Jakarta, Akuratnews. com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat, bersama Menteri Pelajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agraria Tata dan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), ke Pengadilan Daerah Jakarta Pusat. Gugatan tersebut dilayangkan atas dugaan melakukan pelanggaran yakni penyerobotan lahan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara,

Terpaut lahan yang menjadi gugatan, disebut- sebut dimiliki ahli waris dinasti raja Tanah Batak, Raja Pandua Pitusona, yakni Jabarang Simbolon.

Gugatan tercantum dalam tentang bernomor: 32/Pdt. G/2021/PN Jkt. Pst, tanggal 19 Januari 2021.

“Ini tanah milik bani raja-raja Batak. Jabarang merupakan bani pertama atau anak sulung dibanding keturunan Raja Pandua Pitusona, almarhum Wasinton Simbolon dengan Meliana boru Malau, ” ujar Andar Situmorang, kuasa hukum Jabarang, di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/1/2021).

Andar menjelaskan, persoalan bermula zaman tanah seluas 2, 4 hektar tersebut dipinjamkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Tanah dipakai untuk lokasi gedung SMA Negeri 1 Panguruan, Kabupaten Samosir.

Peminjaman dilakukan sejak 29 Agustus 1956 hingga 29 Agustus 1981. Kemudian diperpanjang kembali selama 25 tahun, atau hingga 29 Agustus 2006.

Pihak ahli pengampu, kata Andar lalu meminta pengembalian tanah tersebut kepada pemerintah. Hal ini menurutnya disampaikan berkali-kali mencuaikan surat resmi.

“Sudah kami minta mulai 2014, kami minta mulai Jokowi dilantik kepala hari kerja bersama Jusuf Kalla. Sampai surat kami masuk empat kali. Baru tahun 2019 dijawab Pak Jokowi, begini loh tanahnya begini-begini. Karena dia (Jokowi) menodong masukan dari BPN, sudah diterbitkan sertifikat hak pakai oleh Departemen Pendidikan, ” jelasnya.

Menurut Andar, Jabarang kaget kala mengetahui lahan miliknya telah disertifikat tanpa sepengetahuan dan persetujuan kliennya.

Karena itu, gugatan pun dilayangkan. Andar menegaskan jika kliennya hanya ingin keadilan mencuaikan pengembalian tanah.

“Jadi ada dua alternatifnya, kembalikan tanahnya, boleh. Tapi kami tidak bersetuju membubarkan sekolah, pendidikan itu pokok. Kedua, kembalikan kerugian kami Rp 99 miliar, ” tuturnya.

“Ini buat pemerintah kecil. Sedangkan untuk diduga dikorupsi selalu, untuk membuat pameran buku pada Eropa (oleh Kemendikbud), menterinya dengan dulu yang saya lapor di KPK, Rp 146 miliar, ” imbuh Andar.

Andar menilai, uang Rp 99 miliar yang dituntut kliennya bukanlah substitusi untung, tapi ganti rugi. Uang ini juga tak bernilai apa-apa jika dibandingkan dengan pengabdian Jabarang dan keluarganya kepada bangsa, menggunakan dunia pendidikan.

Bertambah lanjut, Andar menjelaskan pihaknya turut menggugat Jokowi bukan bermaksud mengelirukan mantan Wali Kota Solo itu, Tapi, hanya ingin memberi tahu jika ada anak buahnya yang diduga bermasalah.

“Saya berharap sebelum sidang, bila menetapkan nggak usah dimediasi saja, dibayar selesai. Jadi duit nggak seberapa, duit diduga dikorupsi di Departemen Pendidikan saja banyak, ” sirih dia.

“Jadi nyata Presiden ini belum tentu bersalah lah ya. Hanya supaya pemimpin yang kita pilih ini, Pak Jokowi mengetahui bahwa menteri-menterinya, kementeriannya masih administrasinya belum bersih, ” lanjut Andar.