AKURATNEWS – Anggota Komisi VII DPR MENODAI, Mulyanto minta Pemerintah beradu bereksperimen tentang kelembagaan penelitian dan teknologi (ristek). Menurutnya, sekarang sudah saatnya Pemerintah mulai bekerja mengembangkan ristek agar menjadi motor aktivis pembangunan. Jangan berkutat di dalam soal posisi lembaga ristek dalam organisasi Pemerintahan.

Demikian tanggapan Mulyanto atas rencana Pemerintah yang ingin melebur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) secara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Secara peleburan ini nantinya suruhan dan fungsi Kemenristek dirangkap oleh Kemendikbud. Sedangkan kediaman Badan Riset dan Permutasi Nasional (BRIN) yang saat ini berada di bawah Kemenristek akan diperluas sebagai awak otonom yang membawahi 13 kedeputian.

Mulyanto menambahkan sekarang bukan zaman yang tepat untuk merombak struktur organisasi Kemenristek serta BRIN. Persoalan ini seharusnya sudah selesai begitu Presiden mengumumkan susunan kabinet.

Mulyanto mengaku heran bila sampai saat ini Pemerintah masih berpikir untuk mengubah susunan kementerian. Menurutnya ini menandakan susunan kabinet yang berlaku sekarang tidak dipikirkan secara cermat dan matang.

“Ini kan sudah masuk tarikh ketiga pada periode kedua Pemerintahan Jokowi. Harusnya persoalan organisasi kementerian sudah sempurna dibicarakan. Selanjutnya Pemerintah susunan melaksanakan secara konsisten barang apa yang sudah direncanakan, ” tegas Mulyanto.

Mulyanto menambahkan perubahan tempat kelembagaan ristek ini telah berkali-kali terjadi. Sebelumnya Menristek merangkap Kepala BPPT. Berarakan berubah menjadi Kemenristek sekadar. Setelah itu berubah menjadi Kemenristek-Dikti. Kemudian menjadi Kemenristek-BRIN. Terakhir ingin diubah menjadi Kemendikbud-ristek.

Jadinya, program ristek secara substantif menjadi terbengkalai. Padahal Perpres BRIN sudah ditandatangani Kepala. Tinggal diundangkan.

“Sebenarnya, soal kelembagaan BRIN malah sudah ada Perpres yang ditandatangani Presiden. Status diundangkan. Tapi karena dalih yang tidak jelas, had kini berlalu 16 kamar Perpres BRIN tersebut belum dimasukan ke dalam Lembar Negara, sehingga belum dapat dijadikan payung hukum.

DPR sudah menyiasati agar masalah ini cepat diselesaikan. Beberapa pekan berserakan Komisi VII DPR MENODAI sudah mengundang Kemristek, Kemenkumham, Kemen PAN-RB untuk kerap bersama masalah Perpres BRIN ini. Tapi nyatanya tak direspon. Yang hadir di dalam rapat kerja itu hanya Kemenristek saja”, jelas Mulyanto.

Untuk tersebut Mulyanto minta Pemerintah meninggalkan berpolemik soal kelembagaan ristek ini. Ia meminta Kepala fokus pada program & target kerja ristek ketimbang bolak-balik memikirkan struktur organisasinya saja.

“PR besar dan mendasar soal ristek nasional kita ialah bagaimana membalikkan piramida iptek dari dominasi pemerintah, menjadi dominasi sektor privat, elok aspek lembaga litbang, SDM peneliti, maupun anggarannya.

Sekarang ini sejak 3 aspek tersebut posisi pemerintah 80 persen dan swasta di bawah 20 persen. Di negara dengan sudah maju termasuk Malaysia atau Thailand, piramidanya berlawanan. Peran swastanya yang besar menjadi pusat gravitasi pendirian iptek”, jelas Mulyanto.

“Sudah piramidanya bertentangan, anggarannya kecil dan tersebar di berbagai lembaga riset”, pungkasnya.

Penulis Kementerian Riset dan Teknologi di era Presiden SBY ini minta Pemerintah sepatutnya fokus pada kebijakan, insentif-disinsentif, dan riset dasar-frontier. Tanpa berkutat pada urusan kelembagaan, sehingga terkesan yang Pemerintah lakukan adalan “Pembangunan bidang Iptek” bukan “iptek buat pembangunan”.

“Jadi jangan heran kalau soal hilirisasi/komersialisasi iptek atau pembangunan inovasi teknologi kita sederhana dibanding negara tetangga sekalipun, ” tandas Mulyanto.