AKURATNEWS kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berpandangan hasil tes tidak mengikuti merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos tes.

Presiden Jokowi menuturkan, KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik & berkomitmen tinggi dalam jalan pemberantasan korupsi. Untuk itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN) harus menjadi arah untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

“Hasil tes wawasan kebangsan hendaknya menjadi langkah-langkah perubahan KPK, baik terhadap pribadi maupun institusi dan tak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos, ” kata Jokowi, Senin (17/5).

Kalau dianggap ada kekurangan, Presiden Jokowi berpendapat masih ada jalan untuk memperbaiki melalui pelajaran kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk tangga individual maupun organisasi.

Jokowi pun meminta pimpinan KPK, Kemenpan-RB, dan BKN untuk mengikuti petunjuk Mahkamah Konstitusi (MK) di putusan pengujian Undang-undang Bagian 19/2019 terkait proses pemberian status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

“Saya minta pada para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga kepala BKN untuk merancang tindak tinggi bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lucut tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan sebetulnya, ” ujarnya.

TWK pegawai KPK menjelma polemik setelah terdapat 75 orang tidak lolos. Beberapa merupakan penyidik yang cukup menangani kasus-kasus korupsi gembung.

Sebelumnya, pimpinan KPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021 mengenai hasil TWK tersebut. SK berisikan empat poin. Pertama, menetapkan nama-nama personel yang tersebut dalam tambahan surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rancangan pengalihan pegawai KPK menjelma ASN. Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung pikiran kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.