Jakarta, Akuratnews. com – Permasalahan stunting pada tanah air masih menjelma permasalahan tersendiri. Pentingnya pencegahan stunting tentu dinilai betul penting, mengingat masalah stunting akan berpengaruh kepada kala depan sang pengidap hingga masa depan bangsa itu kelak.

Pranata Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menganjurkan kepada DPR RI serta Kementerian Keuangan agar tumpuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Rencana Keluarga Harapan (PKH) diberikan langsung kepada aparat daerah.

Hal itu untuk mencegah kebosanan masyarakat untuk mengkonsumsi sembako dengan terkesan isinya cenderung tidak ada variasinya. Seperti diketahui, isi dari bantuan makanan yang disebut formula 100 dan formula 75 itu salah satunya adalah biskuit.

“Saya prinsip bahwa kelebihan biskuit yang diberikan dalam bantuan sembako kemarin itu di antaranya kemasannya   cukup bisa bertahan lama kadar perut nutrisi, mineral, protein, tertib mikro maupun makronya, serta itu sudah terukur dengan baik, ” kata Kepala BKKBN, Hasto  Wardoyo, pada acara webinar “Kecukupan Gizi Bagi Milenial Untuk Beranak Generasi Emas 2045”, Kamis (18/3).

Tapi, kata Hasto, bantuan sembako memiliki kelemahan. Pertama ialah kebosanan terhadap makanan dengan ada dalam sembako tersebut. “Masyarakat itu kalau dikasih biskuit terus menerus itu membentuk bosan.   Kesannya tersebut, biskuit itu adalah roti, ” tuturnya.

Selain itu, pembagian sembako dengan cara-cara lama tersebut seringkali terlambat sampai ke masyarakat. “Itu pengalaman aku waktu menjadi Bupati pada Kulon Progo. Jadi bagaikan mendistribusikan barang, jalurnya panjang sekali, ” ucapnya.

Karenanya, Hasto berencana mengusulkan konsep pendistribusian segar untuk bantuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) ini.

“Saya usulkan dan moga disetujui oleh DPR dan juga Kementerian Keuangan sebab ini penting, agar tumpuan sembako itu langsung disalurkan kepada aparat desa. Dalam desa itu kan ada PKK, bidan, kader mampu dari Aisyah dan organisasi-organisasi profesi yang lainnya yang menjadi tim pendamping, ” kata Hasto.

Artinya, makanan bergizi bisa diolah langsung oleh ibu-ibu PKK di desa, serta itu bisa bervariasi makananya, sehingga masyarakat tidak menjadi bosan mengkonsumsinya.

Sementara itu, Prof. Dr. dr. Damayanti R. Syarif, SpA. (K), Ketua Pokja Antropometri Kementerian Kesehatan dan Dokter Spesialis Anak Konsultan Nutrisi & Penyakit Metabolik RSCM mengutarakan untuk mencegah stunting diperlukan pemantauan situasi gizi yang benar, peraturan laksana rujukan berjenjang hingga intervensi gizi.

Kementerian Kesehatan telah mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 mengenai Penanggulangan Masalah Gizi pada Anak Akibat Penyakit. Permenkes ini mengatur mengenai Pangan Olahan untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK) yang diprioritaskan untuk anak dengan resiko tinggi gagal tumbuh seperi gizi kurang, gizi membatalkan, prematur, alergi, hingga keanehan metabolik lainnya untuk menyekat stunting.

PKMK adalah pangan olahan dengan diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen medis yang dapat sekaligus jadi manajemen diet bagi budak dengan penyakit tertentu. Selain merupakan alternatif nutrisi sumber protein hewani yang padat nutrisi dan dapat dimakan dengan mudah oleh bujang, intervensi melalui PKMK yang sudah teruji dapat meningkatkan pertumbuhan anak.

Prof. Damayanti mendorong negeri untuk segera melakukan implementasi kebijakan dan tidak harus terhambat oleh aturan teknis yang seharusnya bisa cepat dikeluarkan. Berdasarkan hasil penelitian intervensi gizi spesifik di pencegahan dan penanganan stunting di Desa Bayumundu, Kabupaten Pandeglang, termasuk edukasi cermin makan berbasis protein hewani dan penggunaan PKMK pada kondisi medis tertentu pada bawah pengawasan dokter, yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 8, 4 persen selama 6 bulan.

Kementerian Kesehatan tubuh dikabarkan akan melakukan rencana percontohan di beberapa panti sakit daerah untuk membuktikan penerapanntatalaksana mangatasi stunting memakai PKMK.

Agus Pambagio, pengamat kebijakan jemaah, berharap koordinasi terus dilakukan dalam upaya percepatan penanganan stunting di Indonesia.

“Sudah banyak kebijaksanaan dan upaya yang dikerjakan, namun untuk hasil yang maksimal, perlu koordinasi serta terobosan secara menyeluruh tiba upaya pencegahan hingga cara intervensi terhadap balita yang dikategorikan beresiko gagal tumbuh. BKKBN dan Kemenkes dibawah koordinasi Menko PMK kudu kompak dan berani melaksanakan terobosan, ” tegas Agus