Sidoarjo, Akuratnews. com kacau Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyayangkan belum terserapnya anggaran program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) oleh 18 Kecamatan.

Padahal, biaya diperuntukkan penanganan fasilitas publik dengan bersifat mendesak itu, semisal, perbaikan jalan rusak sudah dialokasikan. Tetapi disesalkan, ternyata belum ada mulia kecamatan pun yang menyerapnya.

Hal itu dikemukakan Pj. Bupati Sidoarjo, Hudiyono saat menyongsong Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kawasan (BPKAD), Noer Rochmawati di kantornya, Kamis (11/2/2021).

“BPKAD sudah mencairkan dana PIWK, kalau misalnya ada jalan aspal dengan berlubang, katakanlah di Kecamatan sentak nilainya cuma 20 juta, ya bisa Camatnya menambal, saya telah kroscek di BPKAD, jadi, bukan disininya yang tidak mencairkan, ternyata sudah dicairkan semua, kok menutup Rp 20 juta saja pelik, ” kata Hudiyono kesal.

Dijelaskan Noer Rochmawati, pihaknya telah mengalokasikan dana PIWK puluhan milyar, bahkan ada kecamatan yang mengalokasikannya triwulan II, sehingga masa ini belum bisa menyerapnya.

“Dana PIWK sekitar Rp 40 milyar itu sudah kita alokasikan, seluruh kecamatan ada, tersebut harusnya sudah bisa direalisasikan, akan tetapi ada kecamatan yang mengalokasikan triwulan II, mungkin, karena kesalahan alokasi triwulan, jadi tidak bisa direalisasikan sekarang, ” pungkasnya.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, para-para camat tidak berani menyerap sedekah PIWK itu, karena belum tersedia payung hukum yang jelas.

“Para camat takut menggunakan dana PIWK, karena mereka berharap adanya payung hukum, ” ujarnya sesuai hearing 18 Camat se-Sidoarjo bersama Komisi A DPRD Sidoarjo, Rabu (10/2/2021).