Jakarta, Akuratnews. com – Pandemi virus Corona (Covid-29) itu memicu sebuah pertanyaan besar, sejauh mana dampaknya pada ketahanan bertabur dan kemandirian nasional terkait secara pangan?

Faktanya, ketahanan pangan nasional saat ini, Beberapa masih bergantung dengan manajemen memasukkan pangan. Akibatnya, petani kerap terpukul ketika masa panen bersamaan secara saat impor pangan.

Jika dirunut ke belakang, pada sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan kerajaan-kerajaan lainnya, belum pemah Indonesia mengimpor. Justru kerajaan-kerajaan itu mengekspor beras ke mancanegara,

Ketahanan pangan sangat strategis dalam geoekonomi dan geopolitik. Pangan bisa menjadi alat diplomasi pada masa depan, selain air serta energi.

Dalam UU Pangan (UU 18/2012), perlu ada dokumen pangan yang terdiri dari rencana pangan nasional, rencana bertabur provinsi dan rencana Pangan kabupaten/kota.

“Memulai ketahanan pangan, LDII telah berupaya dengan memupuk kembali tanah-tanah pertanian yang wujud tanahnya rusak oleh akumulasi gemuk kimia, ” ujar Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Prasetyo Sunaryo di Jakarta, Rabu (20/5).

Arief Iswanto anggota Dewan Pakar LDII memasukkan, LDII telah berhasil menyuburkan kembali lahan-lahan pertanian yang mengeras sebab akumulasi pupuk kimia selama bertahun-tahun dengan mengganti dengan pupuk negeri di daerah Karawang. Terbukti desa kembali subur, dengan basil enam ton per hektar padi organik.

Sementara di wilayah perkebunan, Arief menjelaskan, pihaknya menggelar pembuatan pupuk alam, nntuk flora perkebunan cokelat dan kopi. Produk-produk pertanian tersebut, sudah diminati kafe-kafe di Eropa.

Ketahanan pangan sangat bergantung dari pemerintah sebagai regulator dan petani di sisi lain sebagai pelaku pertanian, yang selalu kreatif dan kreatif untuk meningkatkan produksi pertanian.

Persoalannya, terkadang sebagai regulator, pemerintah berfungsi melindungi petani, dengan menyebabkan kreativitas dan motivasi petani terpacu.

“Petani harusnya menjadi subjek, namun dalam kurang hal saat mereka membuat kader padi atau pupuk justru berhubungan dengan problem birokrasi bahkan norma. Mereka harus menghadapi kegenitan akademik, melalui persyaratan sertiflkasi yang tidak mungkin dicapai oleh petani natural, ” ujar Arief.

Menurutnya, bila temuan bibit ataupun pupuk, bahkan juga obat dalam tanaman, bila dilakukan oleh pribadi atau sekelompok petani, tidak harus dihadapkan pada birokrasi dan hukum, tetapi harus diberi bimbingan agar dapat memenuhi persyaratan yang ada.

“Bahkan bila perlu, pemerintah bisa memberi izin produk bibit dari petani dengan menolong riset dan hak intelektual. Dengan begitu, petani bisa menjadi subjek dan negara melakukan proteksi, ” lanjut Arief.

Perlindungan dari negara ini sangat istimewa. Di negara besar sangat memproteksi para petani mereka. Memberi sumbangan yang besar dalam bentuk non finansial, sehingga panen melimpah dan tentu saja, hasil panennya bisa bersaing untuk ekspor.

Sementara, subsidi dan perlindungan pemerintah di Indonesia terhadap petani belum optimal. Di pedesaan masih terang praktik-praktik ijon, yang memiskinkan petani.

“Kuasai minyak, oleh sebab itu engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan mengabuk rakyat, ” kredo ini pemah dilontarkan Henry Kissinger, Menteri Asing Negeri AS dan selanjutnya menjelma penasihat keamanan nasional di masa Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, ” ucapnya.

Secara demikian penguasaan pangan merupakan peristiwa yang penting dalam geopolitik & geo ekonomi. Ketahanan pangan malah tak tercipta ketika pemerintah menekan kreativitas, atau lebih mementingkan tumbuhan tertentu.

DPP LDII berharap, ketahanan pangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Indonesia harus bisa mandiri dan swasembada pangan melalui pendekatan petani dan nelayan sebagai subyek penyedia pangan.

“Jangan sampai kebutuhan bertabur menjadi tergantung impor. Untuk itu, perlu ada lembaga pembiayaan dengan khusus untuk modal kerja petani/nelayan dan lembaga yang menangani buatan pangan, agar stabilitas penyediaan serta harga pangan dapat terjaga, ” pungkas Arief.