Serpong, Akuratnews. com – Menyambut Hari Muncul Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto membawa masyarakat untuk menghayati nilai-nilai besar yang terkandung di dalamnya.

Pancasila yang merupakan hasil perenungan dan pemikiran para pembuat bangsa (founding fathers) sepatutnya menjelma landasan moral kehidupan berbangsa serta bernegara.

Pancasila yang saat ini menjadi dasar negara Indonesia merupakan rumusan paling tepat yang telah dihasilkan para bibit bangsa. Sehingga sudah sepatutnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

“Salah satu wujud penghayatan nilai-nilai Pancasila adalah menolak haluan komunisme, marxisme dan leninisme. Pancasila mengajarkan Ketuhanan yang Mahaesa, jadi sangat tidak cocok disandingkan secara ideologi-ideologi yang tidak mengakui Tuhan.

Pancasila itu diskrepansi komunisme, marxisme dan leninisme. Jadi siapa saja yang menyakini Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Nusantara harus berani menyatakan secara jelas Pancasila Yes, Komunisme No! ” tegas alumni PPSA XV Lemhanas RI.

Mulyanto mengambil istilah “jas merah” dan “jas hijau” untuk menjelaskan sikap yang sepatutnya dipahami masyarakat dalam menghayati nilai Pancasila.

“Jas merah” atau jangan sekali-kali menelantarkan sejarah dan “jas hijau” atau jangan sekali-kali melupakan jasa ustaz merupakan prinsip dasar untuk mengarungi spirit Pancasila secara tepat.

Bung Karno, kata Mulyanto, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan Pancasila secara sila kelima, “Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Namun oleh Panitia Sembilan yang diketuai Bung Karno sendiri, yang menghimpun kaum kebangsaan dan para ulama, berhasil memantapkan rumusan Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 menjadi Pancasila sebagaimana tercantum pada Piagam Jakarta dimana Sila Prima berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban mematuhi syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

“Tapi karena ada elemen bangsa yang keberatan dengan ringkasan Pancasila Piagam Jakarta tersebut, khususnya Sila Pertama dan karena longgar hati para ulama, maka di sidang PPKI, 7 kata pada Sila Pertama yaitu “Ketuhanan secara kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” diubah.

Barulah pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD tahun 1945, seperti yang ada sekarang itu, ” jelas Mulyanto.

Tiga bulan setelah itu menyembul pemberontakan PKI yang tidak tenang dengan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Karena itu, menurut Mulyanto, dalam RUU Haluan Pancasila, yang sedang dibahas DPR RI, perlu memasukkan Tap MPRS No. 25/1966 tentang larangan penyaluran faham komunisme dalam konsideran, sebagai penegasan Pancasila menolak ajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

Selain itu Mulyanto minta pasal-pasal terkait “Trisila”, “Ekasila” dan “Ketuhanan yang berkebudayaan” dalam RUU HIP dihapus serta mengembalikan makna Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

“Kalau Pancasila dapat diperas menjadi trisila dan ekasila lagi maka itu serupa saja kita mundur ke 1 Juni 1945. Dan ini terkesan tidak menghargai perjuangan Bung Karno sebagai Ketua Panitia Sembilan dalam sidang BPUPKI tanggal 22 Juni 1945, yang dengan pilu dan sangat memelas kepada peserta sidang untuk menerima Pancasila Piagam Jakarta, serta kita tidak menghormati kebesaran hati para ulama yang berlapang dada menghapus “7 kata” di dalam Sila Pertama Pancasila” pada tanggal 18 Agustus 1945, ” bahana anggota Badan Legislasi DPR MENODAI ini.