Serpong, Akuratnews. com – Anggota Persen VII DPR RI, dari Fraksi PKS, Mulyanto prihatin mengetahui penerimaan negara dari PT. Freeport Indonesia (PTFI) anjlok dari USD dua, 195 juta menjadi USD 950 juta. Padahal saat ini Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas di PTFI.

Mulyanto mengambil Pemerintah mengganti pejabat-pejabat terkait dengan tidak mampu membawa nilai lebih atas kepemilkan saham 51% di PTFI.

Seharusnya dengan akuisisi 51% saham, pendapatan negara meningkat, dari royalty tembaga, emas dan perak yang semula masing-masing sebesar 1, 5%, 1% & 1% menjadi sebesar 4%, 3. 75% dan 3. 25%. Belum lagi pendapatan tidak langsung berbentuk pembagian dividen.

“Pendapatan negara dari PTFI di tarikh 2018 mencapai USD 2, 195 juta (termasuk deviden sebesar 180 juta USD). Tapi tahun 2019, pendapatan negara anjlok menjadi cuma sebesar USD 950 juta (deviden tidak dibagikan).

“Ini mengkhawatirjan. Sebagai wakil rakyat kita kecewa atas kinerja ini. Sebab keputusan Pemerintah divestasi 51% bagian PTFI tahun 2018 lalu maka dipertanyakan hasilnya”, tegas Mulyanto.

Mulyanto mengingatkan saham Indonesia di PTFI sebesar 51%, dibeli dengan cara utang menerbitkan obligasi global bond sebesar USD 4 miliar dengan tenor 30 tarikh.

“Dan sekarang untuk membayar cicilan utang yang menetes tempo, pada Mei 2020, kita utang lagi sebesar USD 2. 5 miliar dengan cara yang sama. Ini kan artinya gali lobang tutup lobang. Dari pinjaman ke utang.

Sementara proyeksi penerimaan negara di tarikh 2020 (sesuai RKAB) hanya sebesar USD 650 juta (kurang dari sepertiga penerimaan negara sebelum aquisisi). Realisasi selama januari-mei 2020 penerimaan negara hanya sebesar USD 117 juta. Juga tidak ada penerimaan dividen di tahun 2020”, tambahan Wakil Ketua FPKS DPR MENODAI ini.

“Dua tahun berturut-turut, 2019 dan 2020, sesudah aquisisi 51% saham PTFI (di akhir 2018), penerimaan negara terus merosot tajam menjadi hampir lantaran seperempatnya. Sementara untuk membeli PTFI kita utang. Untuk bayar cicilan utang pun kita utang sedang.

Sebagai wakil kaum kami prihatin dengan keadaan ini. Untuk itu kami minta Dirut Inalum, selaku pejabat yang bertanggungjawab akan masalah ini dapat menjelaskan status perusahaan secara objektif, dengan menunjukkan data-data akurat yang diperlukan.

Ini yang bikin Bagian Komisi VII marah, apalagi jawaban-jawaban dari Dirut Inalum itu terkesan “ngeyel” tanpa data.

Harusnya, sesuai tata tertib, mitra mendengarkan dahulu dengan seksama barang apa yang disampiakan Anggota, baru sesudah itu dijawab secara tuntas. Bila belum bisa menjawab tuntas dapat disusulkan dengan jawaban tertulis. Tidak dengan cara “eyel-eyelan”.

Sebaiknya Dirut BUMN yang tak komunikatif seperti ini diganti selalu oleh Pemerintah. Sehingga kinerja BUMN yang sebenarnya dapat dikomunikasikan secara baik kepada para wakil anak buah, agar muncul apresiasi. Bukan cara “eyel-eyelan” tanpa data seperti tersebut, ” tandas Mulyanto.