Surabaya, Akuratnews.com – PPKM Level 3 dan 4 diberlakukan di sejumlah Kabupaten atau Kota. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menekan Instruksi Mendagri (Inmendagri) untuk menjadi dasar aturan pelaksanaan PPKM sampai 9 Agustus 2021.

Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur menyebutkan, langkah Pemerintah Pusat mempertahankan kesehatan masyarakat merupakan upaya utama dalam pandemi ini.

“Namun, pada saat yang sama ada tekanan ekonomi akibat penerapan PPKM Darurat yang diperpanjang, berdampak terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki gaji tetap,” Ujar Musaffa’, Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Selasa (3/8/2021).

Menurutnya, jika peraturan ingin dibuat selonggar apapun level pemberlakuan pembatasannya, pasti berdampak pada sektor ekonomi. “Terutama para pelaku UKM yang untuk makan hari ini saja harus cari hari ini juga,” kata Wakil Ketua Bidang Perekonomian, Koperasi dan Pengembangan UMKM.

Lebih lanjut, Musaffa’ mengkhawatirkan, bila tekanan ekonomi akibat pandemi bisa memunculkan krisis multidimensional, yang dikhawatirkan sangat cepat merambat di segala lini kehidupan sehari-hari masyarakat terdampak PPKM Darurat ini.

“Baik ekonomi, investasi usaha, pendidikan, sosial, dan sebagainya. biasanya akan muncul efek dan persoalan lanjutan seperti halnya meningkatnya angka kekerasan, kriminalitas dan kejahatan, ini harus disikapi bersama,” pungkasnya.