AKURATNEWS – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara formal mengajukan kebijakan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok ataupun sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan kepada Komisi XI DPR RI.

Buat jasa pendidikan atau sekolah yang dikenakan PPN sungguh telah diatur dalam Rencana Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), namun Menkeu tegaskan hanya sekolah terbatas yang bersifat komersial.

“Pengenaan PPN diperuntukkan untuk jasa pendidikan dengan diselenggarakan oleh pendidikan berkelakuan komersial dan lembaga pelajaran yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan oleh UU Sistem Pendidikan Nasional, ” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja secara Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, 13 September 2021.

Dengan kata lain, peristiwa tersebut diajukan untuk menyendirikan jasa pendidikan yang dikasih secara masif oleh pemerintah dengan swasta yang mencari keuntungan. Kemudian sekolah kampung juga madrasah tidak hendak dikenakan PPN.

“Untuk membedakan terhadap uluran tangan pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah maupun oleh lembaga sosial asing dibandingkan yang memang men-charge dengan SPP yang sungguh biasa tinggi. Dengan serupa itu, madrasah dan yang lain tentu tidak akan dipakai dalam skema ini, ” ujar Menkeu.

Begitu juga dengan PPN yang direncanakan untuk kebaikan kesehatan, ditujukan hanya untuk sektor yang dibayar tak melalui sistem jaminan kesehatan nasional. Lebih lanjut, kebijakan pungutan pajak nanti seluruh jenis akan dibuatkan kriterianya.

“Misalnya dengan dilakukan oleh jasa-jasa klinik kecantikan estetika, operasi plastik yang sifatnya non pokok. Juga untuk peningkatan peran masyarakat dalam penguatan bentuk jaminan kesehatan nasional, treatment ini akan memberikan insentif masyarakat dan sistem kesejahteraan masuk dalam sistem agunan kesehatan nasional, ” mengakhiri Menkeu. ***