Akuratnews. com – Kedua institusi penegskan hukum yakni Kejaksaan Daerah (Kejari) dan Polres Metro (Polrestro) Depok diminta usut tuntas kasus dugaan markup anggaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

Pegawai honorer DPKP  Tanah air Depok Sandi Butar mencuaikan kuasa hukumnya Razman Pandai Nasution  mengungkapkan hal tersebut di kantornya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, (19/4).

Dia menguatkan bahwa yang paling istimewa kami minta Kejari dalam bawah pengawasan Kejagung, Polretro Metro Depok di lembah pengawasan Kapolda dan Kapolri untuk usut tuntas peristiwa ini.

“Dalam kasus ini kami minta Kejari dan Polrestro Depok untuk mengusut tuntas kejadian dugaan markup anggaran ini”, kata Razman.

Dugaan korupsi itu, nyata Razman, meliputi mark up atau penggelembungan harga ladam hingga Pakaian Dinas Lapangan (PDL) petugas Damkar Praja Depok.

Patuh Razman, dari rangkaian cerita Sandi, pihaknya menduga itu melibatkan orang tertinggi pada Depok.

“Kalau ini terjadi, maka orang tertinggi di Kota Depok yang kami maksud pada rangka penegakan keadilan, kontrol Wali Kota Depok”, tegas Razman.

Awal, katanya, Damkar Depok serupa punya bermasalah secara nasional. “Saya masih ingat. Zaman mobilnya yang bermasalah. Zona bukan tidak mungkin ada korupsi”, imbuhnya.

“Ini bisa jadi kemungkinan masuk kepada Polisi, Jaksa dan KPK untuk usut kasus yang terjadi di penggunaan dana Covid-19 dalam tiap kota, kabupaten yang ada di Indonesia”, tambah Razman.

Lantaran keterangan Sandi, adanya perkiraan markup harga sepatu pemadam kebakaran dan PDL ataupun pakaian dinas lapangan, ini terjadi sejak tahun 2018, 2019 lalu.

Sandi melaporkan secara sah dugaan itu ke Kejaksaan Negeri Depok lengkap dengan barang bukti pada Rabu 14 April 2021. Kini kasusnya dalam penyelidikan lebih lanjut.

Sejauh ini, pihak  Kejari  Depok telah memanggil 12 karakter untuk dimintai keterangan sebab penyidik ​​yang terkait urusan dugaan korupsi tersebut.

Di antaranya ada mantan Sekretaris Damkar Depok, Ruswanda dan bendahara bertanda Asep Iman. Sedangkan untuk pemanggilan kepala dinas belum dilakukan pihak Kejari Depok.