Jakarta, Akuratnews. com – Sebagai upaya menyikapi status Kamtibmas terkini dalam rangka memori aksi unjuk rasa yang melanggar protokol kesehatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3799/XII/OPS. 2. /2020.

Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda itu ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II Penanganan COVID-19.

“Kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya masyarakat dalam jumlah banyak minus mematuhi protokol kesehatan, berpotensi menjelma klaster baru penyebaran COVID-19 dalam tengah situasi meningkatnya rata-rata penggandaan kasus positif di Indonesia dengan mencapai 5. 382 jiwa bagi hari dalam seminggu terakhir. Petunjuk ini diperoleh dari covid19. go. id, ” jelas Komjen Penuh Agus Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Rabu 2 Desember 2020.

Melalui Surat Telegram tersebut, Komjen Pol Agus Andrianto menginstruksikan kepada para Kapolda agar mengabulkan deteksi dini terhadap setiap agenda unjuk rasa yang akan dikerjakan oleh semua kelompok masyarakat, agar kegiatan unjuk rasa dimaksud mampu ditunda atau tidak dilaksanakan pada masa pandemi.

“Deteksi sedini mungkin”, tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

Namun demikian, jika unjuk rasa masih tetap dilaksanakan, maka para Kapolda wajib melaksanakan pengamanan unjuk menikmati secara profesional dan proporsional dengan memedomani Peraturan Kapolri (Perkap) Bagian 7 Tahun 2012 tentang Peraturan Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Pengamanan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Selain itu, para Kapolda juga diminta untuk tidak ragu-ragu melakukan kegiatan tegas dan terukur, mulai dari pembubaran sampai proses pidana, jika kegiatan unjuk rasa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

porakporanda tidak mematuhi protokol kesehatan;
– menyatakan permusuhan, kebencian/penghinaan terhadap suatu/beberapa golongan rakyat Indonesia.

– mengeluarkan perasaan/melakukan tanduk yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan/penodaan terhadap suatu agama yang dianut pada Indonesia

– mewartakan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan/lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian/penghinaan di antara/terhadap kelompok rakyat Indonesia

berantakan mengajak secara lisan/tulisan, menghasut biar melakukan perbuatan pidana/kekerasan terhadap penguasa umum/tidak mengikuti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan

kepala menyiarkan, mempertunjukkan/menempelkan di muka ijmal tulisan yang menghasut supaya melaksanakan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan.

Belakang, para Kapolda diminta untuk meningkatkan kembali semua kegiatan Operasi Damai Nusa II, Satgas I datang Satgas VI, yang mengalami penurunan secara drastis mulai dari kamar Juli sampai dengan November 2020.

“Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan, ” tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

Surat Telegram tersebut diterbitkan dengan mengacu pada hasil Anev pelaksanaan Ops Aman Nusa II Penanganan COVID-19 dari bulan Maret sampai November 2020, mengikuti dua aksi unjuk rasa dalam 1 Desember 2020.

Pertama aksi kelompok masyarakat yang mendatangi kediaman Menkopolhukam di Bulevar Dirgahayu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dan aksi penyerangan orang tidak dikenal terhadap massa yang cukup melakukan unjuk rasa menolak Rizieq Shihab sehingga berujung rusuh dalam Makassar, Sulawesi Selatan.