Jakarta, Akuratnews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Dalam pergub tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengatur kendaraan yang diperkenankan melintas di wilayah ganjil genap.

Selain kendaraan roda empat atau mobil, kendaraan roda dua atau motor juga termasuk kendaraan yang harus patuh dengan aturan ganjil genap.

Aturan itu termaktub dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a. Tertulis:

“Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas.”

Terkait munculnya pergub ganjil-genap sepeda motor, pakar transportasi Darmaningtyas mengatakan jika hal itu akan mengalami kesulitan ketika diterapkan di lapangan.

Ini termasuk juga bagaimana mengawasi para ojek pangkalan saat mencari nafkah, sementara plat motor mereka tidak sesuai dengan aturan ganjil-genap yang akan diterapkan tersebut.

“Implementasinya agak sulit karena banyak juga yang bukan ojeg online. Kalau ojeg online kan seragamnya kelihatan. Sementara plat motor mereka berbeda dengan plat motor yang diterapkan pada hari itu. Akan ada persoalan dalam implementasi. Baik itu dinas perhubungan dan kepolisian akan susah sekali mengawasinya.” ujar Darmaningntyas saat menjadi nara sumber di salah satu televisi nasional, Minggu (23/8).

Darmaningtyas yang juga seorang pengamat pendidikan menandaskan, bahwa pemberlakukan pergub ganjil-genap sepeda motor orientasinya sangat jelas yaitu untuk pengendalian pergerakan di masa Covid-19 saat ini. Namun jika diberlakukan secara permanen pada saat kondisi normal, baik dinas perhubungan maupun kepolisian harus bekerja ekstra dalam melakukan pengawasan.

“Alasan itu saya masih bisa memahaminya. Karena pergerakan saat ini didominasi oleh sepeda motor. Contohnya jalan Sudirman-Thamrin kan relatif lebih lengang, tetapi daerah-daerah pinggiran memang didominasi oleh sepeda motor, jadi butuh pengendalian. Hanya saja memang butuh effort (upaya) sangat besar baik dari Dinas Perhubungan maupun kepolisian dalam pengawasannya.” lanjut Darmaningtyas.

Juga yang harus diperhatikan dalam melakukan pemberlakuan ganjil-genap bagi sepeda motor, kata Darmaningtyas adalah kelincahan dan kecilnya sepeda motor ketika berada di tengah kepadatan lalu lintas.

“Problem besarnya bagaimana mengawasi sepeda motor yang kecil dan mudah menyelusup dan platnya bisa terhalang oleh mobil misalnya begitu.” tutup Darmaningtyas.