AKURATNEWS – Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Golongan Keadilan Sejahtera (FPKS) Mulyanto minta Pemerintah tidak meniadakan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) untuk digabungkan dengan Awak Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Taat Mulyanto, jika pembubaran tersebut dilakukan Pemerintah dapat dianggap melanggar Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.

BATAN serta LAPAN, menurut Mulyanto tidak sekedar lembaga penelitian & pengembangan. Keduanya masing-masing adalah badan pelaksana tugas mendasar ketenaganukliran dan badan pemangku keantariksaan dan penerbangan. Sehingga jika kedua lembaga tersebut dibubarkan akan terjadi kekosongan pelaksanaan tugas atas instruksi undang-undang.

“Siapa yang akan menjalankan jujur Undang-Undang Ketenaganukliran dan Keantariksaan jika BATAN dan LAPAN dibubarkan? ” tanya Mulyanto.

Mantan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi pada masa Pemerintahan SBY itu mengusulkan agar Negeri cukup menggabungkan fungsi studi dan pengembangan BATAN dan LAPAN saja ke di BRIN. Sedangkan pelaksanaan tugas lainnya tetap berada dalam BATAN dan LAPAN.

“Ini saja integrasinya belum tentu mudah & cepat, apalagi kalau dengan diintegrasikan bukan sekedar program/kegiatan, tetapi termasuk SDM dan kelembagaan, ” kata Mulyanto.

Sebelumnya beredar wacana bahwa Pemerintah akan melebur LPNK (lembaga pemerintah non kementerian) yang beruang di bawah koordinator Departemen Ristek ke dalam BRIN.

Kebijakan itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Pola Nasional Ilmu Pengetahuan serta Teknologi (Sisnas IPTEK). Rencananya semua lembaga dan badan terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan Iptek jalan yag ada di lembah LPNK ristek maupun Balitbang Kementerian Teknis akan digabung ke dalam BRIN.

“Berdasarkan Undang-Undang Sisnas Iptek, BRIN memang ditugaskan melaksanakan litbang dari hulu ke hilir, dari kreasi sampai inovasi secara melekat. Namun kalau sampai membubarkan atau melebur BATAN & LAPAN ke dalam BRIN itu sudah berlebihan, ” tegas Mulyanto.

Menurut Mulyanto, saat ini justru Indonesia sangat perlu keberadaan BATAN dan LAPAN sebagai pendukung tercapainya kesejahteraan nasional.

BATAN diperlukan dalam optimalisasi pemanfaatan tenaga nuklir untuk kehidupan sehari-hari. Sementara LAPAN diperlukan untuk penyelenggara kegiatan keantariksaan dan penerbangan publik.

“Prestasi dan capaian kinerja BATAN dan LAPAN saat ini sudah lulus bagus. Harusnya Pemerintah tetap mendukung agar badan serta lembaga ini terus meningkat dan berkembang. Bukan bahkan terancam dilebur atau dibubarkan, ” tegas Mulyanto.