Jakarta, Akuratnews. com – Anggota Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin menilai Susunan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme kudu sesuai dengan Undang-Undang induknya yaitu UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU bagian 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Aksi Terorisme.

“Perpres ini harus sesuai dengan kedua UU induknya, yaitu UU 34/2004 tentang TNI dan UU 5/2018 tentang Aksi Pidana aksi Terorisme, ” cakap TB. Hasanuddin dalam keterangannya dalam Jakarta, Sabtu (24/10/2020).

Hal itu dikatakannya dalam Webinar bertajuk Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme” yang diselenggarakan Fakultas Kemahiran Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya (UNSRI).

Menurut Hasanuddin, saat ini DPR dan Pemerintah sedang membahas pokok pada pasal-pasal yang dianggap penting untuk memastikan bahwa Perpres ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Induknya.

Dia memberikan daftar pada pasal 5 mengenai kesibukan dan operasi penangkalan yang ditetapkan oleh Panglima TNI, namun pula harus berdasarkan perintah Presiden sesudah berkonsultasi dengan DPR RI.

“Saya menyarankan bahwa berdiam penangkalan selain ditetapkan oleh Pemimpin tetapi juga berdasarkan Perintah Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR MENODAI, ” ujarnya.

Selain itu menurut dia, dalam bab penindakan dan pemulihan, dirinya akur dengan pengaturan tersebut karena telah sesuai dengan UU TNI dan UU Tindak Pidana Terorisme.