coming for. If you have a tough time doing this, then you’ll be easily taken advantage of, and pretty soon you’ll find your fortunes dwindling.

One alternative pertaining to individuals who may end looking toward a lifetime of public scrutiny is to use their hand at online lotteries. The relative anonymity provided by winning online means that big winner can still remain relatively anonymous. If you have always dreamed about having it all, but you’d in order to still live the lifetime of a regular Joe, you very well may want to attempt your hand at online lotteries.

In the area you live there are the same choices between small games with small prizes like pick thee games, five and six ball games with mid-range payouts, and enormous multi-state games with incredible odds against you.

The factor to this question is dependent onto your experience with lotteries. Inside your are new to the game and still learning the right way to play the Keluaran HK, is actually possible to highly advisable for you start with one game and concentrate on it unless you are highly rated in getting this done.

Studies have shown that picking both hot and cold numbers enjoys the better chance to winning the lottery to be able to simply selecting any random numbers.

Have a constructive attitude: Like everything else in life, winning a lottery also depends in order to. If you believe in yourself, you are able to win. Therefore, have a positive outlook towards everything. Feel confident that you will surely win. Make plans on how you will utilise your lottery prize money. Dollars . would fill your body-mind with strong positive energies which would ultimately direct you in selecting the right lottery numbers, thus helping you win a lottery.

TAG :
lottery prediction software, national lottery.lottery

Bupati Akan Cabut Izin Pengusaha yang Tidak Mematuhi Jam Malam

Pemalang, Akuratnews. com – Bertempat di kaca pendopo Kabupaten Pemalang, dilaksanakan apel siaga pelaksanaan jam malam, Rabu (27/05/2020).

Dipimpin Tumenggung Pemalang Junaedi dan jajaran Forkopimda Kabupaten Pemalang, semua jajaran OPD di lingkungan Pemkab Pemalang, Ormasq Pemalang dilaksanakan secara simbolik upacara siaga pelaksanaan jam malam dengan diikuti tidak kurang dari lembaga terkait seperti, TNI-POLRI, Pengadilan Agama kabupaten Pemalang, Pengadilan Negeri Pemalang, Polisi Pamong Praja, Ormas Pemuda Pancasila kabupaten Pemalang, Banser Pemalang serta jajaran Satuan Kerja Negeri Daerah/SKPD Kabupaten Pemalang.

Bupati Pemalang Junaedi berharap dengan dilakukan jam malam tersebut untuk percepatan dari pandemi virus corona (covid-19), sesegera mungkin untuk membatalkan mata rantai penyebaran virus corona.

Bupati juga menguatkan, apabila ada pengusaha-pengusaha yang tidak mengikuti aturan jam malam, bagian pemkab tidak akan segan-segan untuk menindak atau mencabut ijin cara ataupun penutupan tempat usaha.

Masih menurut Junaedi bahwa jam malam tersebut adalah buat percepatan, dimana waktu 14 hari jam malam kedepan ditetapkan sejak pukul 21. 00 malam had pukul 04. 00 Wib sahih sampai dengan tanggal 09 Juni 2020, meminimalisir kerumunan masyarakat serta untuk penyebaran penularan virus corona serta akan kembali ke “New Normal”, yang sudah diintruksikan oleh Presiden Joko Widodo, dimana percepatan (New Normal), ini secepatnya mau pulih kembali seperti yang kita harapkan bersama.

Covid-19 Bencana Nasional, Prudential Tetap Siapkan Hal Ini

Jakarta, Akuratnews. com – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), Rabu (20/5) melaporkan kinerja unit syariah yang sehat dalam sepanjang 2019.

Masukan ini sekaligus menegaskan
kembali kepemimpinannya di industri asuransi atma syariah melalui pendapatan kontribusi
bruto sebesar Rp3, 7 triliun, tertinggi di industri.

Unit syariah Prudential Indonesia pula mampu mempertahankan total aset dengan stabil sebesar Rp9, 1 triliun. Selain itu, Dana  Tabarru terekam meningkat dari Rp770 M di 2018 menjadi Rp887 M di 2019, dengan pertumbuhan mencapai 15 persen

Perusahaan juga tetap mempertahankan tingkat solvabilitas (Risk Based Capital) yang  kuat secara mencatatkan tingkat solvabilitas dari Sedekah Tabarru sebesar 2. 581 persen, lebih dari 20 kali ganda dari batas minimum yang ditetapkan regulator, dan tingkat solvabilitas sebab Dana Perusahaan sebesar 7. 300 persen, lebih dari 60 kala lipat dari batas minimum dengan ditetapkan regulator.

Hasil positif ini berhasil kami sampai berkat kepercayaan nasabah yang langsung meningkat dalam 13 tahun belakang, serta berkat kerja keras para tenaga pemasar berlisensi syariah Prudential Indonesia yang berjumlah lebih dibanding 114. 000 orang, terbesar di industri.

Jens Reisch, President Director Prudential Indonesia mengucapkan, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin ekonomi syariah global, dengan jumlah warga muslim yang merupakan salah mulia terbesar di dunia dan dibantu oleh kesamaan beberapa nilai syariah dengan nilai kehidupan budaya karakter Indonesia.

Untuk menolong mewujudkan hal tersebut, sejak 13 tahun lalu kami mendirikan bagian syariah dan terus berupaya menjelma kontributor terkemuka yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia.

Dalam mewujudkan aspirasi itu, kami menerapkan prinsip ‘Sharia for all” atau “Syariah untuk Semua” dan menghadirkan produk asuransi jiwa syariah dapat diterima oleh bertambah banyak lapisan masyarakat Indonesia, tetap melakukan inovasi
produk & saluran pemasaran, edukasi ke jemaah yang lebih luas melalui kemitraan dengan lebih banyak pihak, dan meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas tenaga pemasar.

Nini Sumohandoyo, Sharia, Government Relations and Community Investment Director Prudential Indonesia mengutarakan, prinsip-prinsip asuransi syariah, di antaranya tolong menolong dan saling berderma untuk saling berbagi dan menanggung risiko sebagai antisipasi bila berlaku musibah, senantiasa relevan dengan karakter gotong royong khas masyarakat Nusantara, dan kami berharap, prinsip-prinsip itu dapat diterapkan untuk membantu itu yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

“Di Prudential tunggal, kontribusi kami untuk membantu kelompok berfokus pada 3 aspek, yakni kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk aspek kesehatan, misalnya, kami lestari memberikan perlindungan meskipun Covid-19 telah berstatus pandemi global dan kematian nasional, ” papar Nini.

Selain itu, 95 pegawai juga bekerja dari rumah, tetapi kami tetap mempertahankan kualitas servis kepada peserta.

Singkirkan Ego Birokrasi dan Kegenitan Akademik, Ini Syarat Ketahanan Pangan pada Masa Pandemi

Jakarta, Akuratnews. com – Pandemi virus Corona (Covid-29) itu memicu sebuah pertanyaan besar, sejauh mana dampaknya pada ketahanan bertabur dan kemandirian nasional terkait secara pangan?

Faktanya, ketahanan pangan nasional saat ini, Beberapa masih bergantung dengan manajemen memasukkan pangan. Akibatnya, petani kerap terpukul ketika masa panen bersamaan secara saat impor pangan.

Jika dirunut ke belakang, pada sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan kerajaan-kerajaan lainnya, belum pemah Indonesia mengimpor. Justru kerajaan-kerajaan itu mengekspor beras ke mancanegara,

Ketahanan pangan sangat strategis dalam geoekonomi dan geopolitik. Pangan bisa menjadi alat diplomasi pada masa depan, selain air serta energi.

Dalam UU Pangan (UU 18/2012), perlu ada dokumen pangan yang terdiri dari rencana pangan nasional, rencana bertabur provinsi dan rencana Pangan kabupaten/kota.

“Memulai ketahanan pangan, LDII telah berupaya dengan memupuk kembali tanah-tanah pertanian yang wujud tanahnya rusak oleh akumulasi gemuk kimia, ” ujar Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Prasetyo Sunaryo di Jakarta, Rabu (20/5).

Arief Iswanto anggota Dewan Pakar LDII memasukkan, LDII telah berhasil menyuburkan kembali lahan-lahan pertanian yang mengeras sebab akumulasi pupuk kimia selama bertahun-tahun dengan mengganti dengan pupuk negeri di daerah Karawang. Terbukti desa kembali subur, dengan basil enam ton per hektar padi organik.

Sementara di wilayah perkebunan, Arief menjelaskan, pihaknya menggelar pembuatan pupuk alam, nntuk flora perkebunan cokelat dan kopi. Produk-produk pertanian tersebut, sudah diminati kafe-kafe di Eropa.

Ketahanan pangan sangat bergantung dari pemerintah sebagai regulator dan petani di sisi lain sebagai pelaku pertanian, yang selalu kreatif dan kreatif untuk meningkatkan produksi pertanian.

Persoalannya, terkadang sebagai regulator, pemerintah berfungsi melindungi petani, dengan menyebabkan kreativitas dan motivasi petani terpacu.

“Petani harusnya menjadi subjek, namun dalam kurang hal saat mereka membuat kader padi atau pupuk justru berhubungan dengan problem birokrasi bahkan norma. Mereka harus menghadapi kegenitan akademik, melalui persyaratan sertiflkasi yang tidak mungkin dicapai oleh petani natural, ” ujar Arief.

Menurutnya, bila temuan bibit ataupun pupuk, bahkan juga obat dalam tanaman, bila dilakukan oleh pribadi atau sekelompok petani, tidak harus dihadapkan pada birokrasi dan hukum, tetapi harus diberi bimbingan agar dapat memenuhi persyaratan yang ada.

“Bahkan bila perlu, pemerintah bisa memberi izin produk bibit dari petani dengan menolong riset dan hak intelektual. Dengan begitu, petani bisa menjadi subjek dan negara melakukan proteksi, ” lanjut Arief.

Perlindungan dari negara ini sangat istimewa. Di negara besar sangat memproteksi para petani mereka. Memberi sumbangan yang besar dalam bentuk non finansial, sehingga panen melimpah dan tentu saja, hasil panennya bisa bersaing untuk ekspor.

Sementara, subsidi dan perlindungan pemerintah di Indonesia terhadap petani belum optimal. Di pedesaan masih terang praktik-praktik ijon, yang memiskinkan petani.

“Kuasai minyak, oleh sebab itu engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan mengabuk rakyat, ” kredo ini pemah dilontarkan Henry Kissinger, Menteri Asing Negeri AS dan selanjutnya menjelma penasihat keamanan nasional di masa Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, ” ucapnya.

Secara demikian penguasaan pangan merupakan peristiwa yang penting dalam geopolitik & geo ekonomi. Ketahanan pangan malah tak tercipta ketika pemerintah menekan kreativitas, atau lebih mementingkan tumbuhan tertentu.

DPP LDII berharap, ketahanan pangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Indonesia harus bisa mandiri dan swasembada pangan melalui pendekatan petani dan nelayan sebagai subyek penyedia pangan.

“Jangan sampai kebutuhan bertabur menjadi tergantung impor. Untuk itu, perlu ada lembaga pembiayaan dengan khusus untuk modal kerja petani/nelayan dan lembaga yang menangani buatan pangan, agar stabilitas penyediaan serta harga pangan dapat terjaga, ” pungkas Arief.

Muhammadiyah Tolak Ajakan Berdamai Dengan Corona

Jakarta, Akuratnews. com – Ajakan Kepala Joko Widodo (Jokowi) berdamai secara virus Corona (Covid-19) terus menuai penolakan.

Jika sebelumnya penolakan disuarakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kini hal sebentuk disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Agus Samsudin mengatakan, pergerakan kasus Covid-19 di tanah air masih terus terbang dari hari ke hari dan belum ada tanda-tanda melandai. Untuk itu, upaya perlawanan terhadap penyebarannya harus ditingkatkan.

Taat Agus, kebijakan untuk mengendorkan Penyekatan Sosial Berskala Besar (PSBB) & pernyataan untuk berdamai dengan virus corona di saat seperti tersebut bukan sikap yang tepat. Sebab, di sisi lain ada kadar para tenaga kesehatan dan warga masyarakat yang terpapar dipertaruhkan.

“Para tenaga kesehatan saat ini bertaruh nyawa menyelamatkan mereka yang terpapar Covid-19, mereka kudu dijaga agar dapat bekerja dengan baik, ” tegasnya kepada kuli, Rabu (20/5).

Jadi wujud perlawanan terhadap penyebaran Covid-19, Muhammadiyah melalui jaringan strukturnya dibanding tingkat pusat hingga ranting tetap melakukan berbagai upaya dalam rancangan penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan penanganan Covid-19 dibuat di tingkat pimpinan pusat dan diterjemahkan dalam aksi pada lapangan dengan ujung tombaknya berkecukupan di Pimpinan Cabang (PCM) serta Ranting Muhammadiyah (PRM), selain Jasa Usaha Muhammadiyah (AUM).

Ketua Lembaga Pengembangan Cabang serta Ranting PP Muhammadiyah, Ahmad Patokan Permata mengatakan bahwa cabang dan ranting Muhammadiyah mempunyai peran yang penting dalam kerja-kerja penanganan pagebluk Covid-19.

“Merekalah yang selama ini bersentuhan langsung dengan persoalan keseharian warga dan terhubung secara horisontal dengan struktur pemerintahan kecamatan, desa sampai RT-RW, ” sambungnya.

Saat ini sudah terbentuk 3. 849 PCM dari 7. 100 kecamatan di seluruh Indonesia dan 13. 612 PRM dari 81. 935 kampung dengan persebaran paling banyak sedang berada di Pulau Jawa. Lantaran jumlah tersebut terdapat 19 PCM dan 23 PRM masuk kategori unggulan.

PCM & PRM masuk kategori unggulan menurut Ahmad Norma Permata karena menutup beberapa indikator antara lain pembinaan jamaah (pengajian rutin yang dikelola dengan baik, Muhammadiyah menjadi punca ibadah, loyalitas), manajemen organisasi, pelatihan dan partisipasi anak muda, pemberdayaan ekonomi warga persyarikatan, memiliki AUM unggulan yang mencerminkan Muhammadiyah yang berkemajuan (kreatif, inovatif, solutif) serta daya pengaruh ke umat dan penguasaan media.

Tengah itu berdasarkan update data dengan masuk, hingga pagi ini Muhammadiyah sudah mengucurkan dana total Rp. 143. 458. 606. 000 dengan jumlah penerima manfaat 2. 322. 922 jiwa tersebar di 30 propinsi yang sudah membentuk wujud MCCC.

“Muhammadiyah mencuaikan MCCC berkomitmen untuk mendukung jalan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi, ” tutupnya.

Menimbang Kebijakan Sekolah Dibuka Kembali

Akuratnews. com – Kemendikbud tetap berencana menggelar sekolah di tahun ajaran mutakhir. Direktur Jenderal Guru dan Gaya Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril meyakinkan bahwa tidak akan melakukan pengunduran tahun ajaran baru. Pihaknya masih mengkaji model pembelajaran apa yang akan diterapkan melalui daring ataupun tatap muka kembali. Pembukaan madrasah diutamakan untuk wilayah yang sudah dinyatakan bebas dari penyebaran virus corona. Pihak Kementerian menyontohkan di Korea Selatan telah melakukan kegiatan kembali setelah aman dari corona. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pelajaran.

Kebijakan ini adalah tindak lanjut atas rencana negeri untuk berdamai dengan corona. Kementrian Koordinator Perekonomian telah melakukan kajian awal. Kajian tersebut adalah arahan untuk menentukan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Dalam uraian tersebut direncanakan bahwa sekolah bakal mulai dibuka pada tanggal 15 Juni 2020. Pembukaan sekolah tarikh ajaran baru dilakukan dengan pasti menerapkan pembatasan jarak dan kaum penyesuaian.

Atas dialog kebijakan tersebut, sejumlah kalangan menyatakan pendapatnya. Peneliti di Pusat Pengkajian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Anggi Afriansyah berpendapat, membuka sekolah sangat berisiko. Pembukaan kembali sekolah tanpa memperhitungkan berbagai risiko hendak menambah penyebaran Covid-19. Apalagi bila anak yang harus menggunakan pemindahan publik. Di pihak lain, Kemenko PMK, Agus Sartono mengatakan awal kegiatan belajar di sekolah pada pertengahan Juli 2020 masih berisiko. Beliau mengatakan bahwa perlu membenarkan keamanan lingkungan siswa dan pendidik dari virus corona. Kebijakan mengambil kembali sekolah perlu memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik buat mencegah virus corona. Pembukaan sekolah yang paling realistis menurutnya ialah awal bulan Agustus.

Kekhawatiran juga dikemukakan oleh Pemangku Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Kiai Indonesia, Satriawan. Ia cemas bila siswa dan guru menjadi target covid-19 jika sekolah dibuka balik. Ia juga menyangsikan koordinasi Negeri Pusat dan Daerah yang terlihat tidak sinkron dalam penanganan corona. Satriawan menjelaskan bahwa Pembukaan madrasah harus disingkronkan dengan data urusan dan penyebaran corona di setiap daerah. Jangan sampai daerah yang masih dalam pengawasan diperbolehkan mengambil sekolah. Beliau juga menilai tersedia beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait pembukaan sekolah. Misalnya mengatur teknis penyelenggaraan PPDB serta infrastruktur pendukung terkait penanganan corona pada sekolah. Kekhawatiran juga dikatakan oleh orangtua calon murid yang dikutip dalam wawancara Youtube Najwa Shihab. Ibu Widyawati mengaku was-was memasukkan anaknya ke SD kelas satu sebelum kasus Covid-19 ini sudah benar-benar mereda.

Kebijaksanaan pembukaan sekolah kembali tentu kudu dilakukan dengan matang. Rencanya ini jika dilakukan tanpa pertimbangan lantaran dokter sebagai rujukan akan membawa petaka. Pasalnya menurut ahli dan PBB, virus corona ini telah bermutasi dan menjadi semakin ganas. Bahkan WHO menyatakan bawah mungkin virus corona tetap akan tersedia di muka bumi dalam masa maktu yang lama. Virus tersebut dapat menjadi endemi seperti virus DBD yang hadir musiman. Pemerintah perlu benar-benar mengkaji lagi kebijakan ini dengan sangat matang. Jangan sampai korban nyawa melayang karna salah urus pemerintah.

Tren kasus corona belum menjumpai puncaknya. Ahli biostatistik Eijkman Oxford, Iqbal Elyazar mengatakan bahwa kurva yang disampaikan pemerintah setiap harinya kepada publik bukanlah kurva epidemi yang sesuai standar ilmu. Pakar di Indonesia menyatakan kebingungan serta kesulitan melihat perkembangan kasus dengan sesungguhnya di dalam negeri. Taat ahli, kurva yang menurun belum tentu karna kasusnya menurun. Pemerintah dinilai tidak transparan masalah bukti jumlah pemeriksaan yang sudan dilakukan di lab di setiap daerah. Intensitas pemeriksaan dalam mendeteksi karakter yang positif terbilang rendah. Menyelaraskan keadaan di Indonesia dengan Korea Selatan tentu sangatlah timpang. Ruang kesehatan di Korea Selatan memasukkan urutan kedua dalam laman kedudukan Numbeo. com. Sedang Indonesia berkecukupan pada urutan ke-55. Tentu benar jauh membandingkan keadaan Korea Daksina dengan Indonesia. Sejak awal pandemi terjadi, Korea Selatan termasuk dengan paling sigap dalam menangani kesehatan warganya. Data yang transparan serta pelayanan yang baik sudan dijalankan di Korea Selatan.

Pemerintah perlu segera memastikan kalau virus corona ini telah betul-betul mereda sebelum kebijakan sekolah dibuka dilakukan. Jika pemerintah tidak mengingat saran dari para ahli maka akan semakin menegaskan bahwa Negeri adalah penguasa yang tidak kompeten dalam mengurus rakyatnya. Hadist Nabi tentang pemimpin Ruwaibidhah akan semakin terbukti. Rasulullah menegaskan bahwa bakal datang masa penuh penipuan. Bila seorang yang jujur malah didustakan, sedang pengkhianat malah dipercaya. Saat itu Ruwaibidhah akan berbicara. Ruwaibidhah adalah orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.

Lalu bagaimanakah penguasa Islam membuat kebijakan. Jika terkadang benar Presiden serupa tengan Khalifah Umar, maka kebijakannya pun seharusnya sama dengan Umar. Saat wabah terjadi di negeri Syam. Umar pun bermusyawarah dengen para sahabat yang ahli dari kaum Muhajirin dan Anshar. Kemudian Abdurrahman bin Auf yang datang terlambat mengatakan hadits Nabi tentang karantina. Khalifah Umar telah mengambil langkah yg sangat bijaksana. Pertimbangan Khalifah Umar adalah untuk menyelamatkan orang melimpah aga tidak dibinasakan oleh wabah. Begitulah seharusnya pemimpin sejati dalam Islam.

LazisNU Berhasil Himpun ZIS Ratusan Juta

Bekasi, Akuratnews. com – Serah terima Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) keluarga besar Dewan Pengurus Bagian Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) kota Bekasi kepada Lazis NU kota Bekasi yang disaksikan tepat oleh ketua PCNU, KH Kota madinah.

Ketua DPC PKB kota Bekasi, H. Ahmad Ushtuchri mengatakan komitmen ini merupakan sebagai bentuk dukungan nyata PKB tanah air Bekasi kepada Nahdlatul Ulama

“Alhamdulillah sumbangsih PKB menggenapi perolehan Lazis NU menjadi 100 juta lebih dan sebuah hasil menggembirakan bagi Lazis NU dengan baru berumur 3 Minggu pada kota Bekasi. Semoga semua memperoleh keberkahan ramadhan, ” ujarnya, Kamis, (21/5/2020)

Lebih tinggi Ushtuchri yang juga anggota DPRD kota Bekasi mengatakan dukungan tersebut juga bagian dari keinginan pemimpin, kader dan simpatisan PKB untuk bersama sama dengan kekuatan civil society (NU) melalui Muker & LazisNU dalam menjalankan perintah Tuhan untuk bersedekah dan zakat dibulan yang mulia ini.

Ditambah lagi momentumnya sangat positif dimana hari ini semakin banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi akibat dampak Covid-19 serta belum mampu diketahui kapan akan berakhir. Oleh karenanya hal ini sekaligus menjelma ajakan PKB untuk membangun simpati sosial dan kesetiakawanan kepada masyarakat yang kurang beruntung.

Dengan diberlakukannya PSBB dalam pandemi Covid-19 ini semakin hari semakin banyak orang yang terkena buah, mereka yang tadinya hampir miskin (nearfour) sekarang menjadi miskin.

Ushtuchri berharap keadaan itu mengasah kepekaan kita bersama biar kita semua ingat dengan tetangga kiri dan kanan kita serta tentunya menjadi bagian dari amal ibadah ramadhan kita serta menjadi wasilah diampuninya dosa dan dilipatgandakan pahala atas perbuatan baik kita.

Nantinya ZIS itu akan disalurkan langsung untuk para mustahik yang berhak menerima zakat dan PKB kota Bekasi hendak terus memberikan kontribusinya untuk pengikut.