Jakarta, Akuratnews. com – Rektor Universitas Widyatama Obsatar Sinaga mengatakan penguatan Badan Pembimbing Ideologi Pancasila (BPIP) dengan membuat payung hukum berupa Undang-Undang (UU) dinilai sebagai hal yang kudu dilakukan.

Pasalnya, penguatan BPIP dengan UU dilakukan buat menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. “Menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama, ” ujar Obsatar, Sabtu (11/7/2020).

Obsatar juga mengatakan bahwa kondisi Indonesia pasca reformasi pas memprihatinkan, di mana banyak generasi muda yang tidak paham makna Pancasila. Untuk itu, kata tempat, kedudukan BPIB yang diatur pada Pepres No. 7 Tahun 2018 harus diperkuat agar semua warga negara Indonesia memahami ideologi jadi kristalisasi kebudayaan bangsa.

“Kalau suatu lembaga didirikan dengan Peraturan Presiden bisa dibayangkan gaya dari lembaga itu. Terlebih jika ditambah dengan Undang-Undang, maka lembaganya akan makin kuat, semakin baik. Itu maksud awal dari payung hukum itu, ” tambahnya.

Obsatar mengatakan, Pancasila jadi dasar negara yang keberadaanya sangat diperlukan, terlebih Indonesia memiliki asosiasi beragam. Karena itu, pembentukan Peraturan harus ditujukan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, bukan buat mengubah isi sila dalam Pancasila.

“Kita fokus saja, kita ini bangsa yang sangat beraneka ragam membutuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa, ” ucap Obsatar.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mengungkapkan Presiden Joko Widodo berharap agar BPIP diperkuat dalam Undang-Undang sehingga tak sekadar hanya dengan Peraturan Kepala.

Hal itu disebutkan Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (9/7). Dia mengatakan, lahirnya BPIP melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tidak terlepas dibanding “politcal goodwill” Presiden Jokowi supaya setiap anak bangsa bisa memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut dia, saat ini Presiden Joko Widodo ingin semakin menguatkan BPIP melalui undang-undang sehingga siapapun presidennya, BPIP akan tetap eksis menjelma milik bangsa Indonesia, tidak bakal hilang hanya akibat kepentingan kebijakan sesaat.