AKURATNEWS – Fraksi PKS DPR RI menolak tegas rancangan Pemerintah memberikan subsidi elektrik tahun 2022 berdasarkan Petunjuk Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri & Pembangunan Mulyanto menyebutkan penerapan DTKS belum tentu lebih baik karena validitas datanya masih dipertanyakan. Sehingga DTKS belum tentu cocok dijadikan sebagai acuan penyaluran sumbangan listrik.

“Kalau mau mengoreksi atau verifikasi data, harusnya dengan putaran data yang lebih baik. Atau lakukan validasi tepat via Pemerintah Daerah. Tanpa sampai rakyat miskin yang selama ini menerima subsidi listrik malah akhirnya tidak dapat.

Ataupun sebaliknya orang yang berkecukupan malah menerima subsidi elektrik tersebut. Ini yang saya khawatirkan, ” kata Mulyanto usai mendengar Keterangan Negeri Atas Kerangka Ekonomi Tebal Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 untuk sektor ESDM dalam Raker Premi VII DPR RI secara Menteri ESDM dan jajarannya, termasuk Dirut PLN, dua Juni 2021.

Rapat penetapan Kerangka Makro sektor ESDM sendiri rencananya akan dilaksanakan pada agenda 7 Juni 2021 di Komisi VII DPR RI.

“Kami betul mendukung pemberian subsidi yang tepat sasaran bagi mereka yang tidak mampu karena berbagai anggaran subsidi yang telah digulirkan masih dibutuhkan masyarakat. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 masih belum sudah dan ekonomi masyarakat sedang belum pulih”, tambahnya.

Menurut Mulyanto, dirinya tidak sepakat dengan pandangan bahwa subsidi untuk bangsa itu hanya pemborosan karenanya secara bertahap harus dihapuskan.

Menurutnya justru sebaliknya saat ini harusnya Pemerintah memberikan pemihakkan kepada mereka yang tidak sanggup, yakni mereka yang terpinggirkan akibat proses pembangunan yang belum ideal. Sesuai dengan Sila Kelima, Pancasila, pendirian mestinya mampu memberikan kesamarataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Buat itu Mulyanto tidak setuju penggunaan basis data dibanding DTKS sebagai dasar pemberian subsidi listrik. Catatan dibanding BPK dan KPK terkait DTKS ini sangat vital.

BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019 menyimpulkan, bahwa DTKS yang ditetapkan sebab Kementerian Sosial kurang saksama untuk dijadikan dasar pembagian bansos.

Tengah KPK menilai DTKS dengan berdasar pada NIK (Nomor Induk Kependudukan), tidak persis sebagai dasar penyaluran bansos karena tidak semua karakter miskin memiliki NIK.

Selain itu, berdasarkan penelitian KPK, terdapat 16 juta data DTKS yang tidak sesuai dengan NIK. Terdapat data ganda kira-kira 1 juta. Serta ditemukan data orang yang sudah meninggal sebanyak 234 ribu data.

“Karena itu saya setuju dengan kekhawatiran KPK atas DTKS bahwa jangan sampai anak buah miskin yang selama itu menerima subsidi listrik bahkan akhirnya tidak menerima. Atau sebaliknya orang yang berharta malah menerima subsidi listrik tersebut. Ini akan membina semakin “bising”, ” nyata Mulyanto.

Buat diketahui, dari data Departemen ESDM, subsidi listrik tarikh 2021 sebesar 59. 3 triliun Rupiah. Sementara untuk tahun 2022 sebesar 39. 5 triliun Rupiah masa menggunakan data DTKS. Namun, bila menggunakan data PLN, maka subsidi listrik akan menjadi sebesar 61. 8 triliun Rupiah. Subsidi elektrik ini terutama ditujukan untuk seluruh pelanggan 450 VA dan 900 VA (rumah tangga tidak mampu atau non-RTM) dengan total 38, 5 juta pelanggan subsidi. ***